DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pringsewu Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pringsewu

regulasi_utama

Ringkasan

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU PADA PT. BANK LAMPUNG (Persero)

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat

(2)Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta upaya peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pringsewu Pada PT. Bank Lampung (Persero);

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Nomor 244, • Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 • Menetapkan • (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU dan BUPATI PRINGSEWU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU PADA PT. BANK LAMPUNG (Persero).

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2.Pemerintah Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. • •
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.
6.Penyertaan Modal adalah usaha dalam penyertaan modal daerah pada PT. Bank Lampung.
7.Modal Daerah pemerintah daerah atas barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk di perhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainya yang dimiliki negara.
8.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9.Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas yang memberikan hak atas deviden dan lain- lain.
10.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya dapat disebut RUPS adalah Pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan modal daerah pada Perseroan dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah.
(2)Penyertaan modal daerah pada Perseroan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat.
(3)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat (social oriented). • •

BAB III

BENTUK DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1)Penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan cara menempatkan uang dalam bentuk saham pada Perseroan.
(2)Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Bank Lampung (Persero).

Pasal 4

(1)Sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan Pemerintah Daerah telah mempunyai dana Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Lampung sebesar Rp.7.500.000,000- (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan rincian sesuai dengan:
1. a.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pringsewu pada PT. Bank Lampung sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
2. b.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pringsewu pada PT. Bank Lampung sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
3. c.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pringsewu pada PT. Bank Lampung sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah).
(2)Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Daerah menambahkan dana Penyertaan Modal Daerah pada Bank Lampung sebesar Rp. 2.000.000.000- (Dua Milyar Rupiah).
(3)Dengan adanya penambahan dana sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka jumlah Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 9.500.000.000,00 (Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). , • •

Pasal 5

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pada PT. Bank Lampung Rp. 20.000.000.000- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang akan terpenuhi selama kurun waktu 5 (Lima) Tahun Anggaran.
(2)Besarnya penambahan dan pengurangan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)Besarnya Penyertaan Modal Daerah untuk setiap Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD .

Pasal 6

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Lampung berupa uang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN ATAU (LABA)

Pasal 7

(1)Pembagian keuntungan atau (laba) dari penyertaan modal dihitung berdasarkan prosentase perimbangan modal yang dimiliki pada PT. Bank Lampung.
(2)Besarnya laba ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah dikurangi dengan Pajak Perseroan dibagi untuk cadangan dan laba yang prosentasenya ditetapkan setiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas dasar hasil penilaian Akuntan Publik.
(3)Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku perseroan PT. Bank Lampung.
(4)Pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalamAPBD. BABV

Pasal 8

Peratu.ran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah m1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu. Diundangkan di Pringsewu - pada tanggaJ. ,-14,-J?~1el!,lhpf _202~- . , , , , Ditetapkan di Pringse~ . _ pada tanggal, l4 ,p~~em.br+" 2?_20_, , , BUPATT PRfNGSEWU. SlJ~ADi Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU, HASAN BASRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMgR 150 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU PROVINS! LAMPUNG NO~'j)f,97~J911{i,(20,2~ _",: ·. ' ' I -Sesnoi den.can .as.tinya. Kepab .B agia.n Hokum S~buiat Pae~ l(ab,-.pate-n Priopemu ~~ r IHSAN HE-NDRAWAN, S~H • • PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR TAHUN 2020 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTMN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU PADA PT. BANK LAMPUNG (Persero) I. UMUM Dalam rangka menumbuhkan perekonomian daerah dan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan rumahtangga serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan upaya yang nyata dan bertanggungjawab dalam bentuk usaha-usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyertaan modal yang hasilnya diperuntukan bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat di Daerah. Hal itu pula yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Guna mewujudkan hal di atas, maka penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Lampung (Persero) yang selama ini telah berkontribusi baik terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Pringsewu, sudah sepatutnya dilakukan. Di samping itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT.Bank Lampung (Persero). II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…