DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 26 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai: 1. Ketentuan umum 2. Kriteria dan penggolongan 3. Pemilikan dan penguasaan 4. Penemuan dan pencarian 5. Pengelolaan register nasional cagar budaya di daerah 6. Pelestarian 7. Pengembangan, pemanfaatan, dan pemulihan 8. Tugas dan wewenang pemerintah daerah 9. Hak, kewajiban dan larangan 10. Insentif dan disinsentif 11. Pendanaan 12. Pembinaan dan pengawasan 13. Sanksi administratif 14. Penyidikan 15. Ketentuan pidana 16. Ketentuan peralihan 17. Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa cagar budaya sebagai aset budaya bangsa memiliki arti dan nilai yang sangat tinggi dalam rangka memahamt perilaku dan berbagai perlstlwa dalam kehidupan manusia. masa lalu, yang perlu dilestarikan sebagai pijakan dan pedoman dalam melangkah dan merencanakan kehidupan di masa mendatang;
b.bahwa unruk melestarikan cagar budaya, baik di darat maupun di air, Pemerintah Kabupaten Pringsewu bertanggungjawab dalam pengaturan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya untuk kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menctapkan Pcraturan Dae.rah tentang Pengelolaan clan Pf'!IP.Sttarfa11 C"lgiir Budaya; BUPATI PRINGSEWU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR os TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CJ\OJ\R BUDAYA BUPATI PRINGSEWU KABUPATEN PRINGSEWU PROVINS! LAMPUNG Mengingat r: Menimbang
1. 2.Menteri adalah menteri yang meuyelenggarakan urusan pemerintahan clibidang kebudayaen.
2. 3.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu. Dalam Peraturan Daerah i.ni yang dimaksud dengan:
3. 1.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud da1am Undang- Undang Dasar Negaia Republik Indonesia Taliun 1945. Pasal l BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIANCAGAR BUDAYA.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: BUPATI PRINGSEWU dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN PRINGSEWU Dengan Persetujuan Bersama

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamballan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) AAhagaimHnll tel.Ah diubah hP.bP.r.Apsl kali ter11khir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang PemP.1ihl'lnu1n dRn Pf'mJinfaat.an RP.ntia C'..J1gRr Rudaya di Museum (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia .Nomor 3599); Menetapkan
7.Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat k.ebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses Penetapan.
8.Cagnr Buda.ya Daerah adaJah Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang tel.ah ditetapkan oleh Bupati sebagai cagar Budaya Dacrah scsuai kctentue.n Peratursn Perundang-undangan,
9.Benda Cager Budaya Daerah adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan arau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kcbudayaan dan sejarah perkembangan ml'lmuiisi y9ng tP.ll'lh ditetapkan o1eh Bupati sebagai Benda Cagar Budaya Daerah sesuai ket.entuan peraturan perundang- undangan.
10.Bangunan Cagar Budaya Da.erah adalah susunan binaan yang terbuat dart benda alam atau benda buatan manuaia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap yang telah diterapkan oleh Bupati sebagai Bangunan Cagar Budaya Daerah sesuat Jretentuan peraturan perundang-undangan.
11.Struktur cagar Buda.ya Daerah adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan./ atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Struktur Cagar Budaya Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ,: ·- Daerah, yang adalah Sa.tuan di Lingkungan
6.Satuan Organisa.si Perangkat selanjutnya disingkat SOPD, Organisa.si Perangkat Da.erah Pernermtah Daerah.
4.Pemerintah n9~rah 9d.Al.Ah Rupsiti beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Bupati adalah Bupati Pringsewu.
12.Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/ atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagnr Budaya eebagai hasil kegiatan manueia atau bukti keiedian pada masa lalu yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Situs Cagar Budaya Daerah eesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografisyang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan da11/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khae yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Kawasan Cagar Budaya Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.PengeJolaanadalah upaya terpadu untuk melindungi, rnengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya Daerah melalui .kebij:akanpengaturan perencarraarr, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar besamya kesejahtera.a.n rakyat.
15.Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarlkannya.
16.Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, alltu setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
17.Pengalihan adalah proses pemindahan hak Kepemilikan dan/atau Penguasaan Cagar Budaya Daerah darl setiap orang atau badan kepada Pemerintah Daerah aeau pihak lain.
18.Pendaftaran adalah upa.ya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau siatuan ruans gecigrafis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/Kabupaten atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Dudaya.
19.Penetapan adalah pemberian status Cagar J::rudaya terhadap benda, bangunan, stru.ktur, lokaei, atau !!latusrn ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/Kabupaten berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
20.Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa. berupa Cagar Budaya yang berada di dalarn dan di lu.ar negeri.
21.Penghapusan adalah tindakan rnenghapus status Cagar Dudaya dari RegiisterNasional Cagar Budaya.
22.Pelestarian adalah upaya dinamis untuk m.cmpertahonklln keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan mema.nfa.atkannya.
23.Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pcngama.nan, Zonasi, Pemeliharnan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
24.Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dsn/ atau men.anggulangj Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
25.Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/ atau gangguan.
26.Zonasi a.dalah penentuan batas-batas .keruangan Situs ('.agar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan. '..27. Pemeliharaan ada1ah upaya melestarikan benda, bangunan, situ& dan kawasan Cagar Budaya dari kf.!nJAAkan yang diakibatkan oleh faktor manusia. alam dan h.ayati dengan cara perawatan dan pengawetan.
28.Preservasi a.dalah pelestarian suatu benda, bangunan, situs dan kawasan Cagar Budaya dengan cara mempertahankan keadaan aslinya tanpa. ada perubahan, termasuk upaya mencegah penghancuran.
29.Restorasi adalah serangkaian keRiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan seeara ilmieh.
30.Rekonstruksi adalah upaya mengembali.kaIJ Ba.ngunan Ca.gar Bud.aya clan Struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerja.an, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pcngganti bahan asli.
31.Rcvitalisasi adaleh kegiatan Pengembangan ya.ng ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyaraka.t.
32.Adaptasi adalah upaya Pengemba.ngan Cagar .Budaya untuk kegiata.nyang lebih seeuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
33.DemoJisi adalah upaya pembongkaran atau perombakan suatu bangunan Cagar Budaya yang sudah dianggap rusak dan membahayakan dengan pertimbangan dari aspek keaelamatan dan keamanan dengan melalui Penelitian terlebih dahulu dengan dokumenta.si yang lengkap.
34.Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangun.an Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan kce.slian bahan, bentuk, tata lctak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
35.Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta Pemanfaatannya melalui Penelitia.n, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tida.k bertentangan de1~1 tujuan ptleslarian.
36.Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistem.atis uniuk memperol.eh mformesi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
37.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Bud.aya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mernpertahankan kelestartannya,
38.Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagw Budaya, atau Struklllr Cagar Bud.aya, baa selurub maupun bagian-bagiannya, ~Q. lzin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, ada1ah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk mendirikan bangunan, mengubah bangunan, atau merobohkan ba.ngunan dalam ranglca melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan a.dministratif dan persyaratan teknis yang berlaku,
40.Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli Pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetenei untuk memberikml rekomendasi Penctapan, pcmeringkatan, dan Penghapusan Ce.gar Budaya. 4 L Tenaga Ahli Peleetarian adaloh ornng yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki aertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pementaatan Cagar Bud.aya.
42.Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemertntan atau Pemerintah Dacrah. Ruang lingkup Pengelolaan dan Pdeiit.aria:11 Cagar Budity<:i Daerah meliputi:

a.kriteria dan penggolongan:
b.pemilikan dan penguasaan;
c.penemuan dan pencarian; Pasa14 Pengetolaan dan Petestarian <.:agar Budaya bertujuan:
a.mempertahankan keaslian Perlindungan Cagar Budaya yang mengandung nilai aejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
b.melindungi d.an memelihara benda, bangunan, situs d.an kawasan Caga.r Budaya dari kerusakan yang disebabkan oleh tindakan manusia maupun proses alam;
c.memanfaatkan ~n<lR, ~itms tlSln k»wl'IAATI Cagiu Budaya sebagai kekayaan budaya untuk dikelola sebaik-baiknya demi kepentingan pembangunan dan c:itra daerah serta tujuan wisata;
d.meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemilikan akan pentingnya Pelestarian, Perlindungan dan Pemeliharaan Cagar Budaya; dan
e.memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam upaya Pelestarian, Perlindungan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan terhadap potensi benda, bangunan, situs dan kawa.san Cagar Budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial dan ekonomi. Pasa13 Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah berasaskan:
a.Pancasile.;
b.Bhinneka Tunggal Ika; c, kenusantaraan;
d.keadilan;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kemanfaatan;
g.keberlanjutan;
h.partisipasi; dan
i.transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 2

43.lnsentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifa.t nondana untuk mendorong Pelestartan Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah. ---------- -···· -·· - -· Paw 5

(1)Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, a tau struktur Cag::ir RnrlAySI SlflAbtla memenuhi kriteria:
1. a.umur;
2. b.estetika;
3. c.l.a:jamakan;
4. d.kelangkaan;
5. e.nilai sejarah;
6. r.memperkuat kawasan;
7. g.keaslian; h.. keistimewaan; dan
8. l.tcngcran atau landmark. (21 Umur sebagaimana dimaksud pad.a ayat (lJ huruf a bcrkcnaan dengan batas usio. bangunan Cogar Budaya sekurang-kurangnya 50 (linia puluh) tahun.
(3)Estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkenaan dengan aspek rancangan arsitektur yang menggambarkan suatu zaman dan gaya/langgam tertentu. (41 Kejamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan bangunan-bangunan, atau bagian dari Kabupaten yang dilestarikan karena mewakili kclas atau jcnie khusus bangunan yang cuk:up berperan,
(5)Kelangkaan eebagaimana dimaksud pada ayat (lJ huruf d berkenaan dengan jumlah yang terbatas dari jenis atau fungsinya, atau hanya sa.tu-satunya di kawasan atau wilayah tertentu. RagiAn KP.AAt.U Kriteria BAB!l KRITERIA DAN PENGGOLONGAN LI. pengelolaan register nasionaJ Cagar Budaya di Daerah;
1. e.pelestartan:
2. f.pengembangan. pemanfaatan, dan pemulihan; JI. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
3. h.hak, kewajiban, dan larangan; I, insentif dan disinsentif;
4. j.pendanaan;dan
5. k.pembinaan dan pengawasan. Satuon ruang geogmfie do.pat ditetapkan eebagai Kawasan Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:
6. a.mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya at.au lebih yang letaknya berdekatan;
7. b.berupa Ianskap budaya basil bentukan manusia berueia paling sedikit 50 (Ii.ma puluh) tahun;
8. c.memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pad.a masa lalu berusta paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
9. d.memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfao.tan rullllg berskala luae; PasaJ 7 Lokasidapatditetapkansebagai Situs Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:
10. a.menga.ndung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/at.au Struktur Cagar Budaya; dan
11. b.menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu. Pasa16
(6)Nilai sejarah sebagaimana dimaksud pada a,vat ( 1) huruf e berkenaan denga.n peristi.wa perubahan dan/ atau perkembangan Daerah, nilai-nilai kepahlawanan, peristiwa kejuangan bangsa Indonesia, ketokohan, politik, Msfal, budaya serta nilai arsltektural yang menjadi simbol nilai kesejarahan pada tingkat nasional dan/atau Daerah. (71 Memperkuat kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berkenaan dengan bangunan- bangunan dan./ atau bagian Kabupa.ten yang karena potcnai dan/ atau kebera.daannya dapat mempengaruhi serta sangat bermakna unruk meningkatkan kualitas dan citra .kawasan di sekitarnya.
(8)Keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berkenaan dengan tingkat perubahan dari bangunan Cagar Budaya baik dari aspek struktur, material, tampang bangunan maupun sarana dan prasarana kawasan.
(9)Keistimewaan sebagaimana climaksud pada ayat ( l J burnf h hP.r~nasm dengan sifat istimewa dari bangunan dimaksud. (lO)Tengeran atau landmark sebagaimana dimrucsud pada a.yat ( l) huruf i berkenaan dengan keberadaan sebuah bangunan, baik tunggal maupun jarnak dari bangunan a tau lanskap yang menjadl simbol/kl:u·akter suatu ternpat atau kawasan temebut. Berdasarkan kriteria sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 7, Situs Cagar Budaya atau Kawaaan Cagar Budaya digolongkan sebagai berikut:
1. a.golongan I, yaitu Situs Cagar Budaya atau kawa.san Cagiir Buda.yo. yllllg secara fi&ik maeih lengko.p eerta memenuhi seluruh kriteria:

Pasal 9

c, golongan C adalah benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, atau struktur Cagar Budaya yang dapat dilakukan Pemugaran dengan cara Revitalisasi atau Adaptasi;

d.golongan D ada1ah benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, atau struktur Cagar Budaya yans keberadaannya dianggap dapat membahayakan keselamatan pengguna maupun kawasan sel<itamya,sehingga dapat dibongkar dan dapat dibangun kembali eesuai dengan aslinya dcngan cara Demolisi. Benl.asttrka11 luite1·.ia :feWgaiu1a11a di.niak8ud dalain Pasal 5, bend.a Cagar Budaya darr bangunan Cagar Budaya, atau struktur Cagar Budaya digolongkan sebagai berikut:
a.gotongan A adalah bende <..:agar ~udaya, bangunan Cagar Budaya, a.tau struktur Cagar Budaya yang h.arus dipertahankan dengan cara Preservasi;
b.golongan B adalah benda Cagar Budaya, bangunan Ca.gar Budaya, at.au struktur Cagar Buda.ya yang dapat dilakukan Pemugaran dengan cara Restorasi atau Rckon'lltruksi;
f.memlllki laplsan tanah terbenam yang mengandung buk:ti kegiatan manusia atau endapsn fosil;
g.keaslian keberadaan kawasan Cagar Budaya, baik lengkap maupun tidak lengkap;
h.nilai sejarah berkenaan dengan peristiwa perubahan dan/alau perkembangan Daerah, nilai-mlai kepahlawanan, peristiwa kejuangan bangsa Indonesia, ketokohan, politik, sosial, budaya yang menjadi simbol nilai kesejarahan pada tingkat nasional dan/atau daerah untuk memperkuatjati diri bangea; dan
i.kelangksuin berkenaan dengan tatanan tapak atau tatanan kawasan yangjarang ditemukan. {l} Warga negara asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan/atau mcnguasa.i Cagar Budaya Daerah, kecuali warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal dan menetap di Daerah. Pa!181 12

Pasal 11

Kawasan Cagar Budaya Daerah hanya dirniliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah keeuali secara turun temurun dimllikl masyaraka.t hukum adat.

(2)Kepemllikan sebagalmana dtmaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar- menukar, hadiah, pernbelian, d.an/atau putusan atau Penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah eesuai ketentua.n pera.tura.n perundang-undangan,
(3)Pernilik Benda Cagar Budaya, Bangun.an Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/at1'u Situ~ Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wastat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, Kepemilikannya diambil a.lih oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Setiap orang atau badan d.apat memiliki dan/atau mcnguasa.i Benda Ce.gar Budaya Daerah, Bangunon Cagar Budaya Daerah. Struktur Ca.gar Budaya Daerah, dan/atau Situs Cagar Budaya Daerah dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang Lidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.
1. c.golongan Ill. yaitu Situs Cagar Budaya ata.u kawasan Cagar Budaya yang secara fisik tidak lengkap serta minimal memenuhi kriteria umur dan keaslian. [I] Setiap orang atau badan yang memiliki clan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh] hart eejak diketahuinya Cagar Budaya Daerah yang dimiliki dan/atau dikuaeainya rtrsak, hilang, at.au musnah wajib melaporkannya kepada instansi yang betwenang di bidang kebudayaan, SOPD yang membidangi kebudayaan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. yang membawahi wil.e.yah kcrja di Daerah.

BAB ILL

PEMILIKAN DAN PE:NGUASAAN Pa.sat to b, golongan II, yaitu Situs Cagar Budaya atau kawasan Cagar Budaya yang seeara fisi.k tldak lengkap serta minimal memenuhi kriteria umur, kea.slian den nilai sejarah; cl.an

Pasal 15

Kepemilikan Cagar pada Peraturan

(6)Ketentuan mengenai Penga.lihan Budaya Daerah berpedoman Perundang-undangan.

Pasal 14

(1)Cagar Budaya Daerah yang dimiliki orang atau bad.an dapat dialihkan Kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah atau pihak lain tanpa mengubah penggolongan Cagar Budaya Daerah yang telah ditetapkan.
(2)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Byllt 11) didahulukan atas Penga.lihan Kepemilikan Cagar Budaya Daerah.
(3)Pengalihan Kepernilikan sebagaimana dimaksud PJl'fa ayat 111 dapat clilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, dirukarkan, dihadi.ahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau Penetapan atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(4)Cagar Buda.ya Daerah yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah tidak dape.t dialihkan Kepemilikannya kepada pihak lain. {5) Setiap Pengitliha:n Kepemilikan Cagar Buda.ya Daerah balk seluruh maupun bagian-bagiannya harus mendapatkan dengan izin Bupati. Cagar Budaya Daerah yang tidak diketahui Kepemilikannya dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Paeal 13
(2)Warga negara asing dan/a.tau badan hukum asing sebagalmana dimaksud pada ayat (l) dj)arang membawa Cagar Buda.ya L>aerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kc luar dacra.h dan keluar dari Wilayah Negara Kesa.tuan Republik Indonesia.
(1)Pemerintah Daerah mem.fasilitasi pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau Iokaei yang diduga sebagai Cagar Budaya Daerah.
(2)Pencarian Cagar Buda;ya Daerah atau yang diduga Cagar Budaya Daerab d~J)J'lt dib1kukan oleh setiap orang atau badan dengan penggalian, penyelaman, dM/ atau pengangkatan di darat dan/ a tau di air.
(3)Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan melalui Penelitian dengan tetap memperhatikan hale Kepemilikan dllll/ato.u Penguasaan lokasi.

Pasal 17

Bagjan Kedua Pencarian

(1)Setiap orang atau badan yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya Da.erah, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya Daerah, struktur yang di.duga Struktur cagar Budaya Daerah, dan/otau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya Daerah wajib melaporkannya kepada instansi vang berwenang di bidang kebudayaan, SOPD yang membidangi kebudayaan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. yang membawahi wilayah kerja di Daerah p::iling lama 30 (tiga puluh) hari seiak ditemukannya.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud patfa ayat (1), SOPD yang membidangi kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan dan berkoordinasi dengan lnstansi yang berwenang di bidang kebudayaan.
(3)Temuan sebagaimana. dimaksud pada ayat (I} yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil a.lib oleh PP.mf!rintsih Daerah. ~··

Pasal 16

(1)Setiap orang atau badan yang merniliki dan/atau menguasai benda, bangunan, atau struktur Cagar Bud.aya wajib mendaftarkculnya kepada Pemerintah Daerah.
(2)Pendaftaran eebagaimana dimaksud pada ayat (1), mf'!liputi:
1. a.pemilikan; b, penguasaan; c, pengalihan hak; dan
2. d.pemindahan tempat,
(3)Pemerintah Daerah melaksanakan Pendaftaran bend.a, bangunan, atau struktur Cagar Budaya yang dikua.sai oleh Pem.erintah Daerah atau yang tidak diketahui pemiliknya scsuai dcngan tingkat kewenangannya.
(4)Halril Pendaftaran seoagaimana dimaksud pad.a ayat Ill sampai dengan a.yat (3) haru& dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
(5)Pelayanan Pendaftaran sebegaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengcnai pcnsyaratan dan tata cara. Pendaftaran henda, bangunan, atau arrukrur Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENEMUAN DAN PENCARIAN (2} Apabila setiap orang atau bad.an tidak melaporkan rusaknya Cagar Budaya Daerah setelah lewatnya waktu sebagaimana di.maksud pada ayat (1) dapat diambil alih pcngcloleannya oleh Pemerinta.h Daerah.

Pasal 18

(4)Setiap orang atau badan dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyela.man, dan/atau pengangkatan di dam.t dfl.n/atau di air ecbagedmana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 23

Jika berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lolmsi, dan/atau eatuan ru1mg geografie yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya Daerah maka Bupati menetapkan status Cagar Budaya Daerah paling lama 30 (tiga puluh] hari setelah diterimanya rekomendasi dimaksud. Bagtan Ketlga Penetapan Selama proses pengkajian oleh Tim Ahli Cag.ar Budaya Daerah, benda, bangunan, struktur, atau lokasi basil penem.uan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 22

·-

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…