DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pringsewu Pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditetapkan bahwa setiap penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan, baik perusahaan negara, daerah atau swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
b.bahwa sebagai pelaksanaan maksud huruf a di atas, Pemerintah Daerah perlu melakukan investasi dalam bentuk penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung yang bertujuan selain untuk memperoleh manfaat juga sebagai upaya Peningkatan pelayanan penyediaan Air Bersih kepada masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pringsewu pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung;

1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 05);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pringsewu Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 08); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU dan BUPATI PRINGSEWU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY SEKAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahandaerah.
3.Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.
6.Penambahan penyertaan modal yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah usaha dalam penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung
7.Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung yang selanjutnya disebut PDAM Way Sekampung adalah Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang Air Bersih yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu melalui penyertaan langsung dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
8.Penyertaan Modal Daerah adalah investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen untuk meningkatkan pendapatan dan pelayanan Air Bersih kepada Masyarakat.
9.Modal Daerah adalah modal dalam bentuk asset dan/atau uang yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
10.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu. BABII MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan modal daerah pada PDAM Way Sekampung dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah.
(2)Penyertaan modal daerah pada PDAM Way Sekampung bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan serta meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat.
(3)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip pelayanan kepada masyarakat (social oriented).

BAB III

BENTUK DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Penambahan penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan cara menempatkan uang pada PDAM Way Sekampung.

Pasal 4

(1)Sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan Pemerintah Daerah telah mempunyai Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Way Sekampung sebesar Rp. 12.530.020.120,- (dua belas milyar lima ratus tiga puluh juta dua puluh ribu seratus dua puluh rupiah).
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Aset.

Pasal 5

(1)Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Way Sekampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk Tahun 2022 sarnpai dengan Tahun 2026 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
(2)Besamya penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap tahun anggaran dianggarkan paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
(3)Besamya Penyertaan Modal Daerah untuk setiap Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan dan pelaksanaanya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 7

(1)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan berdasarkan prinsip social (social oriented}.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dibuat dalam peijanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
1. a.identitas masing-masing pihak;
2. b.jenis dan nilai modal;
3. c.bidang usaha;
4. d.hak, kewajiban dan sanksi-sanksi.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Bupati dapat menunjuk pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah pada PDAM way sekampung.
(2)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus yang memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu. Ditetapkan di Pringsewu pada tanggal 23 September 2021 BUPATI PRINGSEWU, dto SUJADI Diundangkan di Pringsewu pada tanggal september 2021 SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU, dto HERI ISWAHYUDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR 160 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG NOMOR O4/1192/P3S/2021 Salman sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Da eVah Kabupaten Ppffgsewu, PUTRA ADITL¥GUMILAXG.,S.H.,M.H Penata Tingkat I /Hl.d XIP. 19870212 201001 1 005

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…