DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai: 1. KETENTUAN UMUM 2. NAMA, OBJEK, SUBYEK RETRIBUSI 3. GOLONGAN RETRIBUSI 4. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 5. PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF 6. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 7. WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 8. PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 9. PENGURANGAN, KERINGANANDAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 10. SANKSI ADMINISTRASI 11. PENAGIHAN 12. KEBERATAN 13. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 14. KADALUWARSA PENAGIHAN 15. PENYIDIKAN 16. KETENTUAN PIDANA 17. KETENTUANPENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan memenuhi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahandanpembangunan, maka dipandang perlu memberdayakan aset-aset daerah secara optimal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf adanhuruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentangRetribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 09 TAHUN 2016
4.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 20); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU dan BUPATI PRINGSEWU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2.Pemerintah Daerah adalah kepaladaerahsebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaanurusanpemerintahan yang menjadikewenangandaerahotonom.
3.Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4.DewanPerwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisingkat DPRD adalahlembagaperwakilanrakyatdaerah yang berkedudukansebagaiunsurpenyelenggaraPemerintaha n Daerah.
5.Badanadalahsuatubentukbadanusaha yang meliputiperseroanterbatas, perseroankomanditer, perseroanlainnya, badanusahamilik Negara ataudaerahdengannamadanbentukapapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasanatauorganisasisejenis, lembagadanapensiun, bentukusahatetapsertabentukbadanusahalainnya.
6.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7.Jasa Usaha adalahjasa yang disediakanolehPemerintah Daerah denganmenganutprinsip- prinsipkomersialkarenapadadasarnyadapat pula disediakanolehsektorswasta.
8.RetribusiPemakaianKekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutandaerahsebagaipembayaranatasjasa/ pemberianIzintertentuterhadappemakaiansuatuobjek yang telah di tentukkanolehPemerintah Daerah.
9.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa danperizinantertentudaripemerintahdaerah yang bersangkutan.
11.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
12.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15.Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
16.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
17.Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
18.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
1. a.tanah;
2. b.peralatandanmesin;
3. c.gedungdanbangunan;
4. d.kekayaan lainnya.
(2)Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerahadalahpenggunatanah yang tidakmengubahfungsidaritanahantara lain pemancangtianglistrik/teleponataupenanaman/pembe ntangankabellistrik/teleponditepijalanumum.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan menggunakan/memakai kekayaan daerah yang dimilikiPemerintahKabupatenPringsewu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemakaian kekayaan daerah, jenis kekayaan daerah, jangka waktu pemakaian/penggunaan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksudpadaayat (1) adalahkeuntungan yang diperoleh apabila pelayanan dilakukan secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2) danayat (3) ditetapkan sebagai berikut: No Golongan Pemakaian Kekayaan Daerah Tarif Retribusi Ket 1 2 3 4 1 Tanah a. Sawah 1) Lahansawah beririgasi 4 Jt/ha/Th 2) LahanSawah TadahHujan 2 Jt/ha/Th
1. b.Lapangan 1) DalamKeca matanPrings ewu 1 2 3 4 a) PentasMu sik/ Pagelaranl ainnya 3 Jt/ Kegiatan b) KegiatanO lahraga 500 rb/ Kegiatan 2) LuarKecamat anPringsewu a) Musik 1,5 Jt/ Kegiatan b) Olahraga 200 rb/ Kegiatan
2. c.Area Lingkungan Pendopo 2000/m2/B ulan
3. d.Rest Area 2000/m2/B ulan 2 Peralatand anMesin
4. a.Dump Truck 300 rb/Hari
5. b.Tandum Roller(7 ton) 700 rb/Hari
6. c.Tandum Roller(3 ton) 500 rb/Hari
7. d.Motor Grader 1,2 Jt/Hari
8. e.Core Drill Test Hotmix 250 rb/Hari
9. f.Stampler 75 rb/Hari
10. g.Exavator 300 rb/Jam
11. h.Concreter Molen 50 rb/Hari 3 Gedungda nBanguna n
12. a.GOR Pringsewu 1,5 Jt/Hari
13. b.Pendopo Pringsewu 1,5 Jt/Hari
14. c.GSG Kecamatan 200 rb/ Hari
15. d.GSG Kabupaten 3 Jt/Hari
16. e.Bangunan Rest Area 1 2 3 4 1) RumahAdat 500 rb/Hari/Kegi atan 2) PanggungHi buran 500 rb/Hari/Kegi atan
17. f.AnjunganPring sewu 1 Jt/ Kegiatan
18. g.Rusunawa 5 Jt/Tahun 4 Kekayaan daerah Lainnya Kursi Lipat 3rb/unit/ Kegiatan Max 3 hr
(2)Pemakaian alat berat maksimal 9 (sembilan) jam perhari, kelebihan pemakaian dari 9 (sembilan) jam dikenakan biaya sama dengan pemakaiannya satu hari.

Pasal 9

(1)Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan PeraturanBupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

(1)Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2)Retribusidipungutdenganmenggunakan SKRD ataudokumen lain yang dipersamakan.
(3)Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
(4)Hasilpungutansebagaimanadimaksudpadaayat (1) disetorsecarabrutokeKas Daerah.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…