DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 26 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 143

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai: 1. Ketentuan umum 2. Ruang lingkup 3. Pejabat pengelola BMD 4. Perencanaan kebutuhan BMD 5. Pengadaan 6. Penggunaan 7. Pemanfaatan 8. Pengamanan dan pemeliharaan 9. Pemindahtanganan 10. pemusnahan 11. Penghapusan 12. Penatausahaan 13. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan 14. Pengelolaan BMD pada OPD yang menggunakan pola pengelolaan BLUD 15. BMD berupa rumah negara 16. Ganti rugi dan sanksi 17. Ketentuan peralihan 18. Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan B8.!1:mg Milik Negara/ Daerah agar dtlaksariakan berdasarkan aeaa fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di.maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mcnetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan R~rartg Mililc Daerah; BUPATl PRINGSEWU, DENGAN RAHM AT TUHAN YANG MAHA ESA, PEDOMAN PENGELOLAAN HARANG MILIK DAERo\H TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR OC) TAHUN 2017 KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNO BUPATI PRINGSEWU ·- I SALINAN I · Mengingat - Menimbang , .. · ....

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran NP.vra Republik Indonesia Nomor 4400); ::i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbangan l<euangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l'iomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukari Kabupaten Prmgsewu tli Provinsi Lampung {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4'J3:lJ;
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemoaran Negara Republik Irtdoueaia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NeganiR~ublik Indonesia Nomor 55891 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia .t\omor 5679); Q. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentana Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomo1·3573) sebagaimana tel.ah diubah dengan Peraturan Pernermtah Nomor 31 Tahun 2005 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negaral«!pu blik Indonesia Nomor 4515);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1990 tentang Hak Guna Usaha, Hak Ouna Dangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 36431;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tllhun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); .--
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran l"egara Republik Indonesia Tahun 2010 No:mor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13.Peraturan Peme.rintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Numur 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14.Pera.turan f'emerintah Nomor 27 Tohun 201'1 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :>533);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik .Ncgara/Daerah 8erupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
16.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan. Ba.rang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
17.Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri;
18.Peraturan Menteti Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kcuangan dan Barang Daerah;
19.Peraturan Ment.eri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kf!rja Pemerintah Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kaJi diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita. Negara Republik lnclnnf!l'>ia1'Bhun 2011 Nomor 310};
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik L>aerah;
22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informaei Manajemen Danmg Daerah;
23.Keputuson Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah /Provinsi/ .Kabupaten Kota; ~· - . Ualam ¥eraturan uaerah lm, yang dimaksud dengan: L Daerah adala.h Kabupaten Pringsewu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupa.ti beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dacrah Kabupatcn Pringscwu.
3.Dewan Perwakllan ~yat Daerah a.da.lah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya disebut DPRD.
4.Bupati adalah Bupati Pringsewu.
5.Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Kepala Daerah.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selaniutnya disingkat DPRD ada1ah lembaga perwald.lan rakyat daeran yang berkedudukan sebagai unsur pcnyelenggara pemerintahan deerah.
7.S~k=i.:uii:> Daerah adalah Pengelola Barang milik daerah.
8.Pengelola Barang Milik Dacrah yang sclanjutnya disebut Pengelola Barang adalah ~abat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. .BJ\B I KE'IENTUAN UMUM Pu.sal 1 PEDOMANPERA TU RAN DAERAH TENTl\NG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH . Menet:o.p!Ulll

Menetapkan

MEMUTUSKAN: ...-. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINOSEWU clan BUPATI PRINOSEWU Dengan Persetujuan Beraama

24.Keputusan Menteri Dalam .Negeri Nomor l:.! Tahun 2003 tentang Pcdoman Pcnilaian De.rang Daerah;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urue.an Pemerintahan Kabupaten Pringsewu:
26.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah:
9.Organisasi Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalarn penyelenggaraan urusan pemerintahan Yarl8 menja.di kewenansan daerah.
10.~jahat Penatausahaan Barang adalah kepala OPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
11.Pengguna barang adalah pejabat pemegang lrewenangan penggunaan barang millk claerah.
12.Unit kerja adalah bagian OPD yang melak:sanakan satu atau beberapa prograin.
13.Harang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau dipcrolch a1as beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14.Kuasa Pengguna Barang Milik Oaer.ah AAIAnjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dala.m penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
15.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
16.Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabata.n Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurue barang. l 7. Pengurus Barang Pcngelola adalah pejabat yang dmerahi tugaK menmmA. menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan barang milik daerah pada Peja.bat Penatausahaan Barang.
18.Pengurus Barang Pengguna adala.h Jabatan FungsionaJ Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mcngcluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
19.Pembantu Pengurus Barana Pengelola. adalah pengurus barana yang membantu dalam penyiapan adrninistrasi maupun teknia penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
20.Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu d!Uam pcnyiapan administra!'li maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pad.a Pengguna Barang.
21.Laporan semesteran (6 bulan) adalah laporan yang dibuat dalam periode 6 bulan.
22.Laporan tahunan adalah laporan yang dibuat dalam periode 12 bulan. .-. . .. . . . . . .
23.Pengurus Barang Pembentu adalah yang diserahi rugas menerima, menyimpan, mcngcluarkon, menatausahakan dan mempertJmggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
24.Penilai adalah pihak .vang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
25.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai ata.s suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada !IWlt tertentu. :lb. .PeniJai Pemerintah adalah Penilai Pemerlntah Pusat dan Pcnilai Pem.erint.ahDaerah.
27.Peugelulaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, pcnat.ausa.haan don pembina.an, pengawaean dan pengendalian.
28.Perencanaan Kebutuhan 11di:dah kegiatan merumusksn rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan iJe~ai dasar dalam melakukan tindakan yang slam datang.
29.Rencana Kcbutuhan Baning Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaa.n kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
30.Pengguna.an adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan mennto.ueahakan barang m:ilik daerah yang sesuai dengan tuaas dan fungsi OPD yang bersangkutan.
31.Pemanfaatan adalah JlP.rldAyBgunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tuga.s dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak rnengabah status kepemilikan.
32.Sewa adalah pcmanfaatan barang milik daerah olch pihak lain clBIAmjangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai,
33.Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusa.t dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah d .. 1,.m jangka waktu tertentu ta.npa menerima imbalan dan seti!lah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.
34.Kerja Sama Pemanfaatan yang selaniumya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh piha.k lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penda.patan dacreh a.tau sumber pembiayaan lainnya.
35.Bangun Ouna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalatn jangka waktu tertentu yang telah d.isepakati, untUk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhimya jangka waktu.
36.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sar.ma berikut fasilitrumya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalaJn jangka waktu tertentu yang disepakau. •
37.Kerja Sama Penyediaan lnfrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasa.rna antara pemerintah dan baden usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan pera.turan perundang-undangan.
38.Penanggungjawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala. Daerah atau badan usaha milik negara/ badan usaha rrtilik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perunnang-undangan.
39.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik. daerah.
40.Penjua1an adalah pengalihan kepemi]ikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
41.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang,
42.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah, antar Pemenntan L>aerah atau dart Pemerintah Daerah kepo.de. pihek Iain, tanpa memperoleh penggentian.
43.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ~Uit.litl• pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang ticlak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk dlperhttungkan sebagal modal/ saharn daerah pada badan uaaha milik negara, badan usaha milik da.erah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. : ·.. Ruang lingkup Peraturan Daerah adalah:

a.pejabat Pengelola Bara.ng milik daerah;
b.perencanaan kebutuha.n dan penpnggaran;
c.penga.d.a.an;
d.penggunaan:
e.pemanfaatan;
t.pengamanan clan pemeliharaan;
g.penilnion;
h.pemindahtanganan;
1. 44.Pemuanahan adalah tindakan memusnahkan fisik d<tD/alau kegunaan barang milik daerah.
2. 45.Penghapusan adalah tind.akan menghapus barang milik deerah dari d.aftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dart tanggung jawab adminietrasi clan fi.sik at.as barang yang berada dalam pengusu1Bannya.
3. 46.Penatausahaan adalah ranglraien kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi clan pelaporan barang m:ilik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. 47.lnventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan tl1:1.11 pelaporan basil pendataan barang milik daerah.
5. 48.Dokumen kepcmilikan adalah dokumen sah yang mf!nlpsl"kan bukti kepemilikan atas barang mitik daerah.
6. 49.Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
7. 50.Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh ma&ng-ma$ing Pengguna Barang.
8. 51.Daftar Barang Kuasa Pengguna. adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang dirniliki oleh mesing-masing Kuasa Pengguna Barang.
9. 52.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempa.t tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta merrunjang pelaksanaan tuga8 pejabat clan/a.tau Pegawai Negeri Sipil Pemerint.Bh Daerah yang bersangkutan.
10. 53.Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Barang millk daerah yang berasa.l dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
a.barang yang diperoleh dari hib~h/ surabangan atau yang eejenis;
b.barang yang diperoleh set>aRai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak;

Pasal 6

(1)Ba.rang milik daerah yang chbeli atau dipemlt'!h at.As beban APBD sebagaimana dimaksud daJam Pasal 3 huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan.
(2)barang milik daerah yang berasal dari peroJehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilengkapi dokumeu perolehan.
(3)Harang miJik daeran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)den ayat (2) bemifat berwujud maupun tidak benvujud.

Pasal 5

( 1) Barang milik daerah eebagaimana dimaklSud dalam Pasal 3 dilarang tligada.ikan/ dijanllnkan untuk mendapatkan pinjaman atau di-mhkan kepada pihak lain seba.gai pemba.yaran atas tagihan kepada Pemerintah Daerah.

(2)Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat disita sesuai dengan ketenman peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Barang milik daerah meliputi:

a.barang milik daerah yang dibeU atau diperoleh atas bcban APBD; ntau
b.bara.ng milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yangsah.

Pasal 3

i, pemusnahan;

j.penghapusan,
k.penatausshaan;
1. 1.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
m.pengelolaan barang milik daerah pada OPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layarum Umum Daereh:
n.barang milik daerah berupa rumah negara; dan
o.ganti rugi dan sanksi. ~·

(1)Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan ha.rang milik daerah.
(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungiawab:
1. a.mcnctapkan kcbija.kan pcngclolaan bamng milik daerah;
2. b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik daerah;
3. c.menctapkan kebijakan pengamanan dan pem~Jihsimsinbarang milik da~rsih;
4. d.menetapkan peja.bat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah; e, mengajukan usul pernindahtanganan barang milik daerah yang memeduka.n persetujuan DPRD;

Pasal 9

a.kontrak karya;
b.kontrak bagi basil;
c.kontrak. ke1jasama; d p!!rjanjian dengan negara lain/ lembaga interna.sional; dan
e.kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha da!am penyediaan infrastruktur. Pa.sal 8 Barang yang diperoleh dari hibah/ aumbangan atau sejenia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi hJbahf su.mbangan atau yang sejenis dari negaraf lembaga internastonal sesuai peraturan perundang-undangan. Pa.sal 7
c.barang yang diperoleh berda.sarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; d barang yang diperoleh berdasarkan purusan pengadilan yang telah mempunyai kekuat.an hukwn tetap; atau
e.barang Y81l8 diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah. (11 Kepala OPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik da.emh aelnku Pejo.oot Penataullflhllml &rang. (21 Pejabat Penetaueahaan Barang scbagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan KeputuRan Rup11H.

(3)Pejabat Penatausahaan Barang eebagaimana dimaksud pada ayat ( I], rnempunyai wewenang dan tanggung jawab:
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan da!am penyusunan rencana kebutuhan barang rnilik daerah kepada Pengelola Barang;
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeli.haraan/ perawatan barang milik daerah kepeda Pengelola Barang;

Pasal 11

Sekretaris daerah selaku Pengelole. Barang, berwenang dan bertanggungjawab:

a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
c.menga.jukan usul pemanfaatan dan pemindahtangan.an barang mi1ik daerah yang memertukan persetujuan Bupati;
d.mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan. pemusnahan dan penghapusan barang mililc daerah;
e.mengatur pelaksanaan pemindahlanganan barang milik daerah yang tclah diioJetujuioleh Bupati atau DPRD;
f.melakukan koominBsi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
g.melakukan pengawasan dan pengenda)ian atas pengelolaan barang milik daerah.
f.mf!nyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah sesuai ba.tas kewenangannya;
g.menyetujui ueul pemantaatan barang milik dtlerah 11elain tanah dJUI/atau ban.gunan; dan
h.menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalaJn bentuk kerjasama penyediaan infra.struktur. .~ -. ~.. .

(1)Kepala OPD selaku Pengguna. Barang.
(2)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetaplcan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (lj, berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.mengajukan rencana kebutUhan dan penganggaran bruung milik daerah baBi CPD yang dipinipinnya;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perotenan Jainnya yang sah;
3. c.melalcukan pencatatan dan inventtuisaai bara.ng milik daerah yang berada dalam penguasaannya:
4. d.menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

Pasal 12

c.ruemberikan pertimbangan kepada Pcngelola Ba.rang atas pengajuan usu I rw.manfAAtan dan pemindahta.ngan.an barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
d.memberlkan pen:lm.bangan kepada Pengelola Bwang untuk mengatur pelalcsanaan pen881J.naan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
e.membe.rikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelak&ana.an pemindahtanganan bara.ng milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik dacrah;
g.melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang .vang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak Iain kepada Bupati melalui Pcngclola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; h, mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
i.membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas Jl*.!ngP.lolsiAn hllrang milik daerah: clan
j.menyusun laporan barang milik daerah.

(1)Pengguna Barang dibant.u oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
(2)Pejabat Penatausahaan Pengguna 1::5arang sebagaimana dimak:sud peda ayat (1) ditetapkan olch Bupati atae usul ~ngguna Ba.rang.
(3)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pengguna l;larang. Paw 14
(1)Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang. (2i Pelimpah.an sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud po.do.ayat ( J) ditetapkan oleh Bupati atas usu! Pengguna Barang.
(3)Penetapan kuasa PP.nggun11 R1n"Ang sebagatmana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, Iokasi, kompetensi dan/atau rentang lu:ndali dan perfunbangan objektif lainnya. .~

Pasal 13

f.mcngajukan usul pcmanfaatan dan pP.mindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dttn/ti.!itu bangunan;
g.menyerahkan barang nWik daerah berupa tanah d.an/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tuga.s dan fungsi OPD yang dipimpinnya dan sedang tldak dimanfaatkan pihak lain, kepada. Bupati melalui Pengelola Barang;
h.mengaiukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
i.melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian alas penggunaan ba.rang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
j.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran (6 bulan) dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguAMonnyo.kepacla Pengelola Barang.

(1)Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas usu! Pejabat Penatausahaan Barang. {2) Pengurus Barang Pengelola sebagaima.Da dimaksud pada ayat ( 11 adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolrum baro.ng milik daerah pada Pejabat .Penatausahaan Barang. Paaal 15
1. a.menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
2. b.meneliti usulan permehonan penctapan sta.tus penggunaan barang yang diJM'!MIP.h dllri beban APBDdan perolehan lainnya. yang sah;
3. e.meneliti pencatatan dan inventarisa.si barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/a1au Pengurus Barang Pembantu;
4. d.menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang ti.dale memerlukan perseruiuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangnnan;
5. e.mengusulkan rencana penyerahan barang millk daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk k:epentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan aedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
6. f.menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
7. g.meneliti lnpomn barang eemeeteran (6 bulen) dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu; h, memberilcanpersetujuan atas Surat Permintaan Darang (SPD) dcngan mencrbitkan Surat Perintah Penyaluran RarHng (SPPB) unt.uk mengeluarkan barang milil< daerah dari gudang penyimpanan;
8. i.meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR)setiap semester (6 bulan) clan setiap tahun; _j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisi.k barang milik daerah; dan
9. k.meneliti Iaporan mutasi barang eetio.p buhm yrulg disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu. r·
(3)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pa.da ayat ( 1) bcrwenang dan bcrtanggungjawab:
1. a.membanhl mcncliti dan mcnyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuh.an barang milik daerah kepada Pejabat Penat.ausahaan Barang
2. b.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebntuhan pemeliharaa.n/ perawatan barang mili.k daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang; e, menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati; d, meneliti dokumen usuJan penggunaan, pcmanfaatan, pemu:inahandan penghapuean dari Penggune Rarang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan be.rang mllik daerah;
3. e.menyiapkan bahan penca.tat.an barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari. Pengguna Barang yang tidak digUnakan untuk kepentingan penyelenggaraan tuga& dan fungei OPD dan eedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupan melalui PengelolaBarang;
4. f.menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
5. g.menyimpan salinan dolcumen T..aporan Barang Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang;
6. h.melakukan rekonsiliasi da!am rangka penyusunan taporan barang mili.k daerah; dan
7. i.rnerekapitulasi dan menghim.pun Laporan BaJ-ang Pengguna semesteran (6 bulan) dan tahunan serta La.poran Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan Barang MilikDa.erah.
(4)Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggungjawlt.1.Jlt.tiQ pelaksanaan tugasnya kepa.da Pengelola Barang melalui Peja.bat Penatausahaan Barang.
(5)Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan olch Pcjabat Penatausahaan Bara.ng.
(6)Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pek.erjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai peniamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penju.alan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD. ( l) Pengurus Barang Pengguna diretapkan oleh Bupati atas ueul Pengguna Barang.
(2)Pengurus Barang I"engguna sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1), berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah; b, menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik dacrah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; c, melakaanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah:
2. d.membantu. mengamankan barang milik daerah yang berada peda Pengguna Harang; e, menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanpna.n barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangUnan yang tidak m.emerluka.n persetujuan DPRD dan barang milik daP.rah selain tanah dan/atau bangunan;
3. f.menyiapkan dokumen penyerahan barang miblc daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak diguna.kan untuk kepentingan penyel.enggaraan tugas clan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak di.manfaatkan pihak lain;
4. g.menyiapkan dokumen pengajwm usulan pemusnahan dan penghapusan barang m1lik daerah;
5. h.menyusun laporan barang semesteran (6 bulan) dan tahunan; i, menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota penninta.an barang;
6. j.mengajukan Surat Permint.aan Barang (SPB) kcpada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna; k, menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
  1. 1.membuat Kartu lnventaris Ruangan (KIR) semeeteran (6 bulan) dan tahunan;
7. m.memberi label barang milik daerah;
8. n.mengajukan permohonan persetujuan kepada Pcjabllt Pene.tausahaan Periuuno. Barang a.Ins perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang; o, melakukan stock opname barang persediaan;
9. p.menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/ saJinan dokumen kepemilikan barang milik ds.erah dan menyimpan asli/ fot.okopi/ salinan dokumen penatausaha.an;
10. q.melakukan rekumuliai:P dalam nmglut. ~ny1.11:1uI.t<U1 Japoran barang Pengguna Ba.rang dan laporan barang milik daerah; dan

Pasal 16

•.. - ( 1) Bupati menetapkan Penguru1:1 Barang Pembantu atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.

(2)Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kecja, IC1ka8i, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objekriflainnya.
(3)Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berwenang dan bertanggungiawab:
1. a.menviapkan dokumen rencana lrebutuhan dan penganggamn barang milik daerah;
2. b.menyiapkan usutan permohonan penetapan status pcnggunean ha.rang milik daemh yllllg diperoleh dari beban APBDdan perolehan lainnya yang sah; c, meJaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah; cl. mcmbantu mengamankan barang milik dacrah yang berada p1u:IA KuBsa Pengguna Barang;
3. e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfa.e.tan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/~lau bangunan yang tldak memerlukan pereetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau ban.gunan; •

Isi peraturan

Teks143PDFHirarki

Memuat teks peraturan…