DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pringsewu Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 140

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pringsewu

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mel1ndungi dan meningkatkan kualitas petemakan dan sumber daya hewan di Kabupaten Pringsewu, pengusahaan dan pemanfaatan petemakan dan kesehatan hewan harus diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa kondisi petemakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Pringsewu perlu ditingkatkan untuk terselenggaranya usaha petemakan dan kesehatan hewan yang berdampak positif pada kesehatan manusia dan lingkungan;
c.bahwa untuk mengisi kekosongan produk hukum daerah dan mengarahkan kebijakan Petemakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Pringsewu perlu untuk membentuk peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu Di Provinsi Larnpung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4932);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Penmdang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 185, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4932) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 161);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 ten tang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 201 7 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
17.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
18.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 428); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU dan BUPATI PRINGSEWU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerin tahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4.Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
5.Pejabat yang ditunjuk Bupati yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
7.Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan pelindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal Hewan.
8.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
9.Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
10.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/ atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11.Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah temak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
12.Ternak Ruminansia Indukan adalah ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.
13.Petemak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
14.Ternak besar adalah sapi, kerbau dan kuda.
15.Ternak kecil adalah kambing dan domba.
16.Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, mentok, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh dan belibis.
17.Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas dan embrio.
18.Aneka Ternak adalah satwa yang belum lazim diternakkan tetapi dapat dan baru dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti kijang, rusa, lebah, kelinci, merpati dan buaya.
19.Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
20.Bakalan Ternak Ruminansia Pedaging yang selanjutnya disebut Bakalan adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.
21.Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/ atau telah diolah a tau diproses untuk keperluan konsumsi, fannakoseutika, pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
22.Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat BAH adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut.
23.Hasil Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat HBAH adalah bahan asal hewan yang telah diolah.
24.Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha Petemakan dengan kriteria dan skala tertentu.
25.Usaha di bidang Petemakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya Ternak.
26.Usaha di bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan/ atau jasa yang menunJang upaya dalam mewujudkan Kesehatan Hewan.
27.Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.
28.Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan dan Penyakit Hewan.
29.Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
30.Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
31.Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
32.Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
33.Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Bupati melalui kepala dinas yang membidangi petemakan sesuru dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
34.Medik Reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan.
35.Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disingkat Siskeswanas adalah tatanan unsur kesehatan hewan yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas yang berlaku secara nasional.
36.Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, pnon dan infeksi mikroorganisme patogen.
37.Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba a tau jamur.
38.Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.
39.Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
40.Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, f armakoseuti.ka, premiks dan sediaan obat hewan alami.
41.Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan petemakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
42.Alat dan Mesin Kesehatan hewan adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
43.Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
44.Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan / atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
45.Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat 1B adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi temak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar temak bunting.
46.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS, MAK.SUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan petemakan dan kesehatan hewan berasaskan:

a.kemanfaatan dan keberlanjutan;
b.keamanan dan kesehatan;
c.kerakyatan dan keadilan;
d.keterbukaan dan keterpaduan;
e.kemandirian;
f.kemitraan;
g.keprofesionalan; dan
h.berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sehingga terwujud kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.

Pasal 4

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk:

a.mengelola sumber daya secara bennartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
b.mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak;
c.mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
d.memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
e.meningkatkan perekonomian kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

daerah Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.sumber daya;
b.peternakan;
c.kesehatan hewan;
d.kesehatan masyarakat veteriner, RPH dan kesejahteraan hewan;
e.otoritas veteriner;
f.pemberdayaan peternak dan usaha peternakan; dan
g.pengembangan sumber daya manusia.

BAB IV

SUMBER DAYA

Pasal 6

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 7

(1)Penyediaan lahan sebagaimana dalam Pasal 6 sesuru dengan Peratu.ran Perundang-undangan tentang Tata Ruang Wilayah yang berlaku.
(2)Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan peternakan dan kesehatan hewan, lahan pengganti harus disediakan lebih dahulu di tempat lain sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan dan agro ekosistem.
(3)Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan peternakan dan kesehatan hewan unruk kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan.

Pasal 8

( 1) Air yang dipergunakan unruk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai peruntukannya.

(2)Apabila ketersediaan air dan kawasan, kebutuhan diprioritaskan setelah terpenuhi. terbatas pada suatu waktu air unruk hewan perlu kebutuhan masyarakat BABV PETERNAKAN

Pasal 9

(1)Penyediaan dan pengembangan Bibit dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.
(2)Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pemuliaan, pengembangan usaha pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan bibit.
(3)Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakuk:an dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.
(4)Dalam hal usaha pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membentuk unit pembibitan.
(5)Pembentukan unit pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk pemurnian temak tertentu atau untuk produksi.

Pasal 10

(1)Setiap bibit yang beredar sekurang-kurangnya memiliki Surat Keterangan La.yak Bibit.
(2)Surat Keterangan La.yak Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan surat yang menerangkan kesesuaian temak terhadap standar (Standar Nasional Indonesia/Persyaratan Teknis Minimal/Standar Daerah) untuk rumpun/galur ternak yang sudah ditetapkan atau lepas.
(3)Surat Keterangan La.yak Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat diterbitkan oleh Kepala Dinas.
(4)Ternak yang mempunyai Surat Keterangan Layak Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bisa didaftarkan untuk memperoleh sertifikat sebagai ternak bibit.
(5)Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat {4) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi bibit yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(6)Setiap Orang dilarang mengedarkan bibit yang tidak memiliki Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Isi peraturan

Teks140PDFHirarki

Memuat teks peraturan…