Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 9 Tahun 2021
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 152
Ringkasan
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Peningkatan Kualitas Perumahan dan Pemukiman Kumuh
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Peningkatan Kualitas Perumahan dan Pemukiman Kumuh
menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan , dan ekonomis;
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
9, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rep u blik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 3258] sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 20 1 4 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615); 12, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
14, Peraturan Pemerintah Nomor 1 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU dan BUPATI PRINGSEWU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH. BABI KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan:
1 5. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana vang tidak memenuhi syarat.
18 . Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah,
27 Perbaikan. adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata bangu nan.
tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya.
Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan setiap orang dalam peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh.
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk; a mencegah terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan perm ukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap teqaga kualitasnya; dan
Peningkatan kualitas terhadap pcrumahan dan permukiman kumuh dengan berasaskam
c kenasionalan;
g kemitraan;
BAB II RUANGLINGKUP
BAB II
Ruang lingkup Peraturan Daerah mi, meliputi:
j, sanksi administratif;
BAB III KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH Bagian Kesatu Kriteria Perumahan dan Permukiman Kumuh
BAB III
fl) Kriteria perumahan dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunaka n untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman.
f* pengelolaan. persampahan; dan
Paragraf 1 Kriteria Bangunan Gedung
a . ketidakteraturan bangunan;
(4} Ketidaksesuaian terhadap persyaratan reknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
c pengendalian dampak 1ingkungan ;
Dalam ha! RDTR dan RTBL belum ditetapkan, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK). Paragraf 2 Kriteria Jalan Lingkungan
a jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan dan permukiman; dan /atau
Paragraf 3 Kriteria Penyediaan Air Minum
a, akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
Membuka PDF…