(1)Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
(2)Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
(3)Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
(4)Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai tempat atau lokasi yang mempunyai nilai strategis sebagai berikut :
a.Klasifikasi I (Jalan Nasional/Provinsi) ;
b.Klasisikasi II (Jalan Kabupaten, Kecamatan, Desa).
(6)Hasil perhitungan nilai pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
6 Pasal II Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo. Ditetapkan di Probolinggo Pada tanggal 31 Desember 2015 BUPATI PROBOLINGGO Hj. P. TANTRIANA SARI, SE NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 385-15/2015 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH I. PENJELASAN UMUM Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat, maka perlu mengatur Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I : Cukup jelas. Pasal II : Cukup jelas. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~