DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, meliputi antara lain: ketentuan umum, asas, tujuan, kewajiban pemerintah daerah, perencanaan, pelaksanaan, hak-hak korban, hak-hak pelaku, pendampingan, pemulihan korban, saksi dan pelaku, pembentukan PPT, kerja sama, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, pendanaan, larangan, sanksi administratif

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Daerah cenderung mengalami peningkatan, maka Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat perlu berperan aktif secara optimal untuk memberikan perlindungan, agar perempuan dan anak terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
c.bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan urusan konkuren wajib yang menjadi kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan pengaturan sebagai dasar penyelenggaran perlindungan terhadap perempuan dan anak yang komprehensif dan terpadu;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3668);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 3
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 64);
14.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
15.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 4
16.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
17.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);
18.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 903);
19.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 23);
21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO dan BUPATI PROBOLINGGO 5 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3.Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perlindungan perempuan dan anak.
5.Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PPT adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau berbasis masyarakat.
6.Perlindungan Perempuan dan Anak adalah segala kegiatan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak serta memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya tanpa kekerasan dan diskriminasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
7.Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
8.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau anak yang disangka, didakwa yang dijatuhi pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana.
9.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. 6
10.Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, suku, agama, rasa, dan warna kulit yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia.
11.Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kekerasan.
12.Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
13.Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
14.Pemulangan adalah upaya pengembalian perempuan dan anak korban kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
15.Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
16.Rumah Aman yang selanjutnya disebut Shelter adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
17.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak berdasarkan asas :

a.penghormatan dan pemenuhan terhadap hak anak dan perempuan;
b.keadilan dan kesetaraan gender;
c.non diskriminasi;
d.kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
e.kepastian hukum. 7

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak bertujuan untuk :

a.menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak agar dapat berpartisipasi secara optimal dalam masyarakat sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
b.memberikan perlindungan dan memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi;
c.mencegah dan menghapus segala bentuk kekerasan dan ekspolitasi terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
d.memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, pelapor, dan saksi; dan
e.memberdayakan perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB III

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah wajib :

a.menetapkan kebijakan dasar penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dalam Rencana Aksi Daerah;
b.melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi;
c.koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan hak- hak perempuan dan anak antara organisasi perangkat daerah;
d.kerjasama dengan daerah lain untuk pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan hak-hak perempuan dan anak;
e.penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan pengarusutamaan hak anak untuk pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan hak-hak perempuan dan anak
f.membentuk PPT di Daerah;
g.menjamin terlaksananya pelayanan yang prima dalamperlindungan perempuan dan anak, termasuk terhadap perempuan dan anak korban kekerasan; dan 8
h.penyusunan sistem pendataan perlindungan perempuan dan anak, termasuk pendataan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
i.pembentukan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak;

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 6

Bupati menetapkan kebijakan dasar penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Daerah.

Pasal 7

(1)Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijabarkan dalam Rencana Aksi Daerah.
(2)Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(3)Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
1. a.program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak, termasuk perempuan dan anak korban kekerasan;
2. b.program dan kegiatan aksi daerah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak;
3. c.program dan kegiatan aksi perbaikan dan peningkatan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
4. d.program dan kegiatan aksi pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan.
(4)Ketentuan mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Rencana Aksi Daerah wajib dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. 9

BAB V

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN

Pasal 9

(1)Bupati wajib melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak secara terpadu dalam rangka pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Dearah.
(2)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah, aparat penegak hukum dan masyarakat.

Pasal 10

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berupa :

a.kekerasan fisik;
b.kekerasan psikis;
c.kekerasan seksual;
d.penelantaran; dan
e.eksploitasi.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…