DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 252

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN; BAB III RAGAM PENYANDANG DISABILITAS; BAB IV HAK PENYANDANG DISABILITAS; BAB V PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS; BAB V KOORDINASI; BAB VI PERAN SERTA MASYARAT; BAB VII PENGHARGAAN; BAB VIII UNIT LAYANAN DISABILITAS; BAB IX FORUM KOMUNIKASI PENYANDANG DISABILITAS; BAB X KERJASAMA; BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI; BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XIII PENDANAAN; BAB XII KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyandang disabilitas secara kodrati memiliki hak asasi manusia yang sama, oleh karena itu diperlukan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; SALINAN 2 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhr dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 3 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
6.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 6368);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 6399);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 6473);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 6538);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Perlindungan Dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 6540);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 6566);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 6601); 4 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
13.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PROBOLINGGO dan BUPATI PROBOLINGGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3.Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantuBupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 5 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
7.Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
8.Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki keterbatasan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. 9. 10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
11.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan
12.Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
13.Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
14.Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
15.Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
16.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan. 6 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
17.Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
18.Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
19.Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
20.Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
21.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
22.Habilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
23.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
24.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan social warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangka diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
25.Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak
26.Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam mewujudkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah. 7 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
(2)Tujuan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah:
1. a.mewujudkan penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
2. b.menjamin upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
3. c.mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
4. d.melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
5. e.memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan dan penyelenggaraan
b.ragam Penyandang Disabilitas;
c.hak Penyandang Disabilitas;
d.pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
e.koordinasi;
f.peran serta masyarakat;
g.penghargaan;
h.unit layanan disabilitas;
i.forum komunikasi Penyandang Disabilitas;
j.kerjasama;
k.pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
l.sanksi administratif; dan
m.pendanaan. 8 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL

BAB II

PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 4

(1)Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas disusun untuk jangka pendek dan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional dan Daerah.
(2)Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas disusun untuk jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
(3)Program kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk periode setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 5

(1)Program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan pengganggaran di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disusun mengacu pada:
1. a.rencana induk perangkat daerah;
2. b.rencana aksi nasional penyandang disabilitas;
3. c.rencana aksi daerah penyandang disabilitas Provinsi;
4. d.instrumen perencanaan dan penganggaran; dan
5. e.ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.analisis inklusif disabilitas berbasis data;
2. b.pernyataan anggaran disabilitas.
(3)Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.
(2)Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.
(3)Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:
1. a.rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
2. b.rencana aksi daerah penyandang disabilitas provinsi jawa timur.

BAB III

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 7

(1)Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
1. a.Penyandang Disabilitas fisik;
2. b.Penyandang Disabilitas intelektual;
3. c.Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
4. d.Penyandang Disabilitas sensorik.
(2)Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB IV

HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 8

(1)Penyandang Disabilitas memiliki hak:
1. a.hidup;
2. b.bebas dari stigma; 10 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
3. c.privasi;
4. d.keadilan dan pelindungan hukum;
5. e.pendidikan;
6. f.pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. g.kesehatan;
8. h.politik;
9. i.keagamaan;
10. j.keolahragaan;
11. k.kebudayaan dan pariwisata;
12. l.kesejahteraan sosial;
13. m.aksesibilitas;
14. n.pelayanan publik;
15. o.pelindungan dari bencana;
16. p.habilitasi dan rehabilitasi;
17. q.konsesi;
18. r.pendataan;
19. s.hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
20. t.berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
21. u.berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
22. v.bebas dari Tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
(2)Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan Disabilitas memiliki hak:
1. a.atas kesehatan reproduksi;
2. b.menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
3. c.mendapatkan pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
4. d.untuk mendapatkan pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
(3)Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:
1. a.mendapatkan pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
2. b.mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
3. c.dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
4. d.perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
5. e.pemenuhan kebutuhan khusus; 11 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
6. f.perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
7. g.mendapatkan pendampingan sosial.

Pasal 9

Hak hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi hak:

a.atas penghormatan integritas;
b.tidak dirampas nyawanya;
c.mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
d.bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
e.bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 10

Hak bebas dari stigma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi hak:

a.bebas dari pelecehan;
b.bebas dari penghinaan; dan/atau
c.pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Isi peraturan

Teks252PDFHirarki

Memuat teks peraturan…