Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Probolinggo Nomor 20 Tahun 2025
- Nomor
- 20
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 21
Ringkasan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
SALINAN 2 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
3 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
4 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
5 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
6 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL BAB II PERUBAHAN APBD
BAB II
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
Selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp173.314.992.293,12 (seratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah dua belas sen).
7 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp173.314.992.293,12 (seratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah dua belas sen).
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.443.497.796.240,00 (dua triliun empat ratus empat puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang bersumber dari:
Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp425.857.069.240,00 (empat ratus dua puluh lima miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
8 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
9 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
10 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp6.866.387.067,00 (enam miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 11 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
12 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
13 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
14 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp2.616.812.788.533,12 (dua triliun enam ratus enam belas miliar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah dua belas sen), yang terdiri atas:
15 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
16 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
17 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
18 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
19 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
20 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
Membuka PDF…