DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 22 Tahun 2017

Nomor: 22
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Tunjangan khusus Berdasarkan Resiko beban Kerja; 3. Penghitungan Tunjangan Khusus Berdasarkan Resiko Beban Kerja; 4. Penghentian pemberian Tunjangan Khusus Berdasarkan Resiko Beban Kerja; 5. Ketentuan Peralihan;

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Khusus Berdasarkan Resiko Beban Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; SALINAN ~2~
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keungan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daearah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14.Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 59 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pelaporan Belanja Langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); ~3~
15.Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BERDASARKAN RESIKO BEBAN KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2.Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3.Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4.Satuan Polisi Pamong Praja, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.
5.Cuti di Luar Tanggungan Negara, adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak serta dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun.
6.Cuti Besar, adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus dapat diberikan yang lamanya 3 (tiga) bulan.
7.Tugas Belajar yang bersifat Akademik, adalah tugas yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk menuntut ilmu, mendapat didikan atau latihan keahlian, baik didalam maupun di luar negeri dengan biaya negara atau biaya sesuatu Pemerintah Negara Asing, sesuatu Badan Internasional atau sesuatu Badan Swasta Asing.
8.Menjalani Bebas Tugas/telah Purna Tugas, adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengakhiri masa pengabdiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ~4~
9.Tunjangan Khusus Berdasarkan Resiko Beban Kerja, adalah Penghargaan Khusus yang berhak diterimakan oleh masing-masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
10.Nilai Maksimal, adalah Nilai Rupiah Maksimal yang berhak diterima oleh masing-masing Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
11.Nilai Tetap, adalah nilai rupiah yang diterima oleh masing-masing anggota yang dihitung dari perkalian antara nilai Maksimal dikalikan antara Prosentase Kehadiran dalam kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Prosentase Absensi (Absensi dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo), Prosentase Apel On Air dan Prosentase laporan kejadian di tiap-tiap kecamatan.
12.Presensi Biometrik Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, adalah dokumen absensi atau fingerprint yang telah ditandatangani oleh pihak Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo.
13.Laporan Bulanan, adalah laporan kejadian bidang trantibum dan kebakaran pada tiap-tiap kecamatan yang telah direkapitulasi pada tiap-tiap bulannya.
14.Laporan Insidentil, adalah laporan kejadian bidang trantibum dan kebakaran yang terjadi pada tiap-tiap kecamatan pada waktu-waktu tertentu yang membutuhkan respon atau penanganan lebih lanjut atau segera ditindak lanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
15.Nilai Perorangan, adalah nilai yang diberikan kepada tiap-tiap atau masing-masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang mempengaruhi terhadap nilai tetap pada perseorangan.
16.Nilai Kelompok, adalah penilaian yang diberikan kepada tiap-tiap atau masing-masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang mempengaruhi terhadap nilai tetap pada bidang, Posko, Pengawalan dan Kecamatan.
17.Nilai Melaksanakan Kegiatan, adalah penilaian yang diberikan kepada setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja baik dalam hal kegiatan, keadministrasian dan rekapitulasi setiap bulannya.
18.Tim Penilai, adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas untuk melaksanakan penilaian kinerja anggota Satuan Polisi Pamong Praja. ~5~

BAB II

TUNJANGAN KHUSUS BERDASARKAN RESIKO BEBAN KERJA

Pasal 2

(1)Tunjangan Khusus berdasarkan resiko beban kerja diberikan pada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat berjalan dengan baik berdasarkan resiko beban kerja.
(2)Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Eselon II pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
2. b.Eselon III pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
3. c.Eselon IV pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
4. d.Staf Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
5. e.Pegawai Tidak Tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
(3)Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bulan berikutnya setelah melaksanakan tugas.

BAB III

PENGHITUNGAN TUNJANGAN KHUSUS BERDASARKAN RESIKO BEBAN KERJA

Pasal 3

(1)Tunjangan Khusus berdasarkan resiko beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 penganggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.
(2)Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah nilai maksimal yang diperoleh oleh setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
(3)Nilai Tetap Tunjangan Khusus diberikan setelah dilakukan penilaian kinerja pegawai yang dilakukan oleh Tim Penilai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini. ~6~
(4)Perolehan Tunjangan Khusus Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dihitung dari nilai maksimal dikurangi prosentase biometrik dan nilai kelompok.
(5)Format rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
(6)Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo melakukan verifikasi atas dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
(7)Apabila plafon anggaran pemberian Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi pada saat realisasi, maka kekurangannya dapat diajukan ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.

BAB IV

PENGHENTIAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BERDASARKAN RESIKO BEBAN KERJA

Pasal 4

Penghentian Tunjangan Khusus dihentikan apabila :

a.menjalani cuti di luar tanggungan negara;
b.menjalani cuti besar;
c.menjalani cuti melahirkan;
d.menjalani diklat lebih dari 6 (enam) bulan;
e.menjalani tugas belajar yang bersifat akademik;
f.dibebaskan sementara dari jabatan organisasi karena diangkat menjadi Kepala Desa/Perangkat Desa;
g.menjalani bebas tugas/telah purna tugas;
h.menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil karena penahanan oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 5

Penetapan Nilai Tunjangan Khusus Berdasarkan :

a.nilai perorangan;
b.nilai kelompok. ~7~

Pasal 6

(1)Presensi Biometrik adalah Nilai Perorangan.
(2)Presensi Biometrik anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan meliputi :
1. a.sama dengan atau kurang dari 50% (lima puluh persen) mendapat skor 0.04;
2. b.diatas 50% (lima puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) mendapat skor 0.03;
3. c.diatas 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) mendapat skor 0.02;
4. d.sama dengan 100 % (seratus persen) mendapat skor 1.
(3)Presensi Biometrik anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada Mako meliputi :
1. a.sama dengan atau kurang dari 50% (lima puluh persen) mendapat skor 0.05;
2. b.diatas 50% (lima puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) mendapat skor 0.04;
3. c.diatas 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) mendapat skor 0.03;
4. d.sama dengan 100 % (seratus persen) mendapat skor 1.
(4)Dokumen presensi biometrik Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Kecamatan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada awal bulan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 7

(1)Nilai melaksanakan kegiatan adalah Nilai Kelompok.
(2)Nilai melaksanakan kegiatan dalam satu bulan tidak mengikuti 1 (satu) kali tanpa keterangan mendapat skor 0.05.
(3)Nilai melaksanakan kegiatan dalam satu bulan tidak mengikuti 2 (dua) kali tanpa keterangan mendapat skor 0.06.
(4)Nilai melaksanakan kegiatan dalam satu bulan lebih dari 2 (dua) kali tidak mengikuti kegiatan tanpa keterangan mendapat skor 0.07.
(5)Nilai melaksanakan kegiatan dalam satu bulan tidak mengikuti 1 (satu) kali dengan keterangan atau ijin mendapat skor 0.03.
(6)Nilai melaksanakan kegiatan dalam satu bulan tidak mengikuti 2 (dua) kali dengan keterangan atau ijin mendapat Skor 0. ~8~
(7)Nilai melaksanakan kegiatan dalam satu bulan lebih dari 2 (dua) kali tidak mengikuti kegiatan dengan keterangan atau ijin mendapat skor 0.05.
(8)Nilai melaksanakan kegiatan dalam satu bulan selalu hadir mendapat skor 1.
(9)Nilai melaksanakan kegiatan dibuktikan dengan daftar hadir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 8

(1)Pembayaran tunjangan khusus bulan Januari, Pebruari dan Maret Tahun 2017 diberikan 100% (seratus persen) pada bulan April 2017.
(2)Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo. Ditetapkan di Probolinggo Pada tanggal 15 Maret 2017 BUPATI PROBOLINGGO Hj. P. TANTRIANA SARI, SE Salinan sesuai dengan aslinya : a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM SITI MU’ALIMAH, SH. M. Hum. Pembina Tingkat I NIP. 19630619 199303 2 003 Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 17 Maret 2017 SEKRETARIS DAERAH ttd H.M. N A W I, SH. M.Hum Pembina Utama Madya NIP. 19590527 198503 1 019 BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 19 SERI G1 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR : TAHUN 2017 TANGGAL : REKAPITULASI TUNJANGAN RESIKO KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO BULAN : NO NAMA PEGAWAI IDENTITAS PEGAWAI NILAI MAKS PRESENTASE PENGURANG PENERIMAAN TUNJANGAN KHUSUS PPH TUNJANGAN KHUSUS DITERIMA TANDA TANGAN ESELON GOL/RUANG JABATAN PRESENSI BIOMETRIK NILAI KELOMPOK 1 2 3 4 5 6 7 8 dst Probolinggo, ……………………20.. Kepala Perangkat Daerah .... Kabupaten Probolinggo NAMA Nip BUPATI PROBOLINGGO Hj. P. TANTRIANA SARI, SE LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR : TAHUN 2017 TANGGAL : BOBOT PEGAWAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO NO NAMA PEGAWAI INSTANSI SKOR 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dst Probolinggo, .................... 20 ... Kepala Perangkat Daerah ....... Kabupaten Probolinggo NAMA NIP BUPATI PROBOLINGGO Hj. P. TANTRIANA SARI, SE LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR : TAHUN 2017 TANGGAL : NILAI KELOMPOK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO NO NAMA PEGAWAI KELOMPOK SKOR 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dst Probolinggo, .................... 20 ... Kepala Perangkat Daerah ....... Kabupaten Probolinggo NAMA NIP BUPATI PROBOLINGGO Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…