DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari: a. LRA; b. LPSAL; c. neraca; d. LO; e. LAK; f. LPE; g. CaLK.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); SALINAN 2 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
9.Peraturan Pemerintah 05 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 05 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036); 4 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 Nomor 2 Seri A); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO dan BUPATI PROBOLINGGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 5 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3.Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
6.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih awal, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA), koreksi dan Saldo Anggaran Lebih akhir.
7.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
8.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
9.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
10.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
11.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. 6 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
12.Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13.Pendapatan Transfer adalah pendapatan daerah yang meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah.
14.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15.Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
16.Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
17.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18.Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah, antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
19.Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
20.Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.
21.Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran/sisa kurang pembiayaan anggaran tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
22.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23.Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. 7 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
24.Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
25.Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
26.Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
27.Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
28.Pendapatan Luar Biasa adalah pendapatan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, dan/atau pihak ketiga lainnya dalam masa tanggap darurat bencana baik dalam bentuk uang maupun barang.
29.Beban Luar Biasa adalah beban pengeluaran dalam masa tanggap darurat bencana yang bersumber dari pos belanja tidak terduga dan/atau bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain dan pihak ketiga lainnya dalam bentuk barang.
30.Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah.
31.Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kaspada Bendahara Umum Daerah.
32.Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi.
33.Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan investasi lainnya yang tidak termasuk setara kas. 8 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
34.Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.
35.Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

BAB II

RINCIAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari:
1. a.LRA;
2. b.LPSAL;
3. c.neraca;
4. d.LO;
5. e.LAK;
6. f.LPE;
7. g.CaLK.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 3

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.pendapatan daerah sebesar Rp2.451.836.697.993,34 (dua triliun empat ratus lima puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen).
b.belanja daerah sebesar Rp2.570.938.839.627,99 (dua triliun lima ratus tujuh puluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan puluh sembilan sen). selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp(119.102.141.634,65) (seratus sembilan belas miliar seratus dua juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah enam puluh lima sen). 9 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
c.pembiayaan daerah terdiri dari:
1. 1.penerimaan pembiayaan sebesar Rp292.417.133.927,77 (dua ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh puluh tujuh sen);
2. 2.pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). pembiayaan netto sebesar Rp292.417.133.927,77 (dua ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh puluh tujuh sen).

Pasal 4

Uraian LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan daerah mengalami selisih lebih sebesar Rp13.362.491.460,34 (tiga belas miliar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah tiga puluh empat sen) yang diperoleh dari:
1. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp2.438.474.206.533,00 (dua triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);
2. 2.realisasi pendapatan sebesar Rp2.451.836.697.993,34 (dua triliun empat ratus lima puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen).
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer mengalami selisih kurang sebesar Rp(159.719.226.080,01) (seratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan puluh rupiah nol satu sen) yang diperoleh dari:
1. 1.anggaran belanja dan transfer daerah setelah perubahan sebesar Rp2.730.658.065.708,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh miliar enam ratus lima puluh delapan juta enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan rupiah);
2. 2.realisasi belanja dan transfer sebesar Rp2.570.938.839.627,99 (dua triliun lima ratus tujuh puluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan puluh sembilan sen). 10 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
c.selisih anggaran dengan realisasi defisit mengalami selisih lebih sebesar Rp173.081.717.540,35 (seratus tujuh puluh tiga miliar delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh rupiah tiga puluh lima sen) yang diperoleh dari:
1. 1.anggaran defisit setelah perubahan sebesar Rp(292.183.859.175,00) (dua ratus sembilan puluh dua miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
2. 2.realisasi defisit sebesar Rp(119.102.141.634,65) (seratus sembilan belas miliar seratus dua juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah enam puluh lima sen).
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan mengalami selisih lebih sebesar Rp233.274.752,77 (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah tujuh puluh tujuh sen) yang diperoleh dari:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp292.183.859.175,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
2. 2.realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp292.417.133.927,77 (dua ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh puluh tujuh sen).
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang diperoleh dari:
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
2. 2.realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto mengalami selisih lebih sebesar Rp233.274.752,77 (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah tujuh puluh tujuh sen) yang diperoleh dari:
1. 1.anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp292.183.859.175,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
2. 2.realisasi pembiayaan netto sebesar Rp292.417.133.927,77 (dua ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh puluh tujuh sen). 11 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL

Pasal 5

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

a.SAL awal sebesar Rp292.183.859.175,17 (dua ratus sembilan puluh dua miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah tujuh belas sen);
b.SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp292.183.859.175,15 (dua ratus sembilan puluh dua miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah lima belas sen); sehingga menghasilkan selisih sebesar Rp0,02 (nol rupiah nol dua sen).
c.SiLPA sebesar Rp173.314.992.293,12 (seratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah dua belas sen);
d.koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,02 (nol rupiah nol dua sen);
e.lain-lain sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
f.SAL akhir sebesar Rp173.314.992.293,12 (seratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah dua belas sen).

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah ekuitas sebesar Rp2.955.689.014.944,49 (dua triliun sembilan ratus lima puluh lima miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat belas ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah empat puluh sembilan sen) yang diperoleh dari:

a.jumlah aset sebesar Rp3.001.423.063.772,21 (tiga triliun satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah dua puluh satu sen);dikurangi
b.jumlah kewajiban sebesar Rp45.734.048.827,72 (empat puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh puluh dua). 12 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL

Pasal 7

(1)LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2024 mengalami defisit sebesar Rp(83.882.482.736,47) (delapan puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah empat puluh tujuh sen), yang terdiri dari:
1. a.kegiatan operasional;
2. b.kegiatan non operasional;
3. c.pos luar biasa.
(2)Kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengalami defisit sebesar Rp(69.018.658.799,02) (enam puluh sembilan miliar delapan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah nol dua sen) yang diperoleh dari:
1. a.jumlah pendapatan LO sebesar Rp2.149.515.908.764,91 (dua triliun seratus empat puluh sembilan miliar lima ratus lima belas juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah sembilan puluh satu sen);
2. b.jumlah beban LO sebesar Rp2.218.534.567.563,93 (dua triliun dua ratus delapan belas miliar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah sembilan puluh tiga sen).
(3)Kegiatan non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengalami defisit sebesar Rp(14.863.823.937,45) (empat belas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah empat puluh lima sen) yang diperoleh dari:
1. a.surplus dari kegiatan non operasional lainnya-LO sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
2. b.defisit dari kegiatan non operasional lainnya-LO sebesar Rp14.863.823.937,45 (empat belas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah empat puluh lima sen).
(4)Pos luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang diperoleh dari:
1. a.pendapatan luar biasa sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
2. b.beban luar biasa sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 13 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL

Pasal 8

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk saldo kas yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp173.314.992.293,12 (seratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah dua belas sen) yang diperoleh dari:

a.saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2024 sebesar Rp292.184.688.335,17 (dua ratus sembilan puluh dua miliar seratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah tujuh belas sen);
b.arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp149.596.831.759,35 (seratus empat puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah tiga puluh lima sen);
c.arus kas bersih dari aktivitas investasi non-keuangan sebesar Rp(268.698.973.394,00) (dua ratus enam puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);
d.arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp233.274.752,62 (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah enam puluh dua sen);
e.arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp(891.323,00) (delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);
f.koreksi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun lalu sebesar Rp62.162,98 (enam puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh delapan sen);
g.saldo akhir kas lainnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk ekuitas akhir per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.955.689.014.944,49 (dua triliun sembilan ratus lima puluh lima miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat belas ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah empat puluh sembilan sen) yang diperoleh dari:

a.ekuitas awal sebesar Rp3.034.642.291.166,08 (tiga triliun tiga puluh empat miliar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh enam rupiah nol delapan sen); 14 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
b.defisit-LO sebesar Rp(83.882.482.736,47) (delapan puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah empat puluh tujuh sen);
c.dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp4.929.206.514,88 (empat miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam ribu lima ratus empat belas rupiah delapan puluh delapan sen).

Pasal 10

CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I : LRA, terdiri atas: Lampiran I.1 : ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;dan Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b.Lampiran II : LPSAL;
c.Lampiran III : LO;
d.Lampiran IV : LPE;
e.Lampiran V : Neraca;
f.Lampiran VI : LAK;
g.Lampiran VII : CaLK;
h.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 15 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
i.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j.Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) pemerintah daerah;
l.Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
o.Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
q.Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s.Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan sampai akhir tahun Anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t.Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, terdiri atas: Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…