Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2025
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 35
Ringkasan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
SALINAN 2 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
3 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
4 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO dan BUPATI PROBOLINGGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. 5 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
6 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
BAB II RINCIAN PERUBAHAN APBD
BAB II
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut: 7 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp173.314.992.293,12 (seratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah dua belas sen).
Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp173.314.992.293,12 (seratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah dua belas sen). 8 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.443.497.796.240,00 (dua triliun empat ratus empat puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang bersumber dari:
9 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.616.812.788.533,12 (dua triliun enam ratus enam belas miliar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah dua belas sen), yang terdiri atas:
10 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
11 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp11.522.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus dua puluh dua juta rupiah).
12 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp173.314.992.293,12 (seratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah dua belas sen),yang terdiri dari:
Membuka PDF…