DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Bupati dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3.Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. 4 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Probolinggo, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
14.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15.Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh PD untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJMD Tahun 2025-2029.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program PD dan lintas PD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJPD dan RTRW. 5 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL

Pasal 3

Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk:

a.menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah Daerah;
b.menetapkan pedoman dalam penyusunan RKPD, Renja PD, Renstra PD dan perencanaan penganggaran;dan
c.mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan Daerah, serta dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan.

Pasal 4

(1)RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat hal sebagai berikut:
(2)RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENUTUP Perencanaan pembangunan daerah dalam kurun lima tahun disiapkan sebagai informasi tentang komitmen politik kepala daerah yang dipilih oleh rakyat dalam Pilkada tahun 2024. perencanaan diuraikan setiap lima tahun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah dokumen perencanaan yang menggambarkan cita-cita, harapan, kebijakan yang dituangkan dalam program kepala daerah, termasuk kebijakan yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, kebijakan pengembangan regional, keuangan daerah, dan indikasi kerangka pendanaan pembangunan selama lima tahun. Seiring dengan pemilihan kepala regional simultan di semua wilayah otonom Indonesia pada tahun 2024, kepala daerah baru dipilih untuk periode dari tahun 2025 hingga 2029, menciptakan desain RPJMD baru untuk periode itu. Visi, misi, dan komitmen politik yang akan dilaksanakan tertuang dalam dokumen RPJMD, termasuk Kabupaten Probolinggo, untuk periode RPJMD 2025 hingga tahun 2029.

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.
(2)Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
(3)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah; 6 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra PD.

Pasal 7

Program dan kegiatan Tahun 2025 yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui sebagai program dan kegiatan Tahun 2025.

Pasal 8

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 Nomor 24 Seri G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 Nomor 13 Seri G), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. 7 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 Nomor 18 Seri G), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo. Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 29 Agustus 2025 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 29 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH ttd UGAS IRWANTO, S.Sos. M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19690515 199003 1 009 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 1 SERI D NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 196-5/2025. Salinan sesuai dengan aslinya: a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Pemerintahan dan Kesra u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM ADHY CATUR INDRA B, S.H. Penata Tingkat I NIP. 19820215 201001 1 017 8 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029 I. UMUM Perencanaan pembangunan nasional merupakan pemilihan alternatif-alternatif atas sumber daya yang tersedia dan bersifat terbatas. Perencanaan pembangunan dilakukan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan yang wajib disusun baik mulai dari tingkat pusat maupun daerah dan terangkai dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berakhirnya periodesasi dari Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045 mendorong pelaksanaan penyusunan RPJMD periode Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah tahap pertama dari pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045. Penyusunan RPJMD periode Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai penjabaran atas arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan yang terjabarkan dalam pembangunan 5 (lima) tahunan. Hal ini merupakan amanat yang tercantum di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Probolinggo yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah. RPJMD ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2029. Pelaksanaan RPJMD merupakan pelaksanaan dari RPJPD yang terbagi dalam beberapa tahapan periodesasi pembangunan perencanaan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan. 9 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL RPJMD yang memuat visi, misi dan program Bupati untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD tersebut merupakan rencana pembangunan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut menjadi sangat penting bagi Kabupaten Probolinggo untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…