DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 150

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Asas, Fungsi dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Kewenangan Pemerintah Daerah; 5. Pembangunan Kepariwisataan; 6. Kawasan Strategis; 7. Usaha Pariwisata; 8. Pendaftaran Usaha Pariwisata; 9. Badan promosi pariwisata daerah; 10. Gabungan Industri Pariwisata; 11. Pelatihan Sumberdaya Manusia, Standarisasi dan Sertifikasi serta Tenaga Kerja Ahli; 12. Pendanaan; 13. Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata Daerah; 14. Hak, Kewajiban dan Larangan; 15. Sanksi Administratif; 16. Peran Serta Masyarakat; 17. Pembinaan dan Pengawasan; 18. Ketentuan Peralihan; 19. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bidang pariwisata di Kabupaten Probolinggo harus dikembangkan sesuai dengan potensi dan daya tarik wisata melalui kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat di daerah;
c.bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo berhak menyusun dan merumuskan kebijakan pembangunan pariwisata di daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2
1. 2.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan;
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO dan BUPATI PROBOLINGGO 4

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah,adalah Kabupaten Probolinggo.
2.Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo.
4.Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pariwisata.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.
7.Wisata, adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8.Wisatawan,adalah orang yang melakukan wisata.
9.Pariwisata, adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan PemerintahDaerah.
10.Kepariwisataan, adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
11.Daya Tarik Wisata, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dannilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam,budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesbilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. 5
13.Usaha Pariwisata, adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraanpariwisata.
14.Pengusaha Pariwisata, adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
15.Industri Pariwisata, adalah kumpulanusaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraanpariwisata.
16.Kawasan Strategis Pariwisata, adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
17.Usaha, adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan.
18.Kompetensi, adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
19.Sertifikasi, adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
20.Pemasaran Pariwisata, adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
21.Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP, adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada pengusaha untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
22.Gelanggang Olahraga, adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
23.Gelanggang Seni, adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
24.Arena Permainan, adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain anak dan keluarga.
25.Taman Rekreasi, adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
26.Jasa Impresariat/Promotor, adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artisdan/atau olahragawan Indonesia dan asing serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan. 6
27.Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan Pengusaha, adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
28.Orang, adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hokum atau tidak berbadan hukum.
29.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN BagianKesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Kepariwisataan di daerah berasaskan :

a.manfaat;
b.kekeluargaan;
c.adil dan merata;
d.keseimbangan;
e.kemandirian;
f.kelestarian;
g.partisipatif;
h.berkelanjutan;
i.demokratis;
j.kesetaraan;
k.kesatuan;
l.kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kepariwisataan di daerah berfungsi :

a.memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan;
b.meningkatkan peran serta pelaku usaha pariwisata; dan
c.meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 7 BagianKetiga Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan Kepariwisataan di daerah bertujuan :

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
b.meningkatkan kesejahteraan rakyat;
c.melestarikan alam, lingkungan dan sumberdaya;
d.memajukan kebudayaan;
e.memperluas danmemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
f.memupuk rasa cinta serta kebanggaan terhadap tanah air guna meningkatkan persahabatan antar daerah dan bangsa;
g.mengangkat citra daerah;
h.memperkuat kearifan lokal;
i.menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya dan teknologi komunikasi melalui kegiatankepariwisataan;
j.mengoptimalkan pendayagunaan produksi lokal, regional dan nasional;dan
k.mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Kepariwisataan di daerah meliputi :

a.kewenangan pemerintah daerah;
b.pembangunan kepariwisataan;
c.kawasan strategis;
d.usaha pariwisata;
e.pendaftaran usaha pariwisata;
f.badan promosi pariwisata daerah;
g.gabungan industri pariwisata;
h.pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi dan tenaga kerja ahli;
i.pendanaan;
j.kerjasama pengelolaan dan pengembangan pariwisata daerah;
k.hak, kewajiban dan larangan;
l.pembinaan dan pengawasan; dan
m.peran serta masyarakat. 8

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Kewenangan penyelenggaraan kepariwisataan di daerah berada pada Bupati.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi :
1. a.menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan;
2. b.menetapkan destinasi pariwisata;
3. c.menetapkan daya tarik wisata;
4. d.melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usahapariwisata;
5. e.mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan;
6. f.memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
7. g.memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
8. h.menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
9. i.memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
10. j.menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
11. k.mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
(3)Bupati dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PD yang membidangi urusan pemerintahan dibidang pariwisata.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
(2)Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB V

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 8

Pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata. 9

Pasal 9

Pembangunan Kepariwisataan meliputi :

a.industri pariwisata;
b.destinasi pariwisata;
c.pemasaran; dan
d.kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 10

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi : pembangunan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, pengembangan kemitraan usaha pariwisata, peningkatan kredibilitas bisnis serta penumbuhan tanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Isi peraturan

Teks150PDFHirarki

Memuat teks peraturan…