DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Maksud dan Tujuan; Maksud pengaturan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna, penyelenggara dan pelaksana pelayanan kesehatan di daerah. Tujuan pengaturan fasilitas pelayanan kesehatan adalah : a. melindungi masyarakat, penyelenggara dan pelaksana pelayanan kesehatan; b. menjamin tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas; c. menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan dan penerbitan perizinan bagi fasilitas pelayanan kesehatan. 3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 4. Perizinan; 5. Hak, Kewajiban dan Larangan; 6. Pembinaan dan Pengawasan; 7. Sanksi Administratif; 8. Ketentuan Penyidikan; 9. Ketentuan Pidana; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan dinamika yang berkembang serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perijinan Bidang Kesehatan Kabupaten Probolinggo perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014);
15.Peraturan Presiden 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
16.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016;
17.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
18.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
23.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
24.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integratif; 4
25.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan;
26.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO dan BUPATI PROBOLINGGO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3.Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.
6.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
7.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap oranguntuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8.Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
9.Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem. 5
10.Pelayanan Kesehatan Dasar adalah fungsi Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan wajib dalam memberikan pelayanan kesehatan tingkat dasar kepada masyarakat di semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
11.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yangmeliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
13.Perizinan di bidang kesehatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin, tanda daftar dan sertifikasi di bidang kesehatan.
14.Fasilitas Pelayanan Penunjang Kesehatan adalah semua fasilitas atau kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan.
15.Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pelayanan kefarmasian.
16.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
17.Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
18.Izin Mendirikan Rumah Sakit adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta yang akan mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang sudah ada menjadi Rumah Sakit setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19.Izin Operasional Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Izin Operasional adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai kelas rumah sakit kepada penyelenggara/pengelola rumah sakit setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama ,dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 6
21.Izin Penyelenggaraan Puskesmas yang selanjutnya disebut Izin Penyelenggaraan adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada puskesmas untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22.Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan /atau spesialistik.
23.Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus.
24.Klinik Utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan pelayanan medik spesialistik.
25.Izin Mendirikan Klinik adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta yang akan mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang sudah ada menjadi klinik setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26.Izin Operasional Klinik yang selanjutnya disebut Izin Operasional adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai jenis klinik kepada penyelenggaraklinik setelah memenuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27.Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik yaitu bahan yang diambil dari manusia untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang diagnostik penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
28.Laboratorium Klinik Umum Pratama adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan terbatas dengan teknik sederhana.
29.Laboratorium Klinik Umum Madya adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan tingkat laboratorium klinik umum pratama dan pemeriksaan imunologi dengan teknik sederhana.
30.Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai jenis laboratorium klinik kepada penyelenggara laboratorium klinik setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7
31.Dialisis adalah tindakan medis pemberian pelayanan terapi pengganti fungsi ginjal sebagai bagian dari pengobatan pasien gagal ginjal dalam upaya mempertahankan kualitas hidup yang optimal yang terdiri dari dialisis peritoneal dan hemodialisis.
32.Apotek adalah suatu tempat tertentu dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi,perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.
33.Surat Izin Apotek yang selanjutnya disingkat SIA adalah surat izin yang diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan Pemilik saranauntuk menyelenggarakan apotek di suatu tempat tertentu.
34.Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
35.Pelayanan Kesehatan Sehat Pakai Air yang selanjutnya disingkat SPA adalah pelayanan kesehatan yang dilakukansecara holistik dengan memadukan berbagai jenis perawatan kesehatan tradisional dan modern yang menggunakan air beserta pendukung perawatan lainnya berupa pijat penggunaan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, dan makanan untuk memberikan efek terapi melalui panca indera guna mencapai keseimbangan antara tubuh (body), pikiran (mind) dan jiwa (spirit), sehingga terwujud kondisi kesehatan yang optimal.
36.Surat Izin Teknis Penyelenggaraan SPA adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan kepada penyelenggara SPA yang memenuhi syarat penyelenggaraan SPA sebagai kelengkapan persyaratan dikeluarkannya surat tanda daftar usaha SPA.
37.Organisasi Profesi adalah wadah untuk perhimpunan tenaga kesehatan seprofesi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna, penyelenggara dan pelaksana pelayanan kesehatan di daerah. 8

Pasal 3

Tujuan pengaturan fasilitas pelayanan kesehatan adalah :

a.melindungi masyarakat, penyelenggara dan pelaksana pelayanan kesehatan;
b.menjamin tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas;
c.menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan dan penerbitan perizinan bagi fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB III

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

(1)Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari fasilitas pelayanan medik dasar, fasilitas pelayanan medik spesialis (rujukan) dan fasilitas penunjang kesehatan.
(2)Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Pasal 5

(1)Izin fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan rasio kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan.
(2)Rasio kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1)Izin fasilitas pelayanan kesehatan meliputi :
1. a.izin tempat praktek mandiri tenaga kesehatan;
2. b.izin penyelenggaraan puskesmas;
3. c.izin mendirikan dan operasional klinik pratama;
4. d.izin mendirikan dan operasional klinik utama;
5. e.izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit umum kelas C dan D dan kelas D pratama;
6. f.izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit khusus kelas C;
7. g.izin mendirikan dan operasional unit transfusi darah;
8. h.izin penyelenggaraan optikal;
9. i.fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum;
10. j.izin fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. 9
(2)Izin bagi fasilitas penunjang kesehatan meliputi :
1. a.izin laboratorium klinik;
2. b.izin unit pelayanan radiologi diagnostik;
3. c.izin unit pelayanan dialysis.
(3)Izin distribusi obat dan alat kesehatan meliputi :
1. a.izin apotek;
2. b.izin toko obat;
3. c.izin toko alat kesehatan.
(4)Izin teknis meliputi izin teknis SPA.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 7

(1)Permohonan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
(2)Izin fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Dinas berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
(3)Ketentuan tata cara dan persyaratan dalam pengajuan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Izin fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Khusus bagi rumah sakit berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.rumah sakit harus mulai dibangun setelah mendapatkan izin mendirikan;
2. b.izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun;
3. c.izin operasional diberikan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
4. d.dalam hal terdapat perubahan kelas, maka izin operasional diberikan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(3)Izin mendirikan klinik diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan apabila belum dapat memenuhi persyaratan.
(4)Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir. 10

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

Pemegang Izin berhak :

a.melakukan kegiatan sesuai izin yang dimiliki;
b.mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya;
c.memungut biaya dari masyarakat sesuai pelayanan yang diberikan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.mendapatkan informasi, kemudahan serta perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…