DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang Pembiayaan Kontrak tahun Jamak Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019-2021 dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud dan Tujuan c.Prinsip Dasar d.Dasar Kegiatan e.Ruang Lingkup Pelaksanaan f.Nilai Kontrak g.Pendanaan h.Jangka Waktu Pelaksanaan i.Tata cara Pembayaran j.Penanggung Jawab k.Penyesuaian Harga l. Ketentuan Lain m.Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Kontrak Tahun Jamak Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019-2021; DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PEMBIAYAANKONTRAKTAHUNJAMAK KABUPATENPULAU MOROTAITAHUN2019-2021 TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENPULAU MOROTAI NOMOR 1 TAHUN2019 BUPATI PULAU MOROTAI PROVINS! MALUKUUTARA Dipindai dengan CamScanner 2 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a.Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
b.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
c.Kegiatan Kontrak Tahun Jamak adalah kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta infrastruktur lainny a di Kabu paten Pulau Morotai yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
d.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
e.Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari satu tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan Bupati untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten;
f.Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakanbarang/jasa berdasarkan kontrak;
g.Kontrak adalah Perikatan antara Pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/ jasa dalam Pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa;
h.Dokumen Kontrak Perikatan tertulis berikut seluruh lampirannya yang memuat persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak.

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATI PULAU MOROTAI dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI Dengan Persetujuan Bersarna Dipindai dengan CamScanner .·,;; .· .. i.', ~,.' . ,· 3 PasalS Ruang lingkup pelaksanaan Kegiatan Kontrak Tahun Jamak adalah pembangunan infrastruktur bangunan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

a.pekerjaan pembangunan Masjid Raya Pulau Morotai;
b.pekerjaan pembangunan Gedung Oikumene;
c.pekerjaan pembangunan Gedung Kampus Universitas Pasifik; dan
d.pekerjaan pembangunan Gedung BUMDES.

BAB L

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIAYAAN KONTRAK TAHUN JAMAK KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019-2021.

Pasal 4

Kegiatan Kontrak Tahun Jamak dilaksanakan berdasarkan Nata Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 050/2137 /2018 dan Nomor: 905/133b/DPRD-PM/2018 tentang Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2019.

(1)Kegiatan Kontrak Tahun Jamak dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip efektifitas dan efisiensi keuangan Daerah yang tidak memungkinkan untuk dapat menyelesaikan seluruh kegiatan pembangunan dalam satu tahun anggaran.
(2)Pelaksanaan kegiatan Kontrak Tahun Jamak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB III

PRINSIP DASAR

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur pelaksanaan Kegiatan Kontrak Tahun Jamak, agar dapat dilaksanakan sesuai dengan program prioritas daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di Daerah.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini acJaJah untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah daJam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAB JI MAKSUD DAN TUJUAN Dipindai dengan CamScanner 4

Pasal 10

Pembayaran Pekerjaan kepada Penyedia Barang/Jasa dilakukan secara bertahap, yaitu kontrak dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dibayar setiap tahun anggaran yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 9

(1)Jangka waktu Kontrak Tahun Jamak terhitung mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.
(2)Jangka waktu pelaksanaan fisik disesuaikan dengan Volume pekerjaan dan berakhir paling lama pada bulan Desember tahun 2021.
(3)Jangka waktu pemeliharaan berdasarkan produk kegiatan sesuai dengan Dokumen Kontrak dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pemerintah Daerah menetapkan alokasi dana setiap tahun anggaran berjalan untuk membiayai Kegiatan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersumber dari APBD

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 6

(1)Nilai Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar Rp.129.000.000.000 (seratus dua puluh sembilan milyar rupiah).
(2)Lokasi, rincian dan nilai setiap item pembiayaan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

NILA! KONTRAK Dipindai dengan CamScanner 5

Pasal 13

Dengan berakhirnya waktu Kontrak Tahun Jamak, maka seluruh kegiatan yang meliputi pembangunan fisik, administrasi kontrak dan administrasi lainnya, pembayaran pekerjaan kepada pihak Penyedia Barang/Jasa serta pemeriksaan instansi berwenang kepada penanggungjawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sudah selesai dan Peraturan Daerah ini tidak dapat digunakan kembali.

Pasal 12

(1)Penyesuaian harga dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hanya dapat diajukan selama pelaksanaan kegiatan fisik berlangsung sesuai dengan dokumen kontrak.
(3)Apabila terjadi perubahan kebijakan moneter dan atau perubahan tingkat harga barang/jasa yang signifikan, maka alokasi anggaran dan target penanganan yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali.
(4)Penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak Tahun Jamak berbentuk kontrak harga satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan/atau Perubahan Dokumen Pengadaan.
(5)Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga diberlakukan pada kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
(6)Pembayaran penyesuaian harga hanya dapat dilakukan setelah diaudit oleh lembaga audit keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, BABXI PENYESUAIANHARGA

Pasal 11

Penanggung jawab kegiatan kontrak tahun jamak adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. BABX PENANGGUNGJAWAB Dipindai dengan CamScanner ·- 6 NIP. ............................................... Salinan sesuai aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM LE ARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI, PROVINS! MALUKU UTARA: 1/2019 tti~ /-- M. KHARIE SEKRETARIS DAERAH KABU Diundangkan di Morotai Selatan pada tanggal 26 April 2019 LAOS Ditetapkan di Morotai Selatan pada tanggal 2 5 April 2019

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…