Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Pendapatan sebesar Rp831.144.718.349,58; Belanja sebesar Rp823.403.987.977,58; dan Surplus/Deficit sebesar Rp7.740.730.327,19
Memuat teks peraturan…
Rp. (3.929.875.497 ,37) Rp. 300.000.000,00 Rp. (4.229.875.497,37)Pembiayaan Netto d. Pembiayaan -Penerimaan -Pengeluaran Rp. 831.144.718.349,58 Rp. 823. 403. 987. 977 ,39 Rp. 7.740.730.372,19Surplus/ deficit a. Pendapatan b. Belanja l I Dipindai dengan CamScanner 4 Catatan atas laporan keuangan sebagafamana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif at.as pos-pos laporan Pasal6 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut: a. Saldo kas awal per 1 Januari 2019 Rp. 2.682.873.245,35 b. Arus kas dari aktifitas operasi Rp. 301.995.384.353,19 c. Arus kas dari aktifitas investasi Rp. (294.554.653.981,00) d. Arns kas dari aktifitas transitoris Rp. (4.736.194.922,09) c. Kas Lainnya Rp. 3.281.308.349,24 f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2019 Rp. 7.111.007.437,37
Rp l.206.208.590.265,52 Rp. 44.392.469.271,13 Rp. 1.161.816.120. 994,39 a. Jumlah asset b. Jumlah kewajiban c. Jumlah ekuitas Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2019 sebagai berikut :
a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 300.000.000,00 b. Realisasi Rp. (4.229.875.497,37) Selisih (kurang) Rp. (3.929.875.497,37) sejumlahneto(6) Selisih anggaran dengan relisasi pembiayaan Rp(3.929.875.497,37)dengan rincian sebagai berikut: Selisih Lebih b. Realisasi a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp.300.000.000,00 Rp.300.000.000,00 Rp. (5) Selisih a~~aran den~an realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rmcian sebagai berikut: Dipindai dengan CamScanner 5 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya : Daftar Dana Cadangan Daerah : Daftar Kewajiban J angka Pendek : Daftar Kewajiban Jangka Panjang Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya Daftar Pinjaman Daerah Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan Ikhtisar Laporan Dana Desa Ikhtisar Laporan Dana Bos : Laporan realisasi anggaran; : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi ; : Rincian laporan realisasi anggaran menurut . urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih : Neraca : Laporan Operasional : Laporan Arus Kas : Laporan Perubahan Ekuitas : Catatan Atas Laporan Keuangan : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana t. Lam piran XX u. Lampiran XXI v. Larnpiran XXII w. Lampiran XXIII m. Lampiran XIII n. Lampiran XIV o. Lampiran XV p. Lampiran XVI q. Lampiran XVII r. Lampiran XVIII s. Lampiran XIX b. Lampiran II c. Lampiran m d. Lampiran IV e. Lampiran V f. Lampiran VI g. Lampiran VII h. Lampiran VIII i. Lampiran IX j. LampiranX Bergulir k. LampiranXI I. Lampiran XII Lampiran I.4 Lampiran 1.3 Lampiran I.2 a. Lampiran I Lampiran 1.1 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD se bagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peratuan Daerah ini, terdiri dari :
Dipindai dengan CamScanner 6 DAERAHKABUPATENPULAUMOROTAITAHUN 2020 NOMOR 1 NOREG ERATURANDAERAH KABUPATENPULAU MOROTAI, PROVINS! MALUKU : 1/2020 Diundangkan di Morotai Selatan pada tanggal 31 Agustus 2020 SEKRETARIS DAERAH EN PULAU MOROTAI, LAOS Ditetapkan di Morotai Selatan pada tanggal 31 Agustus 2020 BUPATI LAU MOROTAI, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai
Bupati Morotai menetapkan Peraturan Bupati Morotai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dim:aksud dalam pasal I ayat (2) terdiri dari: a. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XXN peraturan daerah ini.
x. Lampiran XXIV : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Dae rah/ Perusahaan Daerah I
Membuka PDF…