DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Tujuan dan Asas, Pengelolaan Keuangan, Tata Kelola, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagai Badan Layanan Umum Daerah diharapkan dapat memberikan fleksibilitas untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat dengan kualitas dan kuantitas yang terukur;
c.bahwa dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai Sebagai badan layanan Umum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI Dan BUPATI PULAU MOROTAI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5.Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
6.Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Desa sesuai kebutuhan daerah.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
8.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai. 3
9.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10.Pejabat pengelola BLUD adalah Pimpinan yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
11.Pemimpin adalah Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
12.Pejabat keuangan adalah Pejabat yang mengelola keuangan dan berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
13.Pejabat teknis adalah pejabat yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing.
14.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15.Satuan Pengawas Intern adalah Kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya BLUD RSUD Kabupaten Pulau Morotai.
16.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
17.OPD yang menerapkan PPK BLUD selanjutnya disingkat OPD BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan PPK BLUD.
18.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
19.Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran, penginterpretasian transaksi dan kejadian yang diukur dengan satuan moneter serta penyajian laporan.
20.Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD sebagai BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
21.Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh dan/atau hak RSUD sebagai BLUD akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
22.Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSUD sebagai BLUD.
23.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
24.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD sebagai BLUD.
25.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan RSUD sebagai BLUD dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 4
26.Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
27.Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA- BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD sebagai BLUD.
28.Dewan Pengawas RSUD sebagai BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD sebagai BLUD.
29.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kegiatan Bupati dalam rangka penyusunan APBD dan perubahan APBD.
30.Remunerasi adalah suatu imbalan atas jasa yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang diberikan kepada pejabat pengelola, Dewan Pengelola dan Pegawai RSUD sebagai BLUD.
31.Fleksibel adalah keleluasaan pengelolaan keuangan RSUD sebagai BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
32.Hibah terikat adalah penerimaan RSUD sebagai BLUD yang berasal dari Pemerintah, Badan/Lembaga Dalam Negeri atau perorangan baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali dan diperlakukan sesuai dengan peruntukan.
33.Rencana Strategis Bisnis adalah Rencana bisnis rencana 5 (lima) tahunan yang disusun oleh RSUD sebagai BLUD yang berisi visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja RSUD sebagai BLUD.
34.Rencana Bisnis Anggaran RSUD sebagai BLUD, yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target, kinerja dan anggaran RSUD sebagai BLUD.
35.Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh RSUD sebagai BLUD.
36.Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan RSUD sebagai BLUD.
37.Surplus/defisit adalah selisih kurang/lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan BLUD RSUD Kabupaten Serang.
38.Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

BAB II

STATUS

Pasal 2

RSUD Kabupaten Pulau Morotai ditetapkan dengan status BLUD Bertahap. 5

BAB III

TUJUAN DAN ASAS

Pasal 3

RSUD sebagai BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 4

(1)RSUD sebagai BLUD beroperasi sebagai satuan kerja Pemerintah Daerah untuk tujuan pemberian layanan di bidang kesehatan kepada masyarakat secara efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.
(2)RSUD sebagai BLUD merupakan bagian dari perangkat Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisahkan dari Pemerintah Daerah.
(3)Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang didelegasikan kepada RSUD sebagai BLUD dari segi manfaat pe layanan yang dihasilkan.
(4)Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola RSUD sebagai BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan umum yang didelegasikan oleh Bupati.
(5)Dalam pelaksanaan kegiatan RSUD sebagai BLUD harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
(6)Rencana Kerja dan Anggaran serta laporan keuangan dan kinerja RSUD sebagai BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah.
(7)Aset RSUD sebagai BLUD merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 5

(1)RSUD sebagai BLUD menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
(2)RSUD sebagai BLUD menyusun RBA Tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 6
(3)RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya.
(4)RBA BLU disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, Badan Lain, APBN dan APBD.

Pasal 6

(1)RSUD sebagai BLUD mengajukan RBA kepada PPKD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-KL, rencana kerja dan anggaran OPD atau Rancangan APBD.
(2)RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan Standar Pelayanan Minimum dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
(3)RBA RSUD sebagai BLUD yang telah disetujui oleh PPKD diajukan kepada Bupati, sebagai bagian RKA-KL, rencana kerja dan Anggaran OPD atau Rancangan APBD.
(4)PPKD sesuai dengan kewenangannya, mengkaji kembali standar biaya dan anggaran RSUD sebagai BLUD dalam rangka pemrosesan RKA-KL, rencana kerja dan anggaran OPD atau rancangan APBD sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.
(5)RSUD sebagai BLUD menggunakan APBN/APBD yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA definitif.

Pasal 7

(1)RBA RSUD sebagai BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) digunakan sebagai acuan dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran RSUD sebagai BLUD untuk diajukan kepada PPKD.
(2)Dokumen pelaksanaan anggaran RSUD sebagai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa dan/ atau barang yang akan dihasilkan oleh RSUD sebagai BLUD.
(3)PPKD sesuai dengan kewenangannya, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran RSUD sebagai BLUD paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran.
(4)Dalam hal dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum disahkan oleh PPKD, maka RSUD sebagai BLUD dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka dokumen pelaksanaan anggaran tahun lalu.
(5)Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan pimpinan RSUD sebagai BLUD.
(6)Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD oleh RSUD sebagai BLUD. 7

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA dan dokumen pelaksanaan anggaran RSUD sebagai BLUD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD diberlakukan sebagai pendapatan RSUD sebagai BLUD.
(2)Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional RSUD sebagai BLUD.
(3)Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau Badan lain merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.
(4)Hasil kerjasama RSUD sebagai BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi RSUD sebagai BLUD.
(5)Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja RSUD sebagai BLUD sesuai RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
(6)Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaporkan sebagai pendapatan daerah.
(7)Tarif retribusi atas layanan kesehatan RSUD sebagai BLUD diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 10

(1)Belanja RSUD sebagai BLUD terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.
(2)Pengelolaan belanja RSUD sebagai BLUD diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.
(3)Fleksibilitas pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA.
(4)Belanja RSUD sebagai BLUD yang melampaui ambang batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mendapat persetujuan Bupati.
(5)Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD sebagai BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Pimpinan RSUD sebagai BLUD.
(6)Belanja RSUD sebagai BLUD dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa Pemerintah Daerah. 8

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…