Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
a.Lampiran I : Laporan realisasi anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
c.Lampiran III : Laporant operasional
d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
e.Lampiran V : Neraca
f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas
g.Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan
h.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
i.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
j.Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
k.Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
l.Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
m.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
n.Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan 5
o.Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
p.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
q.Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
r.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
s.Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
t.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.