DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Niaga Pasifik.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam perkembangannya penyertaan modal pemerintah daerah terjadi perubahan jumlah nilai penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah untuk meningkatkan kinerja perusahaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Niaga Pasifik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dan Koropsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2
4.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Niaga Pasifik (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 22). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI dan BUPATI PULAU MOROTAI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAN PERUSAHAAN DAERAH NIAGA PASIFIK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Pada Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Niaga Pasifik (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 22) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan dalam Pasal 1 di antara angka 6 diubah, dan setelah angka 10 ditambah 4 (empat) angka, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai. 3
3.Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.
6.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan untuk mendapatkan bagian keuntungan.
7.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai.
8.Perusahaan Daerah Niaga Pasifik adalah perusahaan daerah selain PDAM yang pendiriannya dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah.
9.Tim/Lembaga Auditor adalah Tim/lembaga yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.
10.Tahun berjalan adalah waktu menurut perhitungan tahun anggaran yang sedang berlangsung.
11.Badan Usaha adalah Badan Usaha Swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi.
12.Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku dan Maluku Utara yang selanjutnya disingkat BPD adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di sektor jasa perbankan.
13.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/ atau Pemerintah Provinsi Maluku Utara baik berbadan hukum Perusahaan Daerah maupun badan hukum lainnya.
14.Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada Badan Usaha Milik Daerah adalah:
1.memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah dan menambah daya saing guna mengantisipasi perkembangan ekonomi daerah;
2.meningkatkan kemampuan perusahaan daerah dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
3.mendukung upaya perluasan skala usaha dan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah; dan
4.meningkatkan pelayanan publik. 4
3.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD berupa uang dan barang.
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan modal Pemerintah Daerah yang ditambahkan pada BUMD dan merupakan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan.
(3)Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Penyertaan modal dalam bentuk penyerahan Aset Daerah dapat dilakukan berdasarkan nilai perolehan atau setelah dilakukan Penilaian Kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada PDAM, Perusahaan Daerah Niaga Pasifik dan BPD Maluku Maluku Utara dilaksanakan dalam bentuk dana transfer ke rekening giro Perusahaan Daerah dari Rekening Kas Pemerintah Daerah.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada PDAM dan Perusahaan Daerah Niaga Pasifik juga dapat berbentuk penyerahan Aset daerah.
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada PDAM, Perusahaan Daerah Niaga Pasifik dan BPD Maluku Maluku Utara diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada perusahaan daerah.
(2)Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada PDAM, Perusahaan Daerah Niaga Pasifik dan BPD Maluku Maluku Utara merupakan kekayaan daerah yang pengelolaannya dipisahkan dari APBD. 5

6.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Penyertaan Modal yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai sampai dengan Tahun Anggaran 2017 masing-masing adalah sebagai berikut:

a.PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp.752.000.000,- (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);
b.Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah
c.Perusahaan Daerah Niaga Pasifik Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milliar lima puluh juta rupiah);
1. 8.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Besaran Anggaran Tahun 2018 untuk penyertaan modal, masing-masing adalah:
1. a.PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milliar rupiah);
2. b.Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
3. c.Perusahaan Daerah Niaga Pasifik Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milliar rupiah);
(2)Besaran Penyertaan Modal Kabupaten Pulau Morotai berupa uang pada Tahun 2019-2022, masing-masing adalah sebagai berikut:
1. a.PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara setinggi-tingginya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milliar rupiah);
2. b.Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai setinggi-tingginya sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milliar lima ratus juta rupiah);
3. c.Perusahaan Daerah Niaga Pasifik Kabupaten Pulau Morotai setinggi-tingginya sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milliar rupiah);
  1. 9.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Besaran Anggaran penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah setiap tahun berjalan berdasarkan kebutuhan yang dipresentasikan dan dibahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD yang kemudian disahkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, hasil kinerja dan perkembangan Badan Usaha Milik Daerah, ketepatan waktu dan keakuratan, menyiapkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan perusahaan. 6

10.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai. Ditetapkan di Morotai Selatan pada tanggal 28 Juni 2018 BUPATI PULAU MOROTAI, BENNY LAOS Diundangkan di Morotai Selatan pada tanggal 29 Juni 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI, MUHAMMAD M. KHARIE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 09 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI, PROVINSI MALUKU UTARA : 10/2018 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 09 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAN PERUSAHAAN DAERAH NIAGA PASIFIK. I. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan peningkatan kemampuan penyediaan sumber anggaran dari Pendapatan Asli Daerah yang ditempuh melalui Penyertaan Modal Daerah. Penyertaan modal dapat dilakukan kepada BUMD dan/atau BUMN atau dalam bentuk lainnya. Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha yang di dalamnya belum terdapat modal Daerah dan/atau saham milik Daerah dengan mengeluarkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha, Pemerintah Daerah dapat pula melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Badan Usaha yang dananya dapat berasal dari APBD, konversi cadangan perusahaan dan sumber lainnya, seperti keuntungan revaluasi asset dan agio saham. Disamping dapat melakukan penambahan penyertaan modal, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengurangan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha, antara lain dengan melakukan penjualan saham milik Daerah pada Badan Usaha. Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menyadari bahwa penting dilakukan pengertaan modal dalam rangka mendorong terciptanya kemampuan keuangan Daerah dan dalam rangka mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Upaya untuk mewujudkan kemampuan keuangan Daerah tersebut ditempuh melalui penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baik berupa uang dan barang yang dianggap memiliki prospek yang menguntungkan dan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi Daerah. 8 Dalam rangka mengatur serta mengakomodinir barang milik daerah yang juga merupakan objek dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana amanat Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka perlu dilaksanakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Pada Perusahaan Daerah Air Minum Dan Perusahaan Daerah Niaga Pasifik. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 37 9

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…