DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Puncak Jaya Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Puncak Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2016 Nomor 6) pada pasal Pasal 7 huruf m dan r.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembara Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894) jo, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3960);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 2 diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahanan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinrtahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA dan BUPATI PUNCAK JAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perngkat Daerah Kabupaten Puncak Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2016 Nomor 6), ketentuan Pasal 7 huruf m dan r diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari :

a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan;
b.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan bidang Kesehatan;
c.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum, tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
d.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
e.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan bidang sosial;
f.Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan bidang tenaga kerja, energi, sumber daya mineral dan transmigrasi;
g.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
h.Dinas Lingkungan Hidup, Perkebunan dan Peternakan Tipe C menyelenggarakan urusan bidang Lingkungan Hidup, Perkebunan dan Peternakan;
i.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
j.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tipe A menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
k.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan bidang perhubungan;
l.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
m.Dinas Pnanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Tipe C Menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
n.Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan bidang pariwisata, pemuda dan olah raga;
o.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan bidang kearsipan dan perpustakaan;
p.Dinas Pertanian dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan bidang Pertanian dan perikanan;
q.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan bidang pangan;
r.Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan. 4 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Jaya. Ditetapkan di Mulia pada tanggal 1 Februari 2019 BUPATI PUNCAK JAYA, CAP/TTD YUNI WONDA Diundangkan di Mulia pada tanggal 4 Februari 2019 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA, TUMIRAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2019 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN PUNCAK JAYA, PROVINSI PAPUA: 2/2019

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…