DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Puncak Jaya Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

1. untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah; dan 2. agar terwujudnya Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, efektifitas pembagian habis tugas, rentang kendali tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas pemerintahan dan potensi daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Puncak Jaya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembara Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894) jo, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3960);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinrtahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya. Memperhatikan: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA dan BUPATI PUNCAK JAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Puncak Jaya;
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya;
3.Bupati adalah Bupati Puncak Jaya;
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Puncak Jaya;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
10.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
11.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
15.Distrik adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten sebagai perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Distrik.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 3

Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.Inspektorat Daerah;
d.Dinas;
e.Badan;
f.Distrik.

Pasal 4

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.

Pasal 5

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe C;

Pasal 6

Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c merupakan Inspektorat Daerah Tipe B;

Pasal 7

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf d terdiri dari :

a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan;
b.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan bidang Kesehatan;
c.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum, tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
d.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
e.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan bidang sosial;
f.Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan bidang tenaga kerja, energi, sumber daya mineral dan transmigrasi;
g.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
h.Dinas Lingkungan Hidup, Perkebunan dan Peternakan Tipe C menyelenggarakan urusan bidang Lingkungan Hidup, Perkebunan dan Peternakan;
i.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
j.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tipe A menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
k.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan bidang perhubungan;
l.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
m.Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Tipe C menyelenggarakan urusan bidang koperasi, usaha kecil, menengah dan penanaman modal;
n.Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan bidang pariwisata, pemuda dan olah raga;
o.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan bidang kearsipan dan perpustakaan;
p.Dinas Pertanian dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan bidang Pertanian dan perikanan;
q.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan bidang pangan;
r.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe C menyelenggarakan urusan bidang perindustrian, perdagangan.

Pasal 8

Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf e terdiri dari:

a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
b.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan bidang keuangan dan aset daerah;
c.Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan bidang pendapatan daerah;
d.Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe C menyelenggarakan urusan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 9

(1)Selain Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, distrik ditetapkan sebagai Organisasi Perangkat Daerah.
(2)Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Distrik Mulia dengan Tipe A
2. b.Distrik Fawi dengan Tipe A
3. c.Distrik Ilu dengan Tipe A
4. d.Distrik Mewoluk dengan Tipe A
5. e.Distrik Yamo dengan Tipe A
6. f.Distrik Tingginambut dengan Tipe A
7. g.Distrik Nume dengan Tipe A
8. h.Distrik Torere dengan Tipe A
9. i.Distrik Pagaleme dengan Tipe B
10. j.Distrik Muara dengan Tipe B
11. k.Distrik Yambi dengan Tipe B
12. l.Distrik Ilamburawi dengan Tipe B
13. m.Distrik Dokome dengan Tipe B
14. n.Distrik Lumo dengan Tipe B
15. o.Distrik Molanikime dengan Tipe B
16. p.Distrik Kiyage dengan Tipe B
17. q.Distrik Dagai dengan Tipe B
18. r.Distrik Irimuli dengan Tipe B
19. s.Distrik Gurage dengan Tipe B
20. t.Distrik Kalome dengan Tipe B
21. u.Distrik Wonwi dengan Tipe B
22. v.Distrik Waegi dengan Tipe B
23. w.Distrik Nioga dengan Tipe B
24. x.Distrik Taganombak dengan Tipe B
25. y.Distrik Gubume dengan Tipe B
26. z.Distrik Yamoneri dengan Tipe B

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Organisasi Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Puncak Jaya.

Pasal 11

Dalam menetapkan besaran dan susunan Organisasi Perangkat Daerah, memperhatikan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas;dan
h.fleksibilitas.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…