DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Puncak Nomor 20 Tahun 2023

Nomor: 20
Tahun: 2023
Ditetapkan: 19 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Puncak Nomor 25 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Puncak. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa setelah diadakan evaluasi terhadap Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, serta menyikapi perkembangan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, penjabaran tugas pokok fungsi dan tata kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Puncak. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaga Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupatan Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 349); 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI PUNCAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PUNCAK NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PUNCAK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahi : 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan; 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Penegakan Peraturan dan Peraturan Kepala daerah, membawahi: 1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan; 2) Seksi Penindakan; 3) Seksi Penyuluhan Penegakkan PERDA.
4. d.Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyrakat, membawahi : 1) Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 2) Seksi Penertiban. 3) Seksi Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat
5. e.Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi: 1) Seksi Pengerahan dan Pemberdayaan; 2) Seksi Pembinaan Kesamaptaan. 3) Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran.
6. f.UPTD;
7. g.Jabatan Fungsional.
(2)Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.Ketentuan pada paragraf 3 pasal 7 ayat 4 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 7

(4)Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, membawahi:
1. a.Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
2. b.Seksi Penindakan;
3. c.Seksi Penyuluhan
  1. 3.Diantara ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

(1)Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
(2)Kepala Seksi Penyuluhan, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan penyuluhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
(3)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Penyuluhan, menyelenggarakan fungsi :
1. a.Menyusun program kerja Penyuluhan berdasarkan program kerja Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.Melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan penyuluhan;
3. c.Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penyuluhan;
4. d.Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyuluhan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum dalam upaya peningkatan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. e.Melaksanakan pengumpulan, pengolahan- dan penyajian data yang berkenaan dengan penyuluhan;
6. f.Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi;
7. g.Memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan;
8. h.Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan Seksi Penyuluhan;
9. i.Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Penyuluhan;
10. j.Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;
11. k.Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan :
12. l.Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  1. 4.Ketentuan pada paragraf 4 pasal 10 ayat 4 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 10

(4)Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi: 5
1. a.Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
2. b.Seksi Penertiban;
3. c.Seksi Pelayanan dan Pengaduan.
  1. 5.Diantara ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

(1)Seksi Pelayanan dan Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
(2)Kepala seksi Pelayanan dan Pengaduan, mempunyai tugas menyiapkan bahan Pelayanan dan Pengaduan dalam rangka mendukung kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
(3)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Pelayanan dan Pengaduan, menyelenggarakan fungsi :
1. a.Menyusun program kerja Seksi Pelayanan dan Pengaduan berdasarkan program kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
3. c.Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
4. d.Menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaksanaan Pelayanan dan Pengaduan;
5. e.Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pelayanan dan Pengaduan;
6. f.Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan Pelayanan dan Pengaduan dengan instansi terkait dan/ atau aparatur lainnya;
7. g.Menyiapkan bahan Pelayanan dan Pengaduan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan;
8. h.Menyiapkan bahan koordinasi terkait Pelayanan dan Pengaduan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
9. i.Menyiapkan bahan Pelayanan dan Pengaduan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan situasi wilayah;
10. j.Memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan;
11. k.Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan Seksi Pelayanan dan Pengaduan;
12. l.Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pelayanan dan Pengaduan;
13. m.Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;
14. n.Menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
15. o.Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 6
  1. 6.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1)Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(2)Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Puncak Nomor 25 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, penjabaran tugas pokok fungsi dan tata Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Puncak dinyatakan tetap berlaku. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Puncak. Ditetapkan di Ilaga pada tanggal 19 September 2023 BUPATI PUNCAK, WILLEM WANDIK

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…