DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Puncak Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp l.658.292.212.231,00 (satu triliun enam ratus lima puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh duajuta dua ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dokumen-dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
b.bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)yang diajukan sebagaimana dimaksud BUPATI PUNCAK, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK NOMOR 6 TAHUN 2023 BUPATIPUNCAK PROVINS! PAPUA TENGAH Menimbang 2 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
1. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancangan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. 6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
3. 7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik ten tang2004Tahun1Nomor4. Undang-Undang
5. 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara . Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
6. 2.Undang-UndangNomor21 Tahun 2001 tentangOtonomiKhusus Bagi Provinsi Papua (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2001 Nomor135, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor2 Tahun 2021 tentangPerubahanKeduaAtas Undang-UndangNomor21 Tahun 2001 tentangOtonomiKhusus Bagi Provinsi Papua (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2021 Nomor155, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 6697);
7. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Mengingat Kabupaten Puncak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 3 Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. 10.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/ Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. 11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6573);
11. 12.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 4
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Sebagaiman Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Unum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
15. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
16. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Pelaksana Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Papua;
17. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,);
20. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52); 5
21. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
22. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
23. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);
24. 25.Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Provinsi Papua;
25. 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
26. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. 31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 6

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp l.658.292.212.231,00 (satu triliun enam ratus lima puluh delapan milyar dua

Pasal 1

APBDterdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 MEMUTUSKAN : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PUNCAK DAN BUPATIPUNCAK Dengan Persetujuan Bersama

32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
33.Peraturan MenteriKeuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 197);
34.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi dan vallidasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35.Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Puncak (Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2016 Nomor4);
36.Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 7

Pasal 4

( 1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 18.968.045.709,00 (sepuluh milyar lima puluhjuta rupiah) yang terdiri atas:

a.pajak daerah;
b.retribusi daerah;
c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratusjuta rupiah)
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 500.000.000,00 (Zimaratusjuta rupiah)
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.450.000.000 (empat milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp. 12.818.045.709,00 (dua belas milyar

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp l.658.292.212.231,00 (satu triliun enam ratus lima puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah. Rp 41.606.425.017,00 Rp 1.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp 40.606.425.017,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp O ,00
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran ratus sembilan puluh duajuta dua ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), dengan rincian se bagai beriku t :
a.Pendapatan Daerah Rp l.658.292.212.231,00
b.Belanja Daerah Rp 1.698.898.637 .248,00 Defisit/Surplus Rp (40.606.425.017,00) 8

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 89.085.656.826,00 (delapan puluh sembilan milyar delapan puluh limajuta enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Hibah;
2. b.Dana Darurat;
3. c.Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 89.085.656.826,00 (delapan puluh sembilan milyar delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah)
(3)Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) ( 4) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah)

Pasal 5

( 1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. l.550.238.509.696 (satu triliun lima ratus lima puluh milyar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b.Pendapatan transfer antar daerah.

(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.535.023.095.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh lima milyar dua puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.215.414.696,00 (lima belas milyar dua ratus lima belasjuta empat ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah). delapan raws delapan belas juta empat puluh lima ribu tujuii raws sembilan rupiah) 9

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. l.117.164.389.752,00 (satu triliun seratus tujuh belas milyar seratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang danjasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 396.996.316.291,00 (tiga ratus sembilan puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh enamjuta tiga ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah)
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 536.025.119.461,00 (lima ratus tiga puluh enam milyar dua puluh lima juta seratus sembilan belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah)
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah)
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.324.400.000 (limamilyar tiga ratus dua puluh empatjuta empat ratus ribu rupiah)

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. l.698.898.637.248,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

a.Belanja operasional;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer. 10

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 261.889.419.896,00 (dua ratus enam puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah.
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin.
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung.
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja modal asset tetap lainnya; dan
6. f.Belanja modal asset tidak berwujud.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.766.376.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh enamjuta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.273.474.554,00 (dua puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh empat rupiah)
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 180.652.391.956,00 (seratus delapan puluh milyar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah)
(5)Belanja modaljalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 52.147.177.386,00 (lima puluh dua milyar seratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)
(6)Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
(7)Belanja modal modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 550.000.000 (limaratus lima puluh juta rupiah)
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 151.069.354.000 (seratus lima puluh satu milyar enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 27.749.200.000 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)

Pasal 13

(1)Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp 41.606.425.017,00 (empat puluh satu milyar enam ratus enam juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
2. b.pencairan dana cadangan;
3. c.hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. d.penerimaan pinjaman daerah; 11

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…