DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purwakarta

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor · 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Masyarakat Jasa Konstruksi, ditegaskan badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya;
b.bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); BUPATIPURWAKARTA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA IZINUSAHAJASA KONSTRUKSI TENTANG NOMOR1 TAHUN2017 PERATURANDAERAHKABUPATENPURWAKARTA BUPATIPURWAKARTA PROVINSIJAWABARAT l Mengingat Menimbang
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang · Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3957); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4.Perangkat Daerah Yang Ditunjuk yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan yang diberi wewenang oleh Bupati untuk memberikan izin usaha Jasa Konstruksi.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 1

Memutuskan : BUPATIPURWAKARTA Dan DEWANPERWAJ{ILANRAKYATDAERAH KABUPATENPURWAKARTA Dengan Persetujuan Bersama

10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/ 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/ 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) Menetapkan
6.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7.Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layananjasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi;
8.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
9.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh pemerintah daerah.
10.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/ atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
11.Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
12.Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
13.Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
14.Domisiliadalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/ alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
15.Sertifikat adalah :

a.tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; a tau Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

Pasal 3

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

BAB II

ASAS,MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 2

b.tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/ atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
1. 16.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang Jasa Konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/ atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing. 1 7. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
2. 18.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
3. 19.Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

(6)Bidang usaha perencanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
(5)Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
1. a.bidang usaha perencanaan;
2. b.bidang usaha pelaksanaan; dan
3. c.bidang usaha pengawasan.
(4)Bentuk usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
(3)Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
(2)Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf . a, meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
(1)Usaha Jasa Konstruksi, meliputi:
1. a.jenis usaha;
2. b.bentuk usaha; dan
3. c.bidang usaha Jasa Konstruksi.

BAB III

USAHAJASAKONSTRUKSI

Pasal 5

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

a.mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang- undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
b.mewujudkan kepastian keandalan penyedia Jasa Konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
c.mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan saran.a dan prasarana fisik; dan
d.mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal di bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 4

(4)IUJK diberikan kepada BUJKyang berdomisili di Daerah.
(3)Penunjukan Perangkat Daerah untuk memberikan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
(2)Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah untuk memberikan IUJK.
(1)Bupati memberikan IUJK kepada BUJK yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 8

a.mengedepankan pelayanan prima;
b.mencerminkan profesionalisme penyediajasa; dan
c.merupakan sarana pembinaan Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 7

(3)Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha (SBU).
(2)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.
(1)Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.

BAB IV

IZINUSAHAJASAKONSTRUKSI

Pasal 6

(7)Bidang usaha pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
(2)Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi :
(1)Bupati atau Kepala Perangkat Daerah memberikan IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.

Pasal 10

Bagi.anKetiga Permohonan Pelayanan IUJK

(6)Format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5)Dalam memberikan rekomendasi, Dinas dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu apabila diperlukan.
(4)Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang paling sedikit memenuhi kriteria :
1. a.memiliki SBU, SKA, dan/atau SKT yang diterbitkan oleh Lembaga;
2. b.lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
3. c.BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
4. d.BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
(3)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) cliberikan dalam bentuk surat rekomendasi yang clitandatangani oleh Kepala Dinas.
(1)Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 9

(6)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
(5)IUJK diberikan dalam bentuk Sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati atau oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati.
(1)Persyaratan perpanjangan 1Z1n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi :
1. a.diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
2. b.mengisi formulir permohonan;
3. c.menyerahkan fotokopi SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga;
4. d.membuat surat pemyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggung Jawab Utama Badan Usaha;
5. e.menyerahkan fotokopi NPWPperusahaan;

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor · 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Masyarakat Jasa Konstruksi, ditegaskan badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya;
b.bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); BUPATIPURWAKARTA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA IZINUSAHAJASA KONSTRUKSI TENTANG NOMOR1 TAHUN2017 PERATURANDAERAHKABUPATENPURWAKARTA BUPATIPURWAKARTA PROVINSIJAWABARAT l Mengingat Menimbang
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang · Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3957); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4.Perangkat Daerah Yang Ditunjuk yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan yang diberi wewenang oleh Bupati untuk memberikan izin usaha Jasa Konstruksi.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 1

Memutuskan : BUPATIPURWAKARTA Dan DEWANPERWAJ{ILANRAKYATDAERAH KABUPATENPURWAKARTA Dengan Persetujuan Bersama

10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/ 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/ 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) Menetapkan
6.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7.Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layananjasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi;
8.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
9.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh pemerintah daerah.
10.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/ atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
11.Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
12.Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
13.Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
14.Domisiliadalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/ alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
15.Sertifikat adalah :

a.tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; a tau Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

Pasal 3

BAB II

ASAS,MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 2

b.tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/ atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
1. 16.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang Jasa Konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/ atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing. 1 7. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
2. 18.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
3. 19.Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

(6)Bidang usaha perencanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
(5)Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
1. a.bidang usaha perencanaan;
2. b.bidang usaha pelaksanaan; dan
3. c.bidang usaha pengawasan.
(4)Bentuk usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
(3)Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
(2)Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf . a, meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
(1)Usaha Jasa Konstruksi, meliputi:
1. a.jenis usaha;
2. b.bentuk usaha; dan
3. c.bidang usaha Jasa Konstruksi.

BAB III

USAHAJASAKONSTRUKSI

Pasal 5

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

a.mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang- undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
b.mewujudkan kepastian keandalan penyedia Jasa Konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
c.mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan saran.a dan prasarana fisik; dan
d.mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal di bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 4

(4)IUJK diberikan kepada BUJKyang berdomisili di Daerah.
(3)Penunjukan Perangkat Daerah untuk memberikan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
(2)Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah untuk memberikan IUJK.
(1)Bupati memberikan IUJK kepada BUJK yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 8

a.mengedepankan pelayanan prima;
b.mencerminkan profesionalisme penyediajasa; dan
c.merupakan sarana pembinaan Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 7

(3)Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha (SBU).
(2)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.
(1)Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.

BAB IV

IZINUSAHAJASAKONSTRUKSI

Pasal 6

(7)Bidang usaha pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
(2)Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi :
(1)Bupati atau Kepala Perangkat Daerah memberikan IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.

Pasal 10

Bagi.anKetiga Permohonan Pelayanan IUJK

(6)Format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5)Dalam memberikan rekomendasi, Dinas dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu apabila diperlukan.
(4)Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang paling sedikit memenuhi kriteria :
1. a.memiliki SBU, SKA, dan/atau SKT yang diterbitkan oleh Lembaga;
2. b.lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
3. c.BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
4. d.BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
(3)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) cliberikan dalam bentuk surat rekomendasi yang clitandatangani oleh Kepala Dinas.
(1)Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 9

(6)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
(5)IUJK diberikan dalam bentuk Sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati atau oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati.
(1)Persyaratan perpanjangan 1Z1n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi :
1. a.diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
2. b.mengisi formulir permohonan;
3. c.menyerahkan fotokopi SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga;
4. d.membuat surat pemyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggung Jawab Utama Badan Usaha;
5. e.menyerahkan fotokopi NPWPperusahaan;