DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 105

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purwakarta

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Kabupaten Purwakarta dibutuhkan peningkatan ketahanan pangan dan gizi secara berkelanjutan, sesuai dengan Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan di bidang pangan, untuk itu Pemerintah Daerah perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan penyelenggaraan pangan dan gizi yang selaras dengan kebijakan Pemerintah;

c.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor2851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. 4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. 7.Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
7. 8.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA dan BUPATI PURWAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8.Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
9.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
10.Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan Lokal secara bermartabat.
11.Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
12.Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil Produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
13.Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
14.Rawan Pangan adalah kondisi suatu Daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan Keamanan Pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
15.Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
16.Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
17.Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
18.Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya Lokal.
19.Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan kondisi potensi sumber daya dan kearifan Lokal.
20.Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diProduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
21.Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan Lokal.
22.Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
23.Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
24.Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan masyarakat miskin dan/atau Rawan Pangan dan Gizi, dan kerjasama internasional.
25.Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan Produksi, proses Produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
26.Petani adalah Warga Negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
27.Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.
28.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
29.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
30.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAGIAN KESATU ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi di Daerah berasaskan:

a.kemandirian;
b.ketahanan;
c.keamanan;
d.manfaat;
e.pemerataan;
f.berkelanjutan;
g.keadilan; dan
h.kedaulatan.

Pasal 3

(1)Pengaturan penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi di Daerah dimaksudkan untuk:
1. a.meningkatkan kemampuan memproduksi untuk mencukupi kebutuhan Pangan masyarakat;
2. b.menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat;
3. c.mengupayakan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. d.mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat Rawan Pangan dan Gizi;
5. e.meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman, bagi konsumsi masyarakat serta sesuai dengan potensi dan kearifan Lokal;
6. f.melindungi dan mengembangkan sumber daya Pangan Daerah; dan
7. g.meningkatkan kesejahteraan bagi Petani dan Pelaku Usaha Pangan.
(2)Tujuan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi secara berkelanjutan di Daerah, sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bidang pangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan;
b.cadangan Pangan;
c.penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
d.koordinasi dan kerjasama;
e.pengembangan sumber daya manusia;
f.sistem informasi Pangan dan Gizi;
g.peran serta masyarakat;
h.infrastruktur dan kelembagaan;
i.pembiayaan; dan
j.pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV

PERENCANAAN Pasal 5-6 BAB V CADANGAN PANGAN BAGIAN KESATU UMUM

Pasal 5

(1)Perencanaan Pangan dilakukan untuk merancang penyelenggaraan Pangan kearah kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan ketahanan Pangan.
(2)Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
1. a.pertumbuhan dan sebaran penduduk;
2. b.kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
3. c.daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
4. d.pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pangan;
5. e.kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pangan;
6. f.potensi Pangan dan budaya Lokal;
7. g.peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan Daerah;
8. h.rencana tata ruang wilayah;
9. i.rencana Pangan nasional dan provinsi; dan
10. j.rencana pembangunan nasional, provinsi dan Daerah.
(3)Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
(4)Perencanaan Pangan ditetapkan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Pasal 6

(1)Perencanaan Pangan diwujudkan dalam bentuk rencana Pangan.
(2)Rencana Pangan dibuat untuk jangka waktu sesuai rencana pembangunan Daerah.

BAB V

CADANGAN PANGAN

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Cadangan Pangan dimaksudkan untuk:
1. a.meningkatkan penyediaan Pangan bagi masyarakat yang terkena Rawan Pangan dan kemiskinan;
2. b.memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga yang mengalami Krisis Pangan dan kemiskinan; dan
3. c.meningkatkan akses Pangan rumah tangga yang mengalami bencana alam dan kemiskinan.
(2)Cadangan Pangan terdiri atas:
1. a.Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
2. b.Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Kepala desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
(2)Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
(3)Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.Produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah desa;
2. b.kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
3. c.kerawanan Pangan di wilayah desa.
(4)Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
1. a.kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
2. b.potensi sumber daya desa.

Pasal 9

(1)Pemerintah Desa untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyelenggarakan:
1. a.pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
2. b.pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
3. c.penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
(2)Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa dapat membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dan dapat bekerja sama dengan badan usaha milik desa.

Pasal 10

(1)Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian Produksi dalam negeri, dengan mengutamakan Produksi desa setempat.
(2)Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah, Gubernur atau Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks105PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Kabupaten Purwakarta dibutuhkan peningkatan ketahanan pangan dan gizi secara berkelanjutan, sesuai dengan Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan di bidang pangan, untuk itu Pemerintah Daerah perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan penyelenggaraan pangan dan gizi yang selaras dengan kebijakan Pemerintah;

c.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor2851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. 4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. 7.Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
7. 8.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA dan BUPATI PURWAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8.Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
9.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
10.Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan Lokal secara bermartabat.
11.Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
12.Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil Produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
13.Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
14.Rawan Pangan adalah kondisi suatu Daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan Keamanan Pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
15.Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
16.Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
17.Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
18.Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya Lokal.
19.Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan kondisi potensi sumber daya dan kearifan Lokal.
20.Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diProduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
21.Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan Lokal.
22.Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
23.Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
24.Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan masyarakat miskin dan/atau Rawan Pangan dan Gizi, dan kerjasama internasional.
25.Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan Produksi, proses Produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
26.Petani adalah Warga Negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
27.Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.
28.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
29.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
30.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAGIAN KESATU ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi di Daerah berasaskan:

a.kemandirian;
b.ketahanan;
c.keamanan;
d.manfaat;
e.pemerataan;
f.berkelanjutan;
g.keadilan; dan
h.kedaulatan.

Pasal 3

(1)Pengaturan penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi di Daerah dimaksudkan untuk:
1. a.meningkatkan kemampuan memproduksi untuk mencukupi kebutuhan Pangan masyarakat;
2. b.menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat;
3. c.mengupayakan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. d.mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat Rawan Pangan dan Gizi;
5. e.meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman, bagi konsumsi masyarakat serta sesuai dengan potensi dan kearifan Lokal;
6. f.melindungi dan mengembangkan sumber daya Pangan Daerah; dan
7. g.meningkatkan kesejahteraan bagi Petani dan Pelaku Usaha Pangan.
(2)Tujuan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi secara berkelanjutan di Daerah, sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bidang pangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan;
b.cadangan Pangan;
c.penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
d.koordinasi dan kerjasama;
e.pengembangan sumber daya manusia;
f.sistem informasi Pangan dan Gizi;
g.peran serta masyarakat;
h.infrastruktur dan kelembagaan;
i.pembiayaan; dan
j.pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV

PERENCANAAN Pasal 5-6 BAB V CADANGAN PANGAN BAGIAN KESATU UMUM

Pasal 5

(1)Perencanaan Pangan dilakukan untuk merancang penyelenggaraan Pangan kearah kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan ketahanan Pangan.
(2)Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
1. a.pertumbuhan dan sebaran penduduk;
2. b.kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
3. c.daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
4. d.pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pangan;
5. e.kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pangan;
6. f.potensi Pangan dan budaya Lokal;
7. g.peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan Daerah;
8. h.rencana tata ruang wilayah;
9. i.rencana Pangan nasional dan provinsi; dan
10. j.rencana pembangunan nasional, provinsi dan Daerah.
(3)Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
(4)Perencanaan Pangan ditetapkan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Pasal 6

(1)Perencanaan Pangan diwujudkan dalam bentuk rencana Pangan.
(2)Rencana Pangan dibuat untuk jangka waktu sesuai rencana pembangunan Daerah.

BAB V

CADANGAN PANGAN

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Cadangan Pangan dimaksudkan untuk:
1. a.meningkatkan penyediaan Pangan bagi masyarakat yang terkena Rawan Pangan dan kemiskinan;
2. b.memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga yang mengalami Krisis Pangan dan kemiskinan; dan
3. c.meningkatkan akses Pangan rumah tangga yang mengalami bencana alam dan kemiskinan.
(2)Cadangan Pangan terdiri atas:
1. a.Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
2. b.Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Kepala desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
(2)Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
(3)Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.Produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah desa;
2. b.kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
3. c.kerawanan Pangan di wilayah desa.
(4)Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
1. a.kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
2. b.potensi sumber daya desa.

Pasal 9

(1)Pemerintah Desa untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyelenggarakan:
1. a.pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
2. b.pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
3. c.penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
(2)Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa dapat membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dan dapat bekerja sama dengan badan usaha milik desa.

Pasal 10

(1)Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian Produksi dalam negeri, dengan mengutamakan Produksi desa setempat.
(2)Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah, Gubernur atau Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.