DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Desa Wisata yang meliputi Ketentuan Umum, Pencanangan dan Penetapan Desa Wisata, Klasifikasi Desa Wisata, Pembangunan Desa Wisata, Pengelola Desa Wisata, Pengembangan Daya Tarik Desa Wisata, Usaha Pariwisata Pada Desa WIsata, Hak Kewajiban dan Larangan, Kewenangan Pemerintah Daerah, Koordinasi, Promosi Desa Wisata, Duta Wisata Pada Desa Wisata, Pembiyaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan rencana pcmbangunan kawasan desa wisata kabupatcn;

b.Menetapkan desa wisata kabupaten dengan sural keputusan Bupati; BAD IX KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 40

(1)Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh Fisik daya tarik wisata;
(2)Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengu bah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tcrtentu, rncncemarkan lingkungan, mcrnindahkan, mengambil, rnenghancurkan, atau rnemusnahkan dava tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keu nikan , keindahan, dan nilai autentik suatu daya tank wisata yang telah dite tapkan oleh Pemerintah dan/atau Pernerintah Daerah.
1. j.turut serta mcncegah segala bentuk pcrbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
2. k.rnemelihara Lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
  1. 1.mernelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
3. m.menjaga citra negara dan bangsa indonesia mclalui kegiatan usaha kepariwisaraan secara bertanggung jawab; dan
4. n.mcnerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. pengem ba nganupayadalamaktifi. berperan sistem informasi kawasan desa wisata daerah. Pernerintah Daerah mengcmbangkaninforrnasi,
(1)Pernerintah Daerah rnenjarnin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kawasan desa wisata.
(2)Dalam menyediakan dan rnenyebarluaskan Pasal 42 selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalarn pasal 40 Pemerin tah Dacrah berwenang:
1. a.Memberi penghargaan kepada perseorangan, organisasi pariwisata, Icmbaga pernerintah, serta badan usaha yang berprestasi.
2. b.Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kepcloporan, pengabdian dalam pengembangan kawasan desa wisata.
3. c.Penghargaan dapat berbcntuk pernberian piagam, uang atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
4. d.Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh lembaga lain yang terpercaya.
5. e.Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

J. Mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan desa wisata di wilayahnva.

j.Menetapkan daya Tarik wisata Kabupaten;
k.Melaksanakan pendaftaran. Pcncatatan , dan pendataan pendaftaran usaha wisata,
g.Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata desa yang bcrada di wilayahnya;
h.Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan kepariwisataan dalam lingkup kabupaten; penelitiandanpelatihanf. Menyelenggarakan
d.Memfasilitasi dan melakukan promosi dcsa wisata dan produk pariwisata desa yang berada di wilayahnya;
e.Memfasilitasi pengembangan daya tank wisata desa baru;

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi kawasan desa wisata daerah. BABXI PROMOSI DESA WlSATA Pasai46 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisrne, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 diatur dengan Peraturan Bupati Pasal 45 Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dipimpin oleh Bupati atau Wakil Bupati danjatau pejabatyang ditunjuk. Pasa144
1. a.bidang pengembangan daya tank wisata desa di kawasan desa wisata;
2. b.bidang keamanan dan ketertiban;
3. c.bidang prasarana umum yang mencakup jalan.air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
4. d.bidang promosi pariwisata desa.
(1)Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan desa wisa ta Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pad a tataran kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa wisata,
(2)Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: BABX KOORDINASI Pasa143
(3)Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kawasan desa wisata sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah. bertanggungjawab kepada Dinas terkait.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan tanggungjawab Duta Wisata diatur dengan Keputusan Bupati. WisataDutatugaspelaksanaan(1) Dalam Pasal 48 mempromosikan Pariwisata Daerah pada umurnnya dan Desa Wisata pada khususnya; dan
1. b.memiliki pengetahuan atau informasi Pariwisata Daerah pada umumnya dan Desa Wisata pada khususnya. dalamkomunikasikemarnpuana. memiliki
(1)Dalam rangka peningkatan promosi Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat mengangkat Duta Wisata.
(2)Duta Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dati Mojang dan Jajaka Purwakarta terpilih.
(3)Untuk dapat diangkat sebagai Duta Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) cal on Duta Wisata disyaratkan:
(2)Penyelenggaraan kegiatan prornosi kawasan desa wisata rnenjadi bagian integra] dati kegiatan promosi pariwisata Kabupaten Purwakarta.
(3)Dalam penyelenggaraan prornosi desa wisata, Pemerintah Daerah melibatkan Dinas yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang pari wisa ta.
(4)Dalam penyelenggaraan prornosi desa wisata, pengelola desa wisata dapat melakukan jejaring wisata dengan pengelola aktifitas wisata yang lain. Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABXV KETENTUAN PENUTUP Pasa151
(1)Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan Desa Wisata dilakukan monitoring dan evaluasi.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas terkait secara berkala dan dilaporkan kepada Bupati.
(3)Pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha wisata dan Daya Tarik Wisata dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dan Dinas terkait.
(4)Pernbinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.pernberian tanda daftar usaha;
2. b.mutu produk wisata pedesaan;
3. c.pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
4. d.pernbinaaan teknis pemasaran/prornosi;
5. e.sosialisasi terhadap peraturan perundang- undangan;dan
6. f.pemberian penghargaan bagi pengelolaan Daya Tarik Wisata yang berprestasi. BABXN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasa150 Sumber pembiayaan Desa Wisata berasal dari :
7. a.anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. b.anggaran Pendapatan dan 8elanja Desa; dan/ atau
9. c.sumber lain yang sab dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XlU PEMBIAYAAN Pasal 49 DICKY DARMAWAN KEPALABAGLANHUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN PURWAKARTA Salinan Sesuai dengan aslinya NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWABARAT : (l/l/2023) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTATAHUN 2023 NOMOR 1 NORMANNUGRAHA TId SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA, Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 4 Januari 2023 ANNE RATNA MUSTlKA TId BUPATI PURWAKARTA, Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 4 Januari 2023 orang mengetahuinya, memerintahkan peraturan daerah ini dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agar setiap pengundangan penempatannya Purwakarta, Cukup jelas. II. PASAL OEM! PASAL

BAB XII

DUTA WISATA PADA DESA WISATA Pasal 47

Pasal 1

r.UMUM Sebagai salah satu Kabupatcn di provinsi Jawa barat yang rnempunyai potensi wisata alam, budaya maupun buatan, Kabupaten Purwakarta bertekad mengembangkan pariwisata sebagai salah satu penggerakperekonomiandaerah baik pada skala Kabupaten hingga skala Pernerintah Oesa. Oalam rangka mewujudkan dampak ekonomi pada skala desayang terkait dcngan sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten Purwakarta mernandangperlu untuk rnembcrdayakanseluruh potensi wisata di Oesa dengan membentuk dan mengembangkanDesaWisata. Kehadiran Desa Wisata diharapkan mampu mcrnberikan dampak ganda imultiplier effect) dan sekaligus membuka lapangan pekcrjaan bagi masyarakat OesaWisata tersebut. Pada sisi yang lain, keberadaanDesa Wisata merupakan salah satu jawaban dari pcrkembangan kecenderungan pasar wisata, dimana orientasi pilihan wisatawan telah mengalarni pergeseran pada pilihan-pilihan wisata yang rnenyajikan keasrian wilayah pedesaan, pola hidup rnasyarakat pedesaan, wisata kembali ke alam (back to nature), akomodasi yang mampu memberikan interaksi dengan penduduk setempat (homestay) dan produk yang berskala kecil namun unik. Dengan DesaWisata ini produk wisata akan lebih bemuansa natural (alami) sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan, sehingga dapat mengembangkan pariwisata berdampingan dengan kebudayaan tanpa merusak kebudayaanyang ada. Disisi lain pranata sosial kepariwisataan dan pengelolaan juga menjadi sangat vital, dimana desa wisata diliarapkan dapat menjadi alat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjadi agen perubah bagi kernajuan pengembangansuatu wilayabjdaerah. Mengacupada hal- hal di atas perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Desa Wisata Di Kabupaten Purwakarta. PENJELASAN ATAS P8RATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG OESA WISATA Pasal 2 Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah pelaksanaan program Pemberdayaan Desa Wisata Oi Kabupaten Purwakarta barus dirasakan manfaatan nya oleh seluruh pemangku kepentingan dalam bidang pariwisata khususnya masyarakat desa wisata. Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa penyelenggaraan pernbangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dilaksanakan secara kekeluargaan, meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga dan bennasyarakat. Yang dimaksud dengan "asas adil dan merata"adalah dimana wisata alam ini dapat di rasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah program Pcmberdayaan Dcsa Wisata Kabupaten Purwakarta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Oesa Wisata sehingga dapat mandiri atau berdau lat dan meningkatkan perekonornian masyarakat Desa Wisata yang tinggi sehingga mampu bersaing dengan masyarakat pada sub sektor lainnya.. Yang dimaksud dengan "asas kelestarian" adalah setiap orang memiliki kewajiban serta tanggung jawab pada generasi yang akan datang dan pada sesamanya dalam satu generasi dengan cara mengadakan upaya untuk pelestarian daya dukung ekosistern dan budaya serta melakukan perbaikan terhadap kualitas lingkungan hidup dan budaya. Yang dimaksud dengan "asas partisipatif' adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan kepu tusan dan pelaksanaan program Pemberdayaan Oesa Wisata Kabupaten Purwakarta, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah program Pemberdayaan Desa Wisata Kabupaten Purwakarta tidak hanya untuk jangka pendek atau menengah, akan tetapi program Pengembangan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah harus dilakukan secara berkelanjutan atau terus menerus. Pasa13 Cukup jelas. Pasa14 Cukup jelas. Pasa15 Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas. PasaJ 4 Cukup jelas. Pasa! 5 Cukup jelas. Pasa16 Cukup jelas.

Pasal 7

Cuku p jelas.

Pasal 8

Cukup jelas. Pasa19 Cuk up jelas. Pasa! 10 Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas. Pasa! 16 Cukup jelas. Pasa! 17 Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…