DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purwakarta

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1.Peraturan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Purwakarta. ix
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
7.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas daerah.
8.Pendapatan Daerah, adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
9.Belanja, adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
10.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
11.Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
12.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
14.Pinjaman Daerah, adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali
15.Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
16.Utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan /atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan,perjanjian,atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
17.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
18.Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
19.Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

STRUKTUR APBD

Pasal 2

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut : x

a.Pendapatan Daerah Rp.2.402.888.790.039,-
b.Belanja Daerah Rp.2.435.888.790.039,- (-) Surplus/(Defisit) (Rp. 33.000.000.000,-)
c.Pembiayaan Daerah :
a.Penerimaan Rp. 45.000.000.000,-
b.Pengeluaran Rp. 12.000.000.000,- (-) Pembiayaan Netto Rp. 33.000.000.000,- (-) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: Rp. 0,-

Pasal 3

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 809.952.041.732,-
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp.1.103.842.106.160,-
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 489.094.642.147,-
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp. 645.367.076.240,-
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp. 32.009.839.436,-
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 4.765.217.000,-
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 127.809.909.056,-
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 115.529.209.160,-
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 857.761.204.000,-
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 130.551.693.000,-
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pendapatan Hibah Rp. 1.155.300.000,-
2. b.Dana Darurat Rp. 0,-
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 150.317.987.147,-
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 337.621.355.000,-
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 0,- xi

Pasal 4

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.1.323.750.809.136,-
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp.1.112.137.980.903,-
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 979.188.483.222,-
2. b.Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,-
3. c.Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,-
4. d.Belanja Hibah sejumlah Rp. 27.860.000.000,-
5. e.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 5.000.000.000,-
6. f.Belanja Bagi Hasil kepada Prov./Kab/Kota Rp. 11.977.699.055,-
7. g.Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov./Kab/Kota Rp. 299.224.626.859,-
8. h.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 500.000.000,-
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 143.439.468.500,-
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 463.605.860.372,-
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp. 505.092.652.031,-

Pasal 5

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah Rp. 45.000.000.000,-
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp. 12.000.000.000,-
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 45.000.000.000,-
2. b.Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,-
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,-
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,-
5. e.Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,-
6. f.Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,-
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,-
2. b.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 10.000.000.000,-
3. c.Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 2.000.000.000,-
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,- xii

Pasal 6

(1)Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD .
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
(4)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(5)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluaan mendesak.
(6)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)mencakup :
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(7)Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
(8)Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
(9)Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. xiii

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. Lampiran I Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Lampiran XII Lampiran XIII Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset lainnya; Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; Daftar Dana Cadangan Daerah; dan Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Keputusan Bupati tentang Penetapan DPA - OPD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. xiv

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta. Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 30 Desember 2016 BUPATI PURWAKARTA, Ttd. DEDI MULYADI Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 30 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA, Ttd. Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 10 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA, PROVINSI JAWA BARAT ( 406/2016 )

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1.Peraturan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Purwakarta. ix
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
7.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas daerah.
8.Pendapatan Daerah, adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
9.Belanja, adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
10.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
11.Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
12.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
14.Pinjaman Daerah, adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali
15.Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
16.Utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan /atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan,perjanjian,atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
17.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
18.Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
19.Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

STRUKTUR APBD

Pasal 2

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut : x

a.Pendapatan Daerah Rp.2.402.888.790.039,-
b.Belanja Daerah Rp.2.435.888.790.039,- (-) Surplus/(Defisit) (Rp. 33.000.000.000,-)
c.Pembiayaan Daerah :
a.Penerimaan Rp. 45.000.000.000,-
b.Pengeluaran Rp. 12.000.000.000,- (-) Pembiayaan Netto Rp. 33.000.000.000,- (-) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: Rp. 0,-

Pasal 3

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 809.952.041.732,-
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp.1.103.842.106.160,-
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 489.094.642.147,-
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp. 645.367.076.240,-
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp. 32.009.839.436,-
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 4.765.217.000,-
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 127.809.909.056,-
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 115.529.209.160,-
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 857.761.204.000,-
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 130.551.693.000,-
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pendapatan Hibah Rp. 1.155.300.000,-
2. b.Dana Darurat Rp. 0,-
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 150.317.987.147,-
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 337.621.355.000,-
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 0,- xi

Pasal 4

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.1.323.750.809.136,-
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp.1.112.137.980.903,-
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 979.188.483.222,-
2. b.Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,-
3. c.Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,-
4. d.Belanja Hibah sejumlah Rp. 27.860.000.000,-
5. e.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 5.000.000.000,-
6. f.Belanja Bagi Hasil kepada Prov./Kab/Kota Rp. 11.977.699.055,-
7. g.Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov./Kab/Kota Rp. 299.224.626.859,-
8. h.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 500.000.000,-
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 143.439.468.500,-
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 463.605.860.372,-
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp. 505.092.652.031,-

Pasal 5

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah Rp. 45.000.000.000,-
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp. 12.000.000.000,-
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 45.000.000.000,-
2. b.Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,-
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,-
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,-
5. e.Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,-
6. f.Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,-
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,-
2. b.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 10.000.000.000,-
3. c.Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 2.000.000.000,-
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,- xii

Pasal 6

(1)Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD .
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
(4)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(5)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluaan mendesak.
(6)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)mencakup :
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(7)Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
(8)Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
(9)Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. xiii

Pasal 7

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Keputusan Bupati tentang Penetapan DPA - OPD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. xiv