DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purwakarta

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan Di Wilayah Kabupaten Purwakarta; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); (ketentuan TJSLP terdapat pada pasal 1 angka 3 dan Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas)
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA Dan BUPATI PURWAKARTA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5.Perusahaan adalah perseroan berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), yang menjalankan usaha di Daerah, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
6.Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Daerah, yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSLP Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSLP.
7.Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah Forum yang dibentuk oleh Perusahaan sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Ruang lingkup penyelenggaraan program TJSLP meliputi:
1. a.Perencanaan;
2. b.Pelaksanaan
3. c.pemanfaatan
4. d.Pengawasan; dan
5. e.Penegakan Hukum.
(2)Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam wilayah daerah/atau kawasan yang secara langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan TJSLP dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.kebersamaan;
d.partisipatif dan aspiratif;
e.keterbukaan;
f.berkelanjutan;
g.berwawasan lingkungan;
h.kemandirian;
i.keadilan; dan
j.kemitraan.

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSLP dimaksudkan untuk:

a.mensinergikan penyelenggaraan program TJSLP dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Daerah; dan
b.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP di Daerah.

Pasal 5

Tujuan penyelenggaraan TJSLP adalah:

a.terintegrasikannya penyelenggaraan program TJSLP dengan program Pemerintah Daerah;
b.terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah dan dunia usaha;
c.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSLP secara terpadu dan berdaya guna;
d.terarahnya penyelenggaraan program TJSLP yang dilaksanakan oleh Perusahaan; dan
e.terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program TJSLP di Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN TJSLP

Pasal 6

(1)TJSLP diselenggarakan oleh perusahaan yang berstatus badan hukum.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Purwakarta.
(3)Perusahaan penyelenggara TJSLP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 7

(1)Perencanaan program TJSLP di Daerah dilakukan melalui pendekatan:
1. a.partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan; dan
2. b.kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama.
(2)Penyusunan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perusahaan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan Program TJSLP, perusahaan berhak:
1. a.menentukan Program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan berdasarkan skala prioritas program pembangunan daerah;
2. b.menentukan sasaran yang akan menerima manfaat Program TJSLP dari perusahaan yang bersangkutan;
(2)Dalam melaksanakan Program TJSLP, perusahaan wajib :
1. a.menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan;
2. b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak- pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
3. c.menetapkan bahwa TJSLP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan program TJSLP di Daerah, dilaksanakan melalui:
1. a.bina lingkungan dan sosial;
2. b.kemitraan usaha mikro, kecil , dan koperasi; dan
3. c.program langsung pada masyarakat.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan Di Wilayah Kabupaten Purwakarta; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); (ketentuan TJSLP terdapat pada pasal 1 angka 3 dan Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas)
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA Dan BUPATI PURWAKARTA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5.Perusahaan adalah perseroan berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), yang menjalankan usaha di Daerah, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
6.Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Daerah, yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSLP Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSLP.
7.Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah Forum yang dibentuk oleh Perusahaan sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Ruang lingkup penyelenggaraan program TJSLP meliputi:
1. a.Perencanaan;
2. b.Pelaksanaan
3. c.pemanfaatan
4. d.Pengawasan; dan
5. e.Penegakan Hukum.
(2)Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam wilayah daerah/atau kawasan yang secara langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan TJSLP dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.kebersamaan;
d.partisipatif dan aspiratif;
e.keterbukaan;
f.berkelanjutan;
g.berwawasan lingkungan;
h.kemandirian;
i.keadilan; dan
j.kemitraan.

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSLP dimaksudkan untuk:

a.mensinergikan penyelenggaraan program TJSLP dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Daerah; dan
b.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP di Daerah.

Pasal 5

Tujuan penyelenggaraan TJSLP adalah:

a.terintegrasikannya penyelenggaraan program TJSLP dengan program Pemerintah Daerah;
b.terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah dan dunia usaha;
c.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSLP secara terpadu dan berdaya guna;
d.terarahnya penyelenggaraan program TJSLP yang dilaksanakan oleh Perusahaan; dan
e.terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program TJSLP di Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN TJSLP

Pasal 6

(1)TJSLP diselenggarakan oleh perusahaan yang berstatus badan hukum.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Purwakarta.
(3)Perusahaan penyelenggara TJSLP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 7

(1)Perencanaan program TJSLP di Daerah dilakukan melalui pendekatan:
1. a.partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan; dan
2. b.kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama.
(2)Penyusunan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perusahaan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan Program TJSLP, perusahaan berhak:
1. a.menentukan Program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan berdasarkan skala prioritas program pembangunan daerah;
2. b.menentukan sasaran yang akan menerima manfaat Program TJSLP dari perusahaan yang bersangkutan;
(2)Dalam melaksanakan Program TJSLP, perusahaan wajib :
1. a.menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan;
2. b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak- pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
3. c.menetapkan bahwa TJSLP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan program TJSLP di Daerah, dilaksanakan melalui:
1. a.bina lingkungan dan sosial;
2. b.kemitraan usaha mikro, kecil , dan koperasi; dan
3. c.program langsung pada masyarakat.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.