DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purwakarta

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa melalui peningkatan pendapatan dan memberikan kontribusi ekonomis kepada pemerintah desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah Kabupaten Purwakarta tentang Badan Usaha Milik Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan kabupaten purwakarta dan kabupaten subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114);
13.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA Dan BUPATI PURWAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah kabupaten Purwakarta
2.Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Purwakarta;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
5.Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu bupati di wilayah kecamatan;
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11.Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
12.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
13.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
14.Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
15.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Purwakarta dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
16.Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal desa yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang- undangan;
17.Direksi adalah organ BUM DESA yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUM DESA untuk kepentingan BUM DESA di dalam dan di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar;
18.Dewan Komisaris adalah organ BUM DESA yang bertugas melakukan pemantauan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
19.BKAD sebagaimana dimaksud adalah Badan Kerjasama Antar Desa.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan:

a.meningkatkan perekonomian Desa;
b.mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
c.meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
d.mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
e.menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f.membuka lapangan kerja;
g.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
h.meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

(1)Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
(2)Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
1. a.inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
2. b.potensi usaha ekonomi Desa;
3. c.sumber daya alam di Desa;
4. d.sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
5. e.penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 5

(1)Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa.
(2)Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
2. b.organisasi pengelola BUM Desa;
3. c.modal usaha BUM Desa; dan
4. d.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
(3)Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 6

(1)Dalam rangka kerja sama antar Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa Bersama.
(2)BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.
(3)Pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.
(4)Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati melalui musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh BKAD.

Pasal 7

(1)BKAD Terdiri dari;
1. a.Pemerintah Desa;
2. b.Anggota BPD;
3. c.Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. d.Lembaga Desa lainnya; dan
5. e.Tokoh Masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender;
(2)Susunan Organisasi ,Tata Kerja dan Pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Kerjasama Desa.
(3)BKAD bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Desa.
(4)Masa bakti BKAD selama 5 (lima) tahun.
(5)BKAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas mengelola kerjasama antar Desa, meliputi : Mempersiapkan, melaksanakan dan melancarkan hasil kerjasama.
(6)Keanggotaan BKAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dievaluasi oleh Kepala Desa masing –masing setiap tahun dalam musyawarah antar Desa.

Pasal 8

(1)Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal 6 meliputi:
1. a.Usulan Unit Usaha BUM Desa Bersama
2. b.Tujuan Pendirian /Pembentukan BUM Desa Bersama
3. c.Kedudukan BUM Desa Bersama
4. d.Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa Bersama( Bentuk Organisasi, Organisasi Pengelola, Modal, Pengelolaan Unit Usaha, Hasil Usaha dan Pelaporan )
5. e.Pembubaran BUM Desa Bersama
6. f.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama.
7. g.Pendirian BUM Desa Bersama sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
8. h.Organisasi pengelola BUM Desa Bersama;
9. i.Modal usaha BUM Desa Bersama dan
10. j.Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama.
(2)Keanggotaan BUM Desa Bersama dapat terdiri dari unit usaha berbadan hukum dan atau dapat membentuk unit usaha berbadan hukum privat.

BAB III

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 9

(1)Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa dan BUM Desa Bersama disusun oleh pelaksana operasional BUM Desa dan BUM Desa Bersama dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
(2)Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nama BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
2. b.tempat kedudukan BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
3. c.maksud dan tujuan BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
4. d.Modal BUM Desa dan BUM Desa Bersama;
5. e.kegiatan usaha BUM Desa dan BUM Desa Bersama;
6. f.jangka waktu pendirian BUM Desa dan BUM Desa Bersama;
7. g.organisasi pengelola BUM Desa dan BUM Desa Bersama; dan
8. h.tata cara penggunaan dan pembagian hasil usaha BUM Desa dan BUM Desa Bersama.
(3)Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat:
1. a.hak dan kewajiban BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
2. b.masa bakti organisasi pengelola BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
3. c.tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
4. d.penetapan jenis usaha BUM Desa atau BUM Desa Bersama; dan
5. e.sumber modal BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
(4)Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Pasal 10

(1)BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
(2)Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan modalnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
(3)Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa melalui peningkatan pendapatan dan memberikan kontribusi ekonomis kepada pemerintah desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah Kabupaten Purwakarta tentang Badan Usaha Milik Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan kabupaten purwakarta dan kabupaten subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114);
13.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA Dan BUPATI PURWAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah kabupaten Purwakarta
2.Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Purwakarta;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
5.Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu bupati di wilayah kecamatan;
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11.Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
12.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
13.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
14.Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
15.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Purwakarta dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
16.Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal desa yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang- undangan;
17.Direksi adalah organ BUM DESA yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUM DESA untuk kepentingan BUM DESA di dalam dan di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar;
18.Dewan Komisaris adalah organ BUM DESA yang bertugas melakukan pemantauan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
19.BKAD sebagaimana dimaksud adalah Badan Kerjasama Antar Desa.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan:

a.meningkatkan perekonomian Desa;
b.mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
c.meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
d.mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
e.menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f.membuka lapangan kerja;
g.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
h.meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

(1)Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
(2)Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
1. a.inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
2. b.potensi usaha ekonomi Desa;
3. c.sumber daya alam di Desa;
4. d.sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
5. e.penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 5

(1)Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa.
(2)Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
2. b.organisasi pengelola BUM Desa;
3. c.modal usaha BUM Desa; dan
4. d.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
(3)Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 6

(1)Dalam rangka kerja sama antar Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa Bersama.
(2)BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.
(3)Pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.
(4)Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati melalui musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh BKAD.

Pasal 7

(1)BKAD Terdiri dari;
1. a.Pemerintah Desa;
2. b.Anggota BPD;
3. c.Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. d.Lembaga Desa lainnya; dan
5. e.Tokoh Masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender;
(2)Susunan Organisasi ,Tata Kerja dan Pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Kerjasama Desa.
(3)BKAD bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Desa.
(4)Masa bakti BKAD selama 5 (lima) tahun.
(5)BKAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas mengelola kerjasama antar Desa, meliputi : Mempersiapkan, melaksanakan dan melancarkan hasil kerjasama.
(6)Keanggotaan BKAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dievaluasi oleh Kepala Desa masing –masing setiap tahun dalam musyawarah antar Desa.

Pasal 8

(1)Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal 6 meliputi:
1. a.Usulan Unit Usaha BUM Desa Bersama
2. b.Tujuan Pendirian /Pembentukan BUM Desa Bersama
3. c.Kedudukan BUM Desa Bersama
4. d.Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa Bersama( Bentuk Organisasi, Organisasi Pengelola, Modal, Pengelolaan Unit Usaha, Hasil Usaha dan Pelaporan )
5. e.Pembubaran BUM Desa Bersama
6. f.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama.
7. g.Pendirian BUM Desa Bersama sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
8. h.Organisasi pengelola BUM Desa Bersama;
9. i.Modal usaha BUM Desa Bersama dan
10. j.Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama.
(2)Keanggotaan BUM Desa Bersama dapat terdiri dari unit usaha berbadan hukum dan atau dapat membentuk unit usaha berbadan hukum privat.

BAB III

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 9

(1)Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa dan BUM Desa Bersama disusun oleh pelaksana operasional BUM Desa dan BUM Desa Bersama dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
(2)Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nama BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
2. b.tempat kedudukan BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
3. c.maksud dan tujuan BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
4. d.Modal BUM Desa dan BUM Desa Bersama;
5. e.kegiatan usaha BUM Desa dan BUM Desa Bersama;
6. f.jangka waktu pendirian BUM Desa dan BUM Desa Bersama;
7. g.organisasi pengelola BUM Desa dan BUM Desa Bersama; dan
8. h.tata cara penggunaan dan pembagian hasil usaha BUM Desa dan BUM Desa Bersama.
(3)Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat:
1. a.hak dan kewajiban BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
2. b.masa bakti organisasi pengelola BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
3. c.tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
4. d.penetapan jenis usaha BUM Desa atau BUM Desa Bersama; dan
5. e.sumber modal BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
(4)Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Pasal 10

(1)BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
(2)Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan modalnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
(3)Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).