DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 3 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purwakarta

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan Kabupaten Purwakarta berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
c.bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan umum dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Industri Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7.Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11.Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
13.Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 585);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air (Berita Negara);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2000 Nomor 6);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 7);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009 Nomor 22);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Tempat Usaha, Industri, Sarana Kesehatan dan Pemukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 13);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 4);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 2);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 3);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA Dan BUPATI PURWAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam domestik dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan (restaurant), perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
7.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALDD, adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan nonfisik (kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum) dari prasarana dan sarana air limbah domestik.
8.Penyelenggaraan SPALD adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, merehabilitasi, memanfaatkan, memberdayakan masyarakat, memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non-fisik pengelolaan air limbah domestik.
9.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah SPALD secara kolektif melalui jaringan pengumpulan dan diolah serta dibuang secara terpusat.
10.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah SPALD secara individu dan/atau komunal, melalui pengolahan dan pembuangan air limbah domestik setempat.
11.Unit Pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari rumah.
12.Unit Pengolahan Terpusat adalah prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik dan lumpur secara terpusat.
13.Unit Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan air limbah domestik dari unit pelayanan melalui jaringan perpipaan ke unit pengolahan terpusat.
14.Unit Pengolahan Setempat adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik secara setempat.
15.Unit Pengangkutan adalah sarana pengangkut lumpur tinja ke unit pengolahan lumpur tinja.
16.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
17.Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah bangunan air yang berfungsi untuk menolah air limbah.
18.Unit Pembuangan akhir adalah sarana pembuangan efluen hasil pengolahan ke badan air penerima atau saluran drainase, dan sarana pembuangan lumpur hasil pengolahan ke tempat pemrosesan akhir.
19.Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
20.Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
21.Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
22.Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non-fisik.
23.Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah.
24.Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan aspek non-fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
25.Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
26.Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
27.Orang adalah seseorang atau badan hukum.
28.Operator pengolahan air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksanaan teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengolahan air limbah domestik.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas:

a.tanggungjawab;
b.keterpaduan dan keberlanjutan;
c.kelestarian lingkungan hidup;
d.perlindungan sumber air;
e.keadilan;
f.kehati-hatian;
g.partisipatif;
h.manfaat; dan
i.Efektif dan efisien

Pasal 3

Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik dimaksudkan untuk :

a.mengatur pengelolaan air limbah domestik demi tercapainya kelestarian sumber daya air di Daerah: dan
b.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program Pengelolaan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah.

Pasal 4

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

a.mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
b.melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
c.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
d.meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.kawasan permukiman dan perumahan, kawasan perkantoran, kawasan perniagaan, apartemen;
2. b.rumah makan dengan luas keseluruhan bangunan lebih dari 1000 m2 (seribu meter persegi).
3. c.asrama yang berpenghuni 40 (empat puluh) orang atau lebih.
4. d.Komplek perumahan dengan minimal jumlah unit 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan.
(2)Air limbah domestik terdiri dari ;
1. a.Air limbah kakus (black water)
2. b.Air limbah non kaskus (grey water)

BAB IV

PENYELENGGARAAN, JENIS DAN KOMPONEN SPALD

Pasal 6

(1)SPALD dilakukan secara sistematis, menyeluruh berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non-fisik.
(2)Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.
(3)Sistem non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum.

Pasal 7

SPALD dapat diselenggarakan oleh:

a.Pemerintah pusat;
b.Pemerintah daerah;
c.BUMN SPALD;
d.BUMD SPALD;
e.Badan Usaha SPALD;
f.Kelompok Masyarakat;dan/atau
g.Orang perorangan.

Pasal 8

(1)SPALD dan sistem drainase diselenggarakan secara terpisah.
(2)Pemisahan antara SPALD dengan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 9

(1)SPALD terdiri dari;
1. a.SPALD-T; dan
2. b.SPALD-S.
(2)Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.Rencana tata ruang wilayah;
2. b.Cakupan pelayanan;
3. c.Kepadatan penduduk;
4. d.Kedalaman muka air tanah;
5. e.Permeabilitas tanah;
6. f.Kemiringan tanah; dan
7. g.Kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Pasal 10

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:

a.Skala perkotaan, meliputi layanan untuk lingkup kota atau regional;
b.Skala permukiman, meliputi layanan untuk lingkup permukiman; dan
c.Skala kawasan tertentu, meliputi layanan untuk lingkup kawasan komersial dan/atau bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pusat perbelanjaan, dan perkantoran.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan Kabupaten Purwakarta berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
c.bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan umum dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Industri Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7.Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11.Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
13.Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 585);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air (Berita Negara);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2000 Nomor 6);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 7);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009 Nomor 22);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Tempat Usaha, Industri, Sarana Kesehatan dan Pemukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 13);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 4);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 2);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 3);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA Dan BUPATI PURWAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam domestik dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan (restaurant), perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
7.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALDD, adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan nonfisik (kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum) dari prasarana dan sarana air limbah domestik.
8.Penyelenggaraan SPALD adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, merehabilitasi, memanfaatkan, memberdayakan masyarakat, memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non-fisik pengelolaan air limbah domestik.
9.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah SPALD secara kolektif melalui jaringan pengumpulan dan diolah serta dibuang secara terpusat.
10.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah SPALD secara individu dan/atau komunal, melalui pengolahan dan pembuangan air limbah domestik setempat.
11.Unit Pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari rumah.
12.Unit Pengolahan Terpusat adalah prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik dan lumpur secara terpusat.
13.Unit Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan air limbah domestik dari unit pelayanan melalui jaringan perpipaan ke unit pengolahan terpusat.
14.Unit Pengolahan Setempat adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik secara setempat.
15.Unit Pengangkutan adalah sarana pengangkut lumpur tinja ke unit pengolahan lumpur tinja.
16.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
17.Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah bangunan air yang berfungsi untuk menolah air limbah.
18.Unit Pembuangan akhir adalah sarana pembuangan efluen hasil pengolahan ke badan air penerima atau saluran drainase, dan sarana pembuangan lumpur hasil pengolahan ke tempat pemrosesan akhir.
19.Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
20.Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
21.Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
22.Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non-fisik.
23.Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah.
24.Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan aspek non-fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
25.Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
26.Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
27.Orang adalah seseorang atau badan hukum.
28.Operator pengolahan air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksanaan teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengolahan air limbah domestik.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas:

a.tanggungjawab;
b.keterpaduan dan keberlanjutan;
c.kelestarian lingkungan hidup;
d.perlindungan sumber air;
e.keadilan;
f.kehati-hatian;
g.partisipatif;
h.manfaat; dan
i.Efektif dan efisien

Pasal 3

Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik dimaksudkan untuk :

a.mengatur pengelolaan air limbah domestik demi tercapainya kelestarian sumber daya air di Daerah: dan
b.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program Pengelolaan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah.

Pasal 4

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

a.mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
b.melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
c.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
d.meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.kawasan permukiman dan perumahan, kawasan perkantoran, kawasan perniagaan, apartemen;
2. b.rumah makan dengan luas keseluruhan bangunan lebih dari 1000 m2 (seribu meter persegi).
3. c.asrama yang berpenghuni 40 (empat puluh) orang atau lebih.
4. d.Komplek perumahan dengan minimal jumlah unit 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan.
(2)Air limbah domestik terdiri dari ;
1. a.Air limbah kakus (black water)
2. b.Air limbah non kaskus (grey water)

BAB IV

PENYELENGGARAAN, JENIS DAN KOMPONEN SPALD

Pasal 6

(1)SPALD dilakukan secara sistematis, menyeluruh berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non-fisik.
(2)Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.
(3)Sistem non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum.

Pasal 7

SPALD dapat diselenggarakan oleh:

a.Pemerintah pusat;
b.Pemerintah daerah;
c.BUMN SPALD;
d.BUMD SPALD;
e.Badan Usaha SPALD;
f.Kelompok Masyarakat;dan/atau
g.Orang perorangan.

Pasal 8

(1)SPALD dan sistem drainase diselenggarakan secara terpisah.
(2)Pemisahan antara SPALD dengan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 9

(1)SPALD terdiri dari;
1. a.SPALD-T; dan
2. b.SPALD-S.
(2)Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.Rencana tata ruang wilayah;
2. b.Cakupan pelayanan;
3. c.Kepadatan penduduk;
4. d.Kedalaman muka air tanah;
5. e.Permeabilitas tanah;
6. f.Kemiringan tanah; dan
7. g.Kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Pasal 10

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:

a.Skala perkotaan, meliputi layanan untuk lingkup kota atau regional;
b.Skala permukiman, meliputi layanan untuk lingkup permukiman; dan
c.Skala kawasan tertentu, meliputi layanan untuk lingkup kawasan komersial dan/atau bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pusat perbelanjaan, dan perkantoran.