DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penyertaan modal, penatausahaan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Daerah dapat melaksanakan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara;
b.bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu peningkatan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah melalui penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk; : a. bahwa dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah serta memajukan kesejahteraan umum, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dengan tujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya; Menimbang BUPATIPURWAKARTA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYERTAANMODALPEMERINTAHDAERAH KEPADAPERSEROANTERBATASBANKPEMBANGUNANDAERAH JAWABARATDANBANTENTBK TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENPURWAKARTA NOMOR 15 TAHUN2025 PROVINSIJAWABARAT BUPATI PURWAKARTA

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2851);
3.Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4268);
4.Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856); Mengingat Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk; tentang Kepada Daerah Daerah perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Penyertaan Modal Pemerintah

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, 1tJ s-«
1. 9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Lernbaran Daerah ProvinsiJawa Barat Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor66);
2. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta Pada Bank Jabar Cabang Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tabun 2007 Nomor8); tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
3. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha MilikDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6173);
4. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
5. 8.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor77 Tahun 2020 tentang PedomanTeknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Nomor 23 Tahun 20145. Undang - Undang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
6. 1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
7. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. 3.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham Daerah pada Perusahaan Daerah.
9. 4.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/ atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham. BABI KETENTUAN UMUM Pasall DAN BANTEN, TBK. BARATJAWADAERAHPEMBANGUNANBANK PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS Menetapkan MEMUTUSKAN : DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN PURWAKARTA dan BUPATIPURWAKARTA Dengan Persetujuan Bersama
10. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
c.memperkuat struktur kepemilikan saham yang dilakukan melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; dan
d.meningkatkan Pendapatan AsliDaerah dan pelayanan kepada masyarakat.
b.mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah;

(1)Pelaksanaan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Jabar - Banten, Tbk dimaksudkan sebagai bentuk investasi daerah untuk meningkatkan kepemilikan saham yang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Pemerintah Daerah yang diperoleh dari setoran DevidenPT.BankJabar - Banten,Tbk.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jabar - Banten, Tbk bertujuan untuk :
1. a.meningkatkan investasi Pemerintah Daerah; BABII MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 2

7.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang selanjutnya disebut PT.Bank Jabar Banten, Tbk adalah BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sebagian sahamnya dimiliki Pemerintah Kabupaterr/Kota se-Jawa Barat.
5.Saham adalah bukti kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang memberikan hak atas deviden dan lain - lainnya.
6.Perseroan Terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang pasar modal.

(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jabar Banten, Tbk ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan mulai tahun 2026 sampai dengan tahun anggaran 2029 secara bertahap, dengan rincian :
1. a.Tahun Anggaran 2026 : -
2. b.Tahun Anggaran 2027 : - (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
(1)Akumulasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jabar - Banten,Tbk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp20.804.792.695,00 (dua puluh miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp5.804.792.750,00 (lima miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
4. d.Tahun Anggaran 2008 sebesar Rpl.OOO.OOO.OOO,OO (satu miliar rupiah);
5. e.Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga Illiliar rupiah);
6. f.Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.999.999.945,00 BABIII PENYERTAANMODAL Pasal 3
(1)Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan rnelaluimekanisme Rapat Umum Pemegang Saham dan laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksidan DewanKomisarisPT.Bank Jabar - Banten, Tbk.

Pasal 5

(2)PT. Bank Jabar - Banten, Tbk menyampaikan laporan perkembangan kinerja perusahaan dan laporan keuangan secara triwulan kepada Pemerintah Daerah. penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Banten, Tbk melaksanakan(1) PT. Bank Jabar BABIV PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 4
1. c.Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
2. d.Tahun Anggaran2029 : -
(4)Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai perseroan terbuka dan peraturan perundang - undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
(5)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penganggarannya akan ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT (15/315/2025) Ditetapkan di Purwakarta Pada tanggal 31 Desember 2025 BUPATIPURWAKARTA Diundangkan di Purwakarta Pada tanggal 31 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH Paraf Perangkat Daerah Pemrakaraa
1. l.Wildan Sundari, Kepala Bagian y S.STP,M.Tr.AP Perekonomian dan SDA Paraf Perangkat Daerah Koordinasi /
2. l.Suntama, SH.,M.Si Kepala Bagian •• Hukum
  1. 2.Nina Herlina, S.Sos Kepala BKAD lKab.Purwakarta
  2. 3.dr. H.Agung Darwis Asisten Sekda I Suriaatmadja,M.Kes Bid.Perekonornian ~dan Pembangunan
  3. 4.Ir. Sri Jaya Sekretaris Daerah 1Midan MP Kab.Purwakarta I dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta. DaerahPeraturan ini Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1nI mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 6

BABVI

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. nomor 11 Tahun 1995 dengan sebutan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Bank Jabar). Pendirian bank BJB dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1960 tentang penentuan perusahaan di Indonesia milik Belanda yang dinasionalisasi. Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yang dinasionalisasi adalah De Erste Nederlansche Indische Shareholding N.V. Sebagai tindaklanjut atas diberlakukannya PP tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Akta Notaris Noezar Nomor 152 tanggal 21 Maret 1961 dan Nomor 184 tanggal 13 Mei 1961 serta dikukuhkan dengan surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961, mendirikan PD. Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat dengan modal dasar untuk pertama kali berasal dari kas Daerah sebesar Rp 2.500.000,OO(duajuta lima ratus ribu rupiah). Untuk menyempurnakan kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat, dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor II/PD-DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972 ten tang Kedudukan Hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat sebagai Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang perbankan. Melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor I/DP-040/PD/1978 tanggal 27 Juni 1978, nama PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Pada tahun 1992, aktivitas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ditingkatkan menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992 serta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

1.UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENPURWAKARTA NOMOR15 TAHUN2025 TENTANG PENYERTAANMODALPEMERINTAHDAERAH KEPADAPERSEROANTERBATASBANKPEMBANGUNANDAERAH JAWABARATDANBANTENTBK Dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan, maka berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 1998 dan Akta Pendirian nomor 4 tanggal 8 April 1999 berikut akta perbaikan nomor 8 tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 16 April 1999, bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD)menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (PT.BankJabar). Pada awalnya seluruh saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaterr/Kota di Provinsi Jawa Barat. Sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah Banten menjadi Provinsi Banten, maka kepemilikan saham dimiliki pula oleh Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota di ProvinsiBanten. Memenuhi amanat undang - undang nomor 23 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten yang memerintahkan Provinsi Jawa Barat untuk menyerahkan aset yang berlokasi di ProvinsiBanten, maka pada nama Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ditambahkan "Banten" dan berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS-LB)PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat nomor 2 tanggal 10 Juli 2007 yang telah disetujui oleh Menteri hukum dan HAM dengan keputusan Nomor W8-02673 HT.01.04-TH.2007 tanggal 12 September 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 10171 tanggal 5 Oktober 2007, tambahan nomor 80, Pemegang 8aham menyetujui dan mengesahkan perubahan nama "PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat" menjadi "PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten", dan perubahan modal dasar menjadi sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah). Perubahan nama tersebut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2009 tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Penyertaan Modalyang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Bank Jabar Cab.Purwakarta merupakan Lembaga/Bank yang sarna dengan Penyertaan Modalyang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah;rut ./, y Cukup jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasall II.PASAL DEMI PASAL Penyertaan Modaldaerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah dan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan Perundang - Undangan mengamanatkan penyertaan modal Pemerintah Daerah ditepakan dengan Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta melakukan Penyertaan Modal sampai dengan Tahun 2024 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk sebesar Rp20.804.792.695,00 (dua puluh miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan pendayagunaan aset potensi daerah berupa kekayaan daerah atau investasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut, perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah , melalui ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah, yaitu dari hasil pengelolaankekayaan daerah atau investasi melalui Penyertaan ModalDaerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan/ atau badan usaha lainnya. Dalam rangka meningkatk kan Kerjasama dan investasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta rlu dilakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada PT. bank Pem anguna daerahjawa Barat dan Banten, Tbk. Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk ditetapkan sebesar Rp20.000.00 000,- (dua puluh miliar rupiah) yang dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Tahun 2029 sesuai dengan ketentuan mengenai perseroan terbuka dan peraturan perundang - undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan penganggarannya akan ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah TAM BAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2026 Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukupjelas Pasal 5 CukupJelas Pasal 6 Cukupjelas

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019