DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2019

Nomor: 16
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purwakarta

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyediaan air minum sebagai salah satu pelayanan pada masyarakat memiliki peran yang strategis dalam pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat, dengan memberikan pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintan Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan air minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 1976 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA dan BUPATI PURWAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Purwakarta.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
6.Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disebut PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta milik Pemerintah Daerah.
7.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
8.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9.Air baku untuk air minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut air baku, adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM yang dapat berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
10.Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
11.Kebutuhan Pokok Air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
12.Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
13.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
14.Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
15.Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
16.Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
17.Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari penyelenggara yang dilayani dengan sambungan individu maupun komunal.
18.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh Warga Negara secara minimal.
19.SPAM Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.
20.Pipa Sambungan Langsung adalah Pipa dan Perlengkapannya dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air.
21.Hidran umum adalah titik pengambilan air dari unit distribusi ke pusat penampung untuk kelompok pelanggan dengan tingkat pelayanan hanya untuk memenuhi kebutuhan air minum.
22.Hidran kebakaran adalah suatu hidran atau sambungan keluar yang disediakan untuk mengambil air dari pipa air minum untuk keperluan pemadam kebakaran atau pengurasan pipa.
23.Pipa distribusi adalah pipa pembawa air minum dari Reservoir yang disalurkan kepada pelanggan.
24.Pipa dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
25.Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang atau badan, yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah.
26.Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang.
27.Instumen Meter Air peralatan mekanis yang terdapat pada meter air yaitu kipas, kaca, magnit meter, register kapsul, meter, tutup meter dan peralatan lainnya yang terdapat didalam meter air.
28.Segel meter adalah segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat.
29.Segel dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan dari jaringan perpipaan .

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas penyelenggaraaan Pelayanan PDAM meliputi asas kepastian hukum, keterbukaan, partisipatif, akuntabilitas ,kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak keseimbangan hak dan kewajiban,efesiensi, dan efektifitas.

Pasal 3

(1)SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum.
(2)SPAM diselenggarakan dengan tujuan untuk:
1. a.tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
2. b.terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
3. c.tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; dan
4. d.tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum.

BAB III

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM JARINGAN PERPIPAAN

Pasal 4

(1)Sistem Penyediaan Air Minum dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan.
(2)SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
1. a.Unit Air Baku;
2. b.Unit Produksi;
3. c.Unit distribusi;dan
4. d.Unit Pelayanan.
(3)SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran Air Minum.
(4)Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.
(5)Kualitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam perhari
(7)SPAM Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis untuk menjamin produksi Air Minum yang disalurkan kepada Pelanggan memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Pasal 5

(1)Unit air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf a merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia Air Baku.
(2)Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.bangunan penampungan air;
2. b.bangunan pengambilan/penyadapan;
3. c.alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
4. d.sistem pemompaan; dan/atau
5. e.bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Pasal 6

(1)Pengambilan dimaksud Air Baku sebagaimana dalam Pasal 5 wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Air Baku wajib memenuhi baku mutu air dengan klasifikasi dan kriteria mutu Air Baku untuk penyediaan Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf b merupakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
(2)Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
2. b.perangkat operasional;
3. c.alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan
4. d.bangunan penampungan Air Minum.
(3)Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan Air Baku menjadi Air Minum.

Pasal 8

(1)Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf c merupakan sarana pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
(2)Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.jaringan distribusi dan perlengkapannya;
2. b.bangunan penampungan; dan
3. c.alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
(3)Pengaliran air pada unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi.
(4)Jika keadaan topografi tidak memungkinkan untuk sistem gravitasi seluruhnya, maka dilakukan kombinasi sistem gravitasi dan sistem pompa.

Pasal 9

(1)Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan titik pengambilan air
(2)Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.sambungan pelanggan;
2. b.hidran umum; dan/atau
3. c.hidran kebakaran.
(3)Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
(4)Fungsi utama dari sambungan langsung sebagaimana ayat (2) huruf a yaitu:
1. a.mengalirkan air dari pipa-pipa distribusi ke rumah Konsumen; dan
2. b.untuk mengetahui jumlah air yang dialirkan ke Konsumen.
(5)Perlengkapan minimal yang harus ada pada sambungan pelanggan yaitu:
1. a.bagian penyadapan pipa;
2. b.meter air dan pelindung meter;
3. c.katup pembuka/penutup aliran air;dan
4. d.pipa dan perlengkapannya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pasal 10

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum, dan terpenuhinya kebutuhan pokok air sehari-hari bagi masyarakat.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyediaan air minum sebagai salah satu pelayanan pada masyarakat memiliki peran yang strategis dalam pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat, dengan memberikan pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintan Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan air minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 1976 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA dan BUPATI PURWAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Purwakarta.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
6.Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disebut PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta milik Pemerintah Daerah.
7.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
8.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9.Air baku untuk air minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut air baku, adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM yang dapat berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
10.Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
11.Kebutuhan Pokok Air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
12.Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
13.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
14.Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
15.Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
16.Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
17.Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari penyelenggara yang dilayani dengan sambungan individu maupun komunal.
18.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh Warga Negara secara minimal.
19.SPAM Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.
20.Pipa Sambungan Langsung adalah Pipa dan Perlengkapannya dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air.
21.Hidran umum adalah titik pengambilan air dari unit distribusi ke pusat penampung untuk kelompok pelanggan dengan tingkat pelayanan hanya untuk memenuhi kebutuhan air minum.
22.Hidran kebakaran adalah suatu hidran atau sambungan keluar yang disediakan untuk mengambil air dari pipa air minum untuk keperluan pemadam kebakaran atau pengurasan pipa.
23.Pipa distribusi adalah pipa pembawa air minum dari Reservoir yang disalurkan kepada pelanggan.
24.Pipa dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
25.Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang atau badan, yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah.
26.Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang.
27.Instumen Meter Air peralatan mekanis yang terdapat pada meter air yaitu kipas, kaca, magnit meter, register kapsul, meter, tutup meter dan peralatan lainnya yang terdapat didalam meter air.
28.Segel meter adalah segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat.
29.Segel dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan dari jaringan perpipaan .

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

(1)SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum.
(2)SPAM diselenggarakan dengan tujuan untuk:
1. a.tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
2. b.terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
3. c.tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; dan
4. d.tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum.

BAB III

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM JARINGAN PERPIPAAN

Pasal 4

(1)Sistem Penyediaan Air Minum dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan.
(2)SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
1. a.Unit Air Baku;
2. b.Unit Produksi;
3. c.Unit distribusi;dan
4. d.Unit Pelayanan.
(3)SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran Air Minum.
(4)Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.
(5)Kualitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam perhari
(7)SPAM Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis untuk menjamin produksi Air Minum yang disalurkan kepada Pelanggan memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Pasal 5

(1)Unit air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf a merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia Air Baku.
(2)Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.bangunan penampungan air;
2. b.bangunan pengambilan/penyadapan;
3. c.alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
4. d.sistem pemompaan; dan/atau
5. e.bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Pasal 6

(1)Pengambilan dimaksud Air Baku sebagaimana dalam Pasal 5 wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Air Baku wajib memenuhi baku mutu air dengan klasifikasi dan kriteria mutu Air Baku untuk penyediaan Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf b merupakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
(2)Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
2. b.perangkat operasional;
3. c.alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan
4. d.bangunan penampungan Air Minum.
(3)Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan Air Baku menjadi Air Minum.

Pasal 8

(1)Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf c merupakan sarana pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
(2)Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.jaringan distribusi dan perlengkapannya;
2. b.bangunan penampungan; dan
3. c.alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
(3)Pengaliran air pada unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi.
(4)Jika keadaan topografi tidak memungkinkan untuk sistem gravitasi seluruhnya, maka dilakukan kombinasi sistem gravitasi dan sistem pompa.

Pasal 9

(1)Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan titik pengambilan air
(2)Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.sambungan pelanggan;
2. b.hidran umum; dan/atau
3. c.hidran kebakaran.
(3)Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
(4)Fungsi utama dari sambungan langsung sebagaimana ayat (2) huruf a yaitu:
1. a.mengalirkan air dari pipa-pipa distribusi ke rumah Konsumen; dan
2. b.untuk mengetahui jumlah air yang dialirkan ke Konsumen.
(5)Perlengkapan minimal yang harus ada pada sambungan pelanggan yaitu:
1. a.bagian penyadapan pipa;
2. b.meter air dan pelindung meter;
3. c.katup pembuka/penutup aliran air;dan
4. d.pipa dan perlengkapannya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pasal 10

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum, dan terpenuhinya kebutuhan pokok air sehari-hari bagi masyarakat.