DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Pengelolaan Perikana Air Tawar, yang meliputi ketentuan umum, pengelolaan perikanan, penumbuhkembangan kelompok kecil dan kelompok pembudidayaan ikan kecil, penebaran kembali, pelaksanaan penangkapan ikan oleh nelayan kecil dan pembudidayaan ikan oleh pembudidaya ikan kecil, larangan, kemitraan, pendidikan, pelatihan dan pendampingan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pemantauan, pembiayaan, sanksi administratif, dan ketenuan penyidikan, ketentuan pidana serta ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memaksimalkan potensi Daerah dalam Surnber Daya Ikan Air Tawar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menunjang pembangunan Daerah;
b.bahwa dalam rangka pembangunan Daerah, Surnber Daya Ikan dan lingkungannya perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat;
c.bahwa untuk mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang baik diperlukan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan Perikanan dan pengawasannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar; DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA BUPATI PURWAKARTA, PERATURANDAERAH KABUPATENPURWAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAANPERIKANANAIRTAWAR BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT Mengingat Menimbang Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 ten tang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 ten tang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Keeil Dan Pembudidaya I~ Keru(umbM; :; ~~U;~j_ Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah Kabupaten Purwakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6.Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, an,:;~~an;~l- PENGELOLAANDAERAH TENTANGPERATURANMenetapkan MEMUTUSKAN: Dengan persetujuan bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENPURWAKARTA dan BUPATIPURWAKARTA Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5719);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6101);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6639);
10.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penebaran Kembali Dan Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2021 Nomor 745). konsultasi, pembuatan keputusan,alokasi Sumber Daya Ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang- undangan di bidang Perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk meneapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
7.Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis Ikan.
8.Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan Sumber Daya lkan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
9.lkan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10.Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/ atau membiakkan lkan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.
11.Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau eara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.
12.Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata peneahariannya melakukan Pembudidayaan lkan.
13.Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/ atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air Laut ke daratan.
14.Nelayan Keeil adalah orang yang mata peneahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
15.Pembudidaya-Ikan Kecil adalah orang yang mata peneahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari.
16.Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil adalah upaya untuk meningkatkan kemarnpuan Nelayan Keeil dan Pembudidaya-lkan Keeil untuk melaksanakan kegiatannya yang lebih baik.
17.Kemitraan adalah kerja sarna dalarn pengelolaan perikanan dalarn rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya IkanKeeil, yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalarn berusaha seeara proporsional.
18.Kelompok Usaha Bersarna yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha non badan hukum yang dibentuk oleh Nelayan Keeil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersarna untuk berusaha bersarna dan dipertanggungjawabkan seeara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
19.Kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya-Ikan Keeil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasiolehkeinginanbersamauntuk~ruf:]T;;~ ~ Pasal 3 Pengelolaan Perikanan air tawar bertujuan untuk:

a.meningkatkan taraf hidup Nelayankeeil dan Pembudidaya lkan;
b.mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
e.meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein Ikan;
d.pemanfaatan Sumber Daya Ikan, lahan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumber daya ikan seeara optimal;
e.menjamin akses Pembudidaya lkan dan nelaya keeil terhadap informasi, teknologi,permodalan dan sarana prasarana produksi;
f.meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan keeil dan Pembudidaya Ikan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, modem, dan berkelanjutan;
g.mendorong dan meningkatkan penumbuhkembangan kelompok Nelayan keeil dan Pembudidaya lkan; dan
h.menjamin kelestarian sumberdaya Ikan dan lingkungannya, tata ruang dan laban Pembudidaya Ikan untuk mewujudkan Perikanan yang berkelanjutan.

Pasal 2

Pengaturan Pengelolaan Perikanan air tawar dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya perikanan seeara optimal, berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

20.Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tereapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan Sumber Daya Ikan terhadap peraturan perundang-undangan serta tegaknya hukum perikanan demi ketertiban pemanfaatan Sumber Daya Perikanan.
21.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.
22.Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
23.Penebaran Kembali adalah pelepasan ikan hasil pembudidayaan ikan asli Indonesia ke wilayah penebaran kembali.
24.Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disebut TPUPIadalah kegiatan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang tidak memiliki izin yang terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan

(8)
(7)
(6)
(4)
(3)
(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana pengelolaan perikanan air tawar berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau dan dievaluasi setiap 5 (lima)tahun sekali. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah meliputi inventarisasi dan analisis. Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mendapatkan potensi Sumber Daya Ikan yang dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi Sumber Daya Ikan.
(5)Inventarisasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)meliputi:
(1)penyusunan rencana pemanfaatan air; dan
(2)penyusunan rencana pemanfaatan laban. Penyusunan rencana pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)huruf a harus memperhatikan kriteria teknis air untuk Pembudidayaan lkan. Penyusunan rencana pemanfaatan Air sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan dengan melibatkan instansi terkait.

Pasal 6

a.perencanaan;
b.pemanfaatan;
c.pengembangan; dan
d.perlindungan.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Perikanan air tawar sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pengelolaan Perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perikanan Tangkap; dan
2. b.Perikanan Budidaya.
(3)Dalam melakukan Pengelolaan Perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan. Umum BABII PENGELOLAAN PERIKANAN Pasal 8
(1)Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi pemanfaatan Sumber Daya Ikan pada:
1. a.air sebagai media; dan
2. b.air sebagai materi.
(2)Pemanfaatan air sebagai media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.waduk;
2. b.danau;
3. c.sungai;
4. d.rawa; dan
5. e.genangan air lainnya.
(3)Pemanfaatan air sebagai materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas penggunaan air di kolam atau tempatjwadah lain yang dapat diusahakan untuk Pembudidayaan Ikan.
(4)Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan :
1. a.penangkapan Ikan;
2. b.Pembudidayaan Ikan
3. c.pariwisata dan budaya; dan
4. d.penelitian dan pendidikan.
(5)Tempatjwadah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)meliputi:
1. a.jaring apung;
2. b.karamba;
3. c.sawah;
4. d.jaring tancap; dan
5. e.media lainya.

Pasal 7

(1)Penyusunan rencana pemanfaatan air dan rencana pemanfaatan lahan untuk pengelolaan Perikanan air tawar sebegaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memperhatikan:
1. a.fisiografi;
2. b.air sumber;
3. c.luas lahan dan perairan;
4. d.ketersediaan infrastruktur;
5. e.teknologibudidaya;
6. f.komoditas yang dibudidayakan; dan
7. g.kondisi sosial dan lingkungan.
(2)Ketentuan mengenai tata carapenyusunan rencana pemanfaatan air dan lahan untuk pengelolaan Perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ayat (5) huruf b disusun dengan memperhatikan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk Pembudidayaan Ikan dan sesuai dengan rencana tata ruang.
1. a.perlindungan ekosistem;
2. b.perlindungan jenis lkan
3. c.perlindungan genetikIkan; dan
4. d.perlindungan lahan.
(3)Perlindungan jenis Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan melindungi jenis lkan, mempertahankan keanekaragaman jenis lkan dan memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem
(4)Perlindungan lahan untuk Pengelolaan Perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan menetapkan sebagai kawasan budi daya Perikanan.
(5)Laban untuk Pembudidayaan lkan dapat ditetapkan sebagai kawasan budi daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jika memenuhi kriteria paling sedikit: Pasall0
(1)Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan perlindungan terhadap lahan dan perlindungan sumber daya ikan untuk Pengelolaan Perikanan air tawar.
(2)Perlindungan Sumber Daya lkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
(1)Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi pemanfaatan air dan lahan untuk Pengelolaan Sumber Daya lkan dilakukan melalui:
1. a.intensifikasi air dan Lahan; dan
2. b.ekstensifikasi Lahan.
(2)lntensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
1. a.peningkatan daya dukung air dan lahan budidaya;
2. b.peningkatan teknologi dan manajemen budidaya;
3. c.efisiensi penggunaan air;
4. d.penggunaan benih, pakan, dan Obat lkan yang bermutu;
5. e.pengendalian hama dan penyakit lkan;
6. f.diversifikasi Pembudidayaan lkan; dan
7. g.penerapan biosekuriti.
(3)Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan perluasan lahan.
(4)Pelaksanaan ekstensiflkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Sumber Daya lkan diatur dalam Peraturan Bupati.
(3)
1. a.pemberian identitas profesi Nelayan Kecil;
2. b.pemberian bantuan pembentukan KUB;
3. e.pelaksanaan registrasi kelompok;
4. d.penyiapan pendampingan;
5. e.pemberian bantuan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
6. f.pemberian bantuan penyusunan reneana usaha;
7. g.pemberian penguatan sarana dan prasarana; dan Iatau
8. h.pemberian bimbingan teknis dan manajerial. KUBsebagaimana dimaksud pada ayat (1)didirikan atas dasar kesamaan kepentingan, potensi surnber daya ikan, kondisi lingkungan, lokasi administratif, atau sarana penangkapan ikan. KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha, dan sosial kemasyarakatan.
(2)Pasa113 Fasilitasi pendirian KUB oleh Nelayan Keeil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)huruf a dilakukan melalui:
(1)Pasal 12
(1)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a melakukan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecilmelalui:
1. a.fasilitasi pendirian KUBoleh Nelayan Keei1;
2. b.fasilitasi pengembangan KUBmenjadi koperasi perikanan; dan
3. e.pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Keeil.
(2)Penurnbuhkembangan kelompok Nelayan Keeil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal. Umum Pasalii Pemerintah Daerah melakukan penumbuhkembangan terhadap:
1. a.kelompok Nelayan Kecil;dan
2. b.kelompok Pembudidaya ikan Kecil. BABIn PENUMBUHKEMBANGANKELOMPOKNELAYANKECILDANKEWMPOK PEMBUDIDAYAAN IKANKECIL
3. a.memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu; dan
4. b.menghasilkan komoditi perikanan budidaya yang dapat memenuhi kebutuhan Ikan sebagian besar masyarakat lokal, nasional, atau untuk keperluan ekspor.
(6)Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kawasan peruntukan perikanan sesuai ketentuan di bidang penataan ruang. Fasilitasi pembentukan Pokdakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)huruf a dilakukan melalui:
1. a.pemberian identitas profesi Pembudidaya lkan Kecil;
2. b.pemberian bantuan pembentukan Pokdakan;
(1)Pasal 16
(1)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b melakukan penumbuhkembangan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil melalui:
1. a.fasilitasi pembentukan Pokdakan;
2. b.fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil;
3. e.fasilitasi pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya lkan Keeil menjadi koperasi perikanan; dan
4. d.pemberdayaan perempuan pada keluarga Pembudidaya Ikan Keeil.
(2)Penumbuhkembangan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal.

Pasal 17

a.pengembangan ekonomi keluarga melalui usaha perikanan dan nonperikanan;
b.pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha;
e.pemberian bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan;
d.pengumpulan dan pertukaran data terpilah dalam rangka pengembangan diversifikasiusaha bagi perempuan; dan
e.peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

Pasal 14

(1)Fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)huruf b dilakukan melalui:
1. a.pelaksanaan Kemitraan dalam rangka akses permodalan dan usaha;
2. b.pemberian bantuan proses pendirian badan hukum;
3. e.pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/ atau
4. d.penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan legalitas usaha.
(2)Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di 1 (satu) desa atau beberapa desa yang berada di dalam 1 (satu) keeamatan.

Pasal 19

(1)Fasilitasi pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidayalkan Kecil menjadi koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dilakukan melalui:
1. a.pelaksanaan Kemitraan dalam rangka membantu akses permodalan dan usaha;
2. b.pemberian bantuan proses pendirian badan hukum;
3. e.pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan Iatau
4. d.penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, danl atau legalitas usaha.
(2)Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan gabungan dari paling sedikit 2 (dua) anggota Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan kelompokPembudidaya Ikan Keeil.
(3)Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18
(1)Fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)huruf b dilakukan melalui:
1. a.pemberian bantuan proses pembentukan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan;
2. b.pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan Iatau
3. c.penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan Iatau legalitas usaha.
(2)Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari paling sedikit 2 (dua) Pokdakan yang berada dalam 1 (satu) kecamatan.
(3)Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi melayani kepentingan anggota untuk memperoleh informasi, Kemitraan, dan pelatihan dalam bidang usaha budidaya perikanan, serta memberikan advokasi pelaksanaan Kemitraan.
(4)Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di keeamatan dan I atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakanurusan pemerintahan bidang perikanan.
1. c.pelaksanaan registrasi Pokdakan;
2. d.penyiapan pendampingan;
3. e.pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta badan hukum perkumpulan;
4. f.fasilitasi penguatan modal; dan I atau
5. g.pemberian bimbingan teknis dan manajerial.
(2)Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha, dan sosial kemasyarakatan.
(3)Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa atau kelurahan.

Pasal 22

(1)Wilayah Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus memenuhi kriteria umum:
1. a.dalam lingkungan terkontrol dengan ketentuan:
  1. 1.terlindungi dari serangan hama atau predator dengan memperbesar ukuran tebar;
  2. 2.terhindar dari sumber pencemaran perairan; dan
  3. 3.berada di wilayah zona berbahaya/terlarang untuk umum.
2. b.populasi sumber daya ikan menurun yang ditunjukkan dengan menurunnya jumlah populasi sumber daya ikan dalam 5 (lima)tahun terakhir;
3. c.kondisi perairannya mendukung kehidupan ikan yang akan ditebar merupakan habitat yang sesuai dengan ikan yang ditebar;
4. d.terdapat kelompok masyarakat pengelola perairan yang berada dalam wilayah administrasi sesuai dengan lokasi Penebaran Kembali;
5. e.tersedianya akses transportasi yang memadai yang dapat menjangkau lokasi Penebaran Kembali;dan
6. e.genangan air lainnya yang dapat diusahakan.
7. a.sungai;
8. b.danau;
9. c.waduk;
10. d.rawa; dan BABIV PENEBARAN KEMBALI Pasal 21 Kriteria wiJayah Penebaran Kembalimeliputi: untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pasal 20

Pemberdayaan perempuan pada keluarga Pembudidaya-lkan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan melalui:

a.pengembangan ekonomi keluarga melalui usaha perikanan dan nonperikanan;
b.pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha;
c.pemberian bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan;
d.pengumpulan dan pertukaran data terpilah dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; dan
e.peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.
f.terhindar dari potensi terjadinya pencemaran meialui identifikasi Iokasi Penebaran Kembali.

(2)Sungai yang akan dilakukan Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dengan kriteria khusus:
1. a.aliran air yang dapat dimanfaatkan dan berlangsung sepanjang tahun, merupakan bagian sungai yang tidak dipengaruhi oleh musim; dan
2. b.kedalaman pada saat musim kemarau paling sedikit 60 (enam puIuh) sentimeter yang diukur dari bagian tengah sungai.
(4)Danau yang akan dilakukan Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 21 huruf b dengan kriteria khusus:
1. a.tingkat kesuburan perairan tinggi dengan ketentuan memiliki kandungan phosphorous (P) Iebih besar atau sama dengan 30 Ilg/1 (tiga puluh mikro gram per liter) dan tingkat kecerahan air kurang dari 4 (empat) meter;
2. b.mempunyai aliran air pemasukan dan pengeluaran yang ditentukan dengan adanya saluran pemasukan ke dalam badan danau dan saluran pengeluaran keluar badan danau;
3. c.untuk danau yang mempunyai spesies ikan endemik, jenis selain ikan asli danau tersebut tidak boleh ditebar dalam rangka mencegah kepunahan populasi ikan endemik akibat dominasi jenis selain ikan asli;dan
4. d.rata-rata kedalaman air pada saat musim kemarau paling sedikit 1 (satu) meter yang diukur dari dasar danau.
(5)Waduk yang akan dilakukan Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dengan kriteria khusus:
1. a.tingkat kesuburan perairan tinggi dengan ketentuan memiliki kandungan phosphorous (P) lebih besar atau sama dengan 30 Jlg/I (tiga puluh mikro gram per liter) dan tingkat kecerahan air kurang dari 4 (empat) meter; dan
2. b.kedalaman air pada saat musim kemarau paling sedikit 1 (satu) meter yang diukur dari dasar waduk.
(6)Rawa yang akan dilakukan Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dengan kriteria khusus:
1. a.tingkat kesuburan perairan tinggi dengan ketentuan memiliki kandungan phosphorous (P) lebih besar atau sarna dengan 30 Ilg/1 (tiga puluh mikro gram per liter) dan tingkat kecerahan air kurang dari 4 (empat) meter; dan
2. b.kedalaman air pada saat musim kemarau paling sedikit 1 (satu) meter yang diukur dari dasar rawa.
(7)Genangan air lainnya yang akan dilakukan Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dengan kriteria khusus:
1. a.tingkat kesuburan perairan tinggi dengan ketentuan memiliki kandungan phosphorous (P) lebih besar atau sama dengan 30 Jlg/I (tiga puluh mikro gram per liter) dan tingkat kecerahan air kurang dari 4 (empat) meter;

Pasal 24

Penebaran Kembali terhadap jenis Ikan yang belurn memenuhi standar nasional Indonesia dan/ atau bukan berasal dari hasil Pembudidayaan Ikan yang bersertifikat dapat dilakukan terhadap Ikan yang memenuhi kriteria:

a.bebas penyakit Ikan berdasarkan penetapan oleh Direktur Jenderal atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
b.tidak termasuk jenis Ikan yang membahayakan bagi lingkungan dan manusia. Mekanisme penebaran kernbali :

(1)Orang yang akan mengusulkan penebaran kembali harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pernerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Permohonan penebaran kernbali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.tujuan penebaran;
2. b.gambaran umum lokasi perairan;
3. c.lokasi penebaran;
4. d.luasan perairan; dan
5. e.jenis, jurnlah, dan ukuran Ikan.
(3)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
1. a.identifikasi sumber daya perairan;
2. b.penetapan jumlah Ikan yang ditebar;
3. c.penentuanjenis dan ukuran Ikan yang ditebar; dan
4. d.manfaat dan dampak ekologi, ekonomi, dan sosial
(5)Hasil verifikasi sebagairnana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
1. a.persetujuan; atau
2. b.penolakan.
(6)Penebaran Kembali dapat dilakukan oleh pihak swasta, Yayasan dan atau perorangan setelah mendapatkan persetujuan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…