DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purwakarta

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis, sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
c.bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka diperlukan peraturan daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubang Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA Dan BUPATI PURWAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
2.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
3.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
4.Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
5.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
6.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
7.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
8.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
9.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan pengembangan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
10.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
11.Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
12.Pelaku Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
13.Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan.
14.Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
15.Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan Organisasi Kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar Organisasi Kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Purwakarta.
16.Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
17.Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan kelengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
18.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang di wujudkan dalam bentuk materil dan/atau non materil.
19.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
20.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
22.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
23.Desa/Kelurahan adalah desa/kelurahan di Kabupaten Purwakarta.
24.Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Purwakarta.
25.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
26.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
27.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang Selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh dewan Perwakilan Rakyat.
28.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan nasional serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan di Daerah dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan.
(2)Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab sesuai karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 3

(1)Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional menjadi tugas Pimpinan Perangkat Daerah, UPT, dan instansi terkait sesuai fungsinya.
(2)Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
1. a.menetepkan kebijakan Pembangunan Kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang – undangan;
2. b.menetapkan rencana strategis Pembangunan Kepemudaan;
3. c.menetapkan kebijakan dan melakukan kerja sama dan kemitraan dalam Pembangunan Kepemudaan dengan Masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah, nasional dan internasioanal;
4. d.mengoordinasikan program Pembangunan Kepemudaan;
5. e.merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan;
6. f.menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
7. g.memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan Organisasi Pemuda dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
8. h.memfasilitasi Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
9. i.mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Organisasi Kepemudaan dan Sumber Daya Pemuda sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi;
10. j.memberikan Pernghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang berperan dalam penyelengaraan Pembangunan Kepemudaan; dan
11. k.memberikan sanksi kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang melanggar dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan.

BAB III

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 4

(1)Pemuda berperan aktif sebagai :
1. a.kekuatan moral;
2. b.kontrol sosial; dan
3. c.agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
(2)Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan :
1. a.menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
2. b.memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental–spritual;
3. c.meningkatkan kesadaran hukum; dan
4. d.meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
(3)Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan :
1. a.memperkuat wawasan kebangsaan;
2. b.membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat;
3. c.membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
4. d.meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
5. e.menjamin transparansi dan akunbilitas publik; dan
6. f.memberikan kemudahan akses informasi.
(4)Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan :
1. a.pendidikan politik dan demokratisasi;
2. b.sumber daya ekonomi;
3. c.kepedulian terhadap masyarakat;
4. d.ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.olahraga, seni, dan budaya;
6. f.kepedulian terhadap lingkungan hidup;
7. g.pendidikan kewirausahaan; dan
8. h.kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 5

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan untuk:

a.menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
b.menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan
c.memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d.melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
e.meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
f.meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional;
g.melestarikan budaya Daerah dan nasional;
h.meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional; dan
i.meningkatkan kerja sama antar Organisasi Pemuda.

Pasal 6

Setiap Pemuda berhak mendapatkan :

a.perlindungan khusunya dari pengaruh destruktif;
b.pelayanan dalam penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
c.advokasi;
d.kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan;
e.akses pada lembaga permodalan dan jejaring Kepemudaan; dan
f.akses membentuk jejaring Kemitraan.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 7

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten, Bupati menyusun kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan yang dituangkan ke dalam :

a.rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten;
b.rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten;
c.rencana strategis Perangkat Daerah terkait;
d.rencana aksi Daerah Kabupaten Pembangunan Kepemudaan; dan
e.rencana pembangunan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang Kepemudaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Rencana strategis Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten, rencana aksi Daerah Kabupaten, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Rencana pembangunan tahunan pemerintah Daerah Kabupaten bidang Kepemudaan sebagaimana rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten dan rencana aksi Daerah Kabupaten dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Rencana aksi Daerah Kabupaten Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, merupakan wujud koordinsi dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kepemudaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, UPT, dan instansi terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Rencana aksi Daerah Kabupaten Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
1. a.arah dan strategi;
2. b.sasaran dan target; dan
3. c.program dan kegiatan.
(3)Rencana aksi Daerah Kabupaten Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah Kabupaten Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis, sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
c.bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka diperlukan peraturan daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubang Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA Dan BUPATI PURWAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
2.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
3.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
4.Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
5.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
6.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
7.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
8.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
9.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan pengembangan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
10.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
11.Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
12.Pelaku Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
13.Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan.
14.Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
15.Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan Organisasi Kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar Organisasi Kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Purwakarta.
16.Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
17.Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan kelengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
18.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang di wujudkan dalam bentuk materil dan/atau non materil.
19.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
20.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
22.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
23.Desa/Kelurahan adalah desa/kelurahan di Kabupaten Purwakarta.
24.Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Purwakarta.
25.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
26.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
27.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang Selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh dewan Perwakilan Rakyat.
28.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan nasional serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan di Daerah dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan.
(2)Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab sesuai karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 3

(1)Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional menjadi tugas Pimpinan Perangkat Daerah, UPT, dan instansi terkait sesuai fungsinya.
(2)Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
1. a.menetepkan kebijakan Pembangunan Kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang – undangan;
2. b.menetapkan rencana strategis Pembangunan Kepemudaan;
3. c.menetapkan kebijakan dan melakukan kerja sama dan kemitraan dalam Pembangunan Kepemudaan dengan Masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah, nasional dan internasioanal;
4. d.mengoordinasikan program Pembangunan Kepemudaan;
5. e.merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan;
6. f.menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
7. g.memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan Organisasi Pemuda dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
8. h.memfasilitasi Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
9. i.mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Organisasi Kepemudaan dan Sumber Daya Pemuda sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi;
10. j.memberikan Pernghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang berperan dalam penyelengaraan Pembangunan Kepemudaan; dan
11. k.memberikan sanksi kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang melanggar dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan.

BAB III

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 4

(1)Pemuda berperan aktif sebagai :
1. a.kekuatan moral;
2. b.kontrol sosial; dan
3. c.agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
(2)Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan :
1. a.menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
2. b.memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental–spritual;
3. c.meningkatkan kesadaran hukum; dan
4. d.meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
(3)Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan :
1. a.memperkuat wawasan kebangsaan;
2. b.membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat;
3. c.membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
4. d.meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
5. e.menjamin transparansi dan akunbilitas publik; dan
6. f.memberikan kemudahan akses informasi.
(4)Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan :
1. a.pendidikan politik dan demokratisasi;
2. b.sumber daya ekonomi;
3. c.kepedulian terhadap masyarakat;
4. d.ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.olahraga, seni, dan budaya;
6. f.kepedulian terhadap lingkungan hidup;
7. g.pendidikan kewirausahaan; dan
8. h.kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 5

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan untuk:

a.menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
b.menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan
c.memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d.melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
e.meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
f.meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional;
g.melestarikan budaya Daerah dan nasional;
h.meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional; dan
i.meningkatkan kerja sama antar Organisasi Pemuda.

Pasal 6

Setiap Pemuda berhak mendapatkan :

a.perlindungan khusunya dari pengaruh destruktif;
b.pelayanan dalam penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
c.advokasi;
d.kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan;
e.akses pada lembaga permodalan dan jejaring Kepemudaan; dan
f.akses membentuk jejaring Kemitraan.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 7

a.rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten;
b.rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten;
c.rencana strategis Perangkat Daerah terkait;
d.rencana aksi Daerah Kabupaten Pembangunan Kepemudaan; dan
e.rencana pembangunan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Rencana strategis Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten, rencana aksi Daerah Kabupaten, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Rencana pembangunan tahunan pemerintah Daerah Kabupaten bidang Kepemudaan sebagaimana rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten dan rencana aksi Daerah Kabupaten dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Rencana aksi Daerah Kabupaten Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, merupakan wujud koordinsi dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kepemudaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, UPT, dan instansi terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Rencana aksi Daerah Kabupaten Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
1. a.arah dan strategi;
2. b.sasaran dan target; dan
3. c.program dan kegiatan.
(3)Rencana aksi Daerah Kabupaten Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah Kabupaten Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.