DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purwakarta

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan standar prosedur operasional layanan Informasi Publik.

(8)Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efesien.

BAB V

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 9

Badan Publik dapat menunjuk pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang membantu PPID dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Pasal 10

(1)Susunan Organisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi meliputi:
1. a.organisasi PPID terdiri dari Pembina, Pengarah/ Atasan PPID, Tim Pertimbangan, PPID Utama, dan PPID Pembantu;
2. b.pembina sebagaimana dimaksud pada huruf (a) terdiri dari: Bupati dan Wakil Bupati.
3. c.Pengarah/ atasan PPID adalah Sekretaris Daerah;
4. d.Tim Pertimbangan terdiri dari para asisten daerah, para kepala perangkat daerah, staf ahli Bupati bidang pemerintahan, hukum dan politik, Kepala bagian hukum, Kepala kesatuan bangsa dan politik, dan Sekretaris DPRD;
5. e.PPID utama adalah sekretaris dinas komunikasi dan informatika;
6. f.PPID pembantu terdiri dari para sekretaris perangkat daerah, para camat, dan kepala bidang pengelola informasi publik pada dinas komunikasi dan informatika, bagian yang memegang fungsi humas pada sekretariat DPRD;
7. g.bidang pendukung PPID terdiri dari sekretariat pengelola layanan informasi dan dokumentasi, bidang pengelolaan data dan klasifikasi informasi, bidang pelayanan informasi dan dokumentasi, dan bidang fasilitasi sengketa informasi.
(2)Pelayanan informasi dan dokumentasi meliputi 4 (empat) fungsi:
1. a.pengelolaan informasi;
2. b.dokumentasi arsip;
3. c.layanan;
4. d.pelayanan dan fasilitasi sengketa

Pasal 11

(1)Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik yang berada di daerah merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik.
(2)PPID di lingkungan badan lain ditunjuk oleh pimpinan setiap Badan Publik yang bersangkutan.
(3)PPID organisasi non-pemerintah ditunjuk oleh pimpinan organisasi yang bersangkutan.

Pasal 12

PPID bertanggungjawab di bidang layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

Pasal 13

(1)PPID Utama bertanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di setiap PD.
(2)Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Utama bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik meliputi:
1. a.informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. b.informasi yang wajib diumumkan secara serta- merta;
3. c.informasi yang wajib tersedia setiap saat;
4. d.informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon Informasi Publik.
(3)Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Utama bertugas mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap Perangkat Daerah dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing Perangkat Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
(4)Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
(5)Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik PPID bertugas untuk mengkoordinasikan:
1. a.pengumuman Informasi Publik melalui media regional dan/atau media setempat yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
2. b.penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat.
(6)Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas:
1. a.mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi dibidang layanan informasi;
2. b.sebelum menyatakan informasi publik yang dikecualikan, PPID terlebih dahulu melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
4. d.dalam hal informasi publik yang dikecualikan, maka PPID menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
5. e.mengembangkan kapasitas staf dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik.
(7)Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik, PPID bertugas mengkoordinasikan penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak.

Pasal 14

(1)PPID Non-Pemerintah bertanggung jawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik di bawah penguasaannya yang dapat diakses oleh publik.
(2)Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Utama berwenang:

a.mengkoordinasikan PPID Pembantu dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
b.mengkoordinasikan kepada pengarah atau atasan PPID tentang suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan hasil pengujian tentang konsekuensi;
c.menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.
d.menugaskan bidang-bidang dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya PPID Utama bertanggungjawab kepada Pengarah/atasan PPID.

Pasal 17

(1)Pengumpulan informasi merupakan aktifitas penghimpunan kegiatan yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.
(2)Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
(3)Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip statistik maupun dinamis.
(4)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di setiap Perangkat Daerah, sedangkan arsip statistik dan dinamis merupakan arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
(5)Penyediaan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan sebagai berikut:
1. a.mengenali tugas pokok dan fungsi satuan kerjanya;
2. b.mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja;
3. c.mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan; dan
4. d.membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen.
(6)Proses pengumpulan informasi yang berada di setiap Perangkat Daerah dibuatkan dalam bentuk bagan alur;
1. a.setiap informasi di Perangkat Daerah merupakan tanggungjawab pimpinan Perangkat Daerah;
2. b.setiap informasi disampaikan ke PPID pembantu pada masing-masing perangkat Daerah untuk disampaikan kepada PPID utama melalui pusat data; dan
3. c.setiap informasi yang diterima oleh pusat data diolah dan disediakan untuk kepentingan pelayanan informasi yang dilakukan oleh PPID Utama.
(7)Mekanisme pengumpulan informasi;
1. a.setiap pimpinan Perangkat Daerah menugaskan para PPID pembantu untuk melaksanakan pengumpulan informasi;
2. b.setiap PPID Pembantu wajib melaksanakan pengumpulan, pendokumentasian dan pengklarifikasian informasi pelaksanaan kegiatan tupoksinya baik yang sudah, sedang dan yang akan dilaksanakan; dan
3. c.setiap pejabat dilingkup Perangkat Daerah harus membuat catatan pelaksanaan kegiatan dan mendokumentasikannya secara baik (secara elektronik maupun non elektronik) yang disampaikan kepada PPID Utama.

Pasal 18

(1)Proses pengklarifikasian informasi terdiri dari:
1. a.informasi yang bersifat publik; dan
2. b.informasi yang dikecualikan.
(2)Informasi yang bersifat publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan subjek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap Perangkat Daerah.
(3)Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dengan memperhatikan prinsip ketat, terbatas dan tidak mutlak, mana yang harus diatur dan ditambah Poin dalam hal jangka watu pengecualian.
(4)Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melalui metode uji konsekuensi bahaya yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila informasi itu terbuka.
(5)Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
(6)Usulan klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh satuan kerja yang memiliki kemandirian dalam mengelola kegiatan, anggaran dan administrasi.
(7)Penetapan yang bersifat tidak mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui rapat tim pertimbangan yang ditetapkan oleh pengarah/atasan PPID.

Pasal 19

(1)Pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan dilaksanakan oleh PPID dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelompokan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b.
(2)Dalam melakukan pengujian konsekuensi, PPID Pembantu bersama PPID Utama dan Tim Pertimbangan, menyampaikan hasil uji konsekuensi kepada pengarah/atasan PPID untuk ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan.
(3)Dalam melakukan pengujian konsekuensi, PPID dapat meminta saran konsultan informasi dan komunikasi.
(4)Dalam melakukan pengujian konsekuensi PPID wajib berdasarkan alasan dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan.
(5)Dalam melakukan pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPID wajib menyebutkan secara jelas dan tegas pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan.
(6)Ketentuan yang dimaksud sebagaimana pada ayat (4) dan ayat (5) bertujuan untuk:
1. a.memastikan agar masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif dalam pembuatan keputusan yang memiliki dampak serius pada publik;
2. b.memastikan agar masyarakat mendapat informasi mengenai kemungkinan bahaya bagi kesehatan dan keselamatannya serta upaya-upaya yang memadai untuk mencegahnya;
3. c.memastikan agar pihak yang berwenang bertindak secara adil terhadap masyarakat;
4. d.memastikan agar masyarakat tidak mengalami kerugian akibat penyalahgunaan wewenang;
5. e.memastikan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dapat diketahui oleh publik;
6. f.memastikan akuntabilitas badan publik; dan/atau
7. g.memastikan bahwa norma-norma yang berlaku di masyarakat tetap dihormati, dan institusi-institusi adat dan sosial yang hidup dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara dengan baik.
(7)Alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), ayat (5) dan ayat (6) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik.
(8)PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam suatu salinan Informasi Publik yang akan diberikan kepada publik.
(9)Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi, PPID wajib memberikan alasan dan materinya pada masing-masing hal yang dihitamkan atau dikaburkan.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan standar prosedur operasional layanan Informasi Publik.

(8)Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efesien.

BAB V

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 9

Pasal 10

(1)Susunan Organisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi meliputi:
1. a.organisasi PPID terdiri dari Pembina, Pengarah/ Atasan PPID, Tim Pertimbangan, PPID Utama, dan PPID Pembantu;
2. b.pembina sebagaimana dimaksud pada huruf (a) terdiri dari: Bupati dan Wakil Bupati.
3. c.Pengarah/ atasan PPID adalah Sekretaris Daerah;
4. d.Tim Pertimbangan terdiri dari para asisten daerah, para kepala perangkat daerah, staf ahli Bupati bidang pemerintahan, hukum dan politik, Kepala bagian hukum, Kepala kesatuan bangsa dan politik, dan Sekretaris DPRD;
5. e.PPID utama adalah sekretaris dinas komunikasi dan informatika;
6. f.PPID pembantu terdiri dari para sekretaris perangkat daerah, para camat, dan kepala bidang pengelola informasi publik pada dinas komunikasi dan informatika, bagian yang memegang fungsi humas pada sekretariat DPRD;
7. g.bidang pendukung PPID terdiri dari sekretariat pengelola layanan informasi dan dokumentasi, bidang pengelolaan data dan klasifikasi informasi, bidang pelayanan informasi dan dokumentasi, dan bidang fasilitasi sengketa informasi.
(2)Pelayanan informasi dan dokumentasi meliputi 4 (empat) fungsi:
1. a.pengelolaan informasi;
2. b.dokumentasi arsip;
3. c.layanan;
4. d.pelayanan dan fasilitasi sengketa

Pasal 11

(1)Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik yang berada di daerah merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik.
(2)PPID di lingkungan badan lain ditunjuk oleh pimpinan setiap Badan Publik yang bersangkutan.
(3)PPID organisasi non-pemerintah ditunjuk oleh pimpinan organisasi yang bersangkutan.

Pasal 12

PPID bertanggungjawab di bidang layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

Pasal 13

(1)PPID Utama bertanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di setiap PD.
(2)Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Utama bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik meliputi:
1. a.informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. b.informasi yang wajib diumumkan secara serta- merta;
3. c.informasi yang wajib tersedia setiap saat;
4. d.informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon Informasi Publik.
(3)Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Utama bertugas mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap Perangkat Daerah dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing Perangkat Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
(4)Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
(5)Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik PPID bertugas untuk mengkoordinasikan:
1. a.pengumuman Informasi Publik melalui media regional dan/atau media setempat yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
2. b.penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat.
(6)Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas:
1. a.mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi dibidang layanan informasi;
2. b.sebelum menyatakan informasi publik yang dikecualikan, PPID terlebih dahulu melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
4. d.dalam hal informasi publik yang dikecualikan, maka PPID menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
5. e.mengembangkan kapasitas staf dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik.
(7)Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik, PPID bertugas mengkoordinasikan penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak.

Pasal 14

(1)PPID Non-Pemerintah bertanggung jawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik di bawah penguasaannya yang dapat diakses oleh publik.
(2)Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Utama berwenang:

a.mengkoordinasikan PPID Pembantu dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
b.mengkoordinasikan kepada pengarah atau atasan PPID tentang suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan hasil pengujian tentang konsekuensi;
c.menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.
d.menugaskan bidang-bidang dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya PPID Utama bertanggungjawab kepada Pengarah/atasan PPID.

Pasal 17

(1)Pengumpulan informasi merupakan aktifitas penghimpunan kegiatan yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.
(2)Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
(3)Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip statistik maupun dinamis.
(4)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di setiap Perangkat Daerah, sedangkan arsip statistik dan dinamis merupakan arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
(5)Penyediaan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan sebagai berikut:
1. a.mengenali tugas pokok dan fungsi satuan kerjanya;
2. b.mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja;
3. c.mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan; dan
4. d.membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen.
(6)Proses pengumpulan informasi yang berada di setiap Perangkat Daerah dibuatkan dalam bentuk bagan alur;
1. a.setiap informasi di Perangkat Daerah merupakan tanggungjawab pimpinan Perangkat Daerah;
2. b.setiap informasi disampaikan ke PPID pembantu pada masing-masing perangkat Daerah untuk disampaikan kepada PPID utama melalui pusat data; dan
3. c.setiap informasi yang diterima oleh pusat data diolah dan disediakan untuk kepentingan pelayanan informasi yang dilakukan oleh PPID Utama.
(7)Mekanisme pengumpulan informasi;
1. a.setiap pimpinan Perangkat Daerah menugaskan para PPID pembantu untuk melaksanakan pengumpulan informasi;
2. b.setiap PPID Pembantu wajib melaksanakan pengumpulan, pendokumentasian dan pengklarifikasian informasi pelaksanaan kegiatan tupoksinya baik yang sudah, sedang dan yang akan dilaksanakan; dan
3. c.setiap pejabat dilingkup Perangkat Daerah harus membuat catatan pelaksanaan kegiatan dan mendokumentasikannya secara baik (secara elektronik maupun non elektronik) yang disampaikan kepada PPID Utama.

Pasal 18

(1)Proses pengklarifikasian informasi terdiri dari:
1. a.informasi yang bersifat publik; dan
2. b.informasi yang dikecualikan.
(2)Informasi yang bersifat publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan subjek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap Perangkat Daerah.
(3)Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dengan memperhatikan prinsip ketat, terbatas dan tidak mutlak, mana yang harus diatur dan ditambah Poin dalam hal jangka watu pengecualian.
(4)Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melalui metode uji konsekuensi bahaya yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila informasi itu terbuka.
(5)Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
(6)Usulan klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh satuan kerja yang memiliki kemandirian dalam mengelola kegiatan, anggaran dan administrasi.
(7)Penetapan yang bersifat tidak mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui rapat tim pertimbangan yang ditetapkan oleh pengarah/atasan PPID.

Pasal 19

(1)Pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan dilaksanakan oleh PPID dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelompokan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b.
(2)Dalam melakukan pengujian konsekuensi, PPID Pembantu bersama PPID Utama dan Tim Pertimbangan, menyampaikan hasil uji konsekuensi kepada pengarah/atasan PPID untuk ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan.
(3)Dalam melakukan pengujian konsekuensi, PPID dapat meminta saran konsultan informasi dan komunikasi.
(4)Dalam melakukan pengujian konsekuensi PPID wajib berdasarkan alasan dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan.
(5)Dalam melakukan pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPID wajib menyebutkan secara jelas dan tegas pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan.
(6)Ketentuan yang dimaksud sebagaimana pada ayat (4) dan ayat (5) bertujuan untuk:
1. a.memastikan agar masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif dalam pembuatan keputusan yang memiliki dampak serius pada publik;
2. b.memastikan agar masyarakat mendapat informasi mengenai kemungkinan bahaya bagi kesehatan dan keselamatannya serta upaya-upaya yang memadai untuk mencegahnya;
3. c.memastikan agar pihak yang berwenang bertindak secara adil terhadap masyarakat;
4. d.memastikan agar masyarakat tidak mengalami kerugian akibat penyalahgunaan wewenang;
5. e.memastikan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dapat diketahui oleh publik;
6. f.memastikan akuntabilitas badan publik; dan/atau
7. g.memastikan bahwa norma-norma yang berlaku di masyarakat tetap dihormati, dan institusi-institusi adat dan sosial yang hidup dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara dengan baik.
(7)Alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), ayat (5) dan ayat (6) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik.
(8)PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam suatu salinan Informasi Publik yang akan diberikan kepada publik.
(9)Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi, PPID wajib memberikan alasan dan materinya pada masing-masing hal yang dihitamkan atau dikaburkan.