DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purwakarta

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Penyelanggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengintegrasian dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Purwakarta, maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).
3.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA dan BUPATI PURWAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
6.Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta.
7.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta
8.Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
9.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
10.Manajemen Risiko SPBE adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE.
11.Risiko SPBE adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.
12.Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
13.Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
14.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
15.Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
16.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan memiliki nilai manfaat.
17.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
18.Jaringan Lokal (Local Area Network), yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
19.Jaringan Jarak Jauh (Wide Area Network), yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
20.Pusat Data Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
21.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
22.Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
23.Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
24.Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
25.Tata Kelola TIK adalah struktur, proses, dan mekanisme untuk memastikan keselarasan TIK dengan tujuan dan proses bisnis Perangkat Daerah, realisasi potensi manfaat TIK, pengelolaan risiko TIK, dan optimalisasi sumber daya TIK.
26.Perangkat Daerah Mandiri TIK adalah Perangkat Daerah yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
27.Perangkat Daerah Pemilik Layanan adalah Perangkat Daerah yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung-jawab layanan dimaksud.
28.Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
29.Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
30.Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, source-code, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
31.Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut dengan Service Desk Tier 1 adalah staf atau unit di Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (single point contact) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di Perangkat Daerah Pemilik Layanan.
32.Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan Service Desk Tier 2 adalah unit di Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK Perangkat Daerah yang tidak mampu diselesaikan oleh Service Desk Tier 1.

BAB II

MAKSUD,TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintahan Daerah agar dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
(2)Tujuan pengaturan SPBE adalah sebagai berikut:
1. a.menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi;
2. b.menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan non publik; dan
3. c.menciptakan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB III

PRINSIP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Arsitektur SPBE;
b.Peta Rencana SPBE dan Proses Bisnis;
c.Data dan Informasi;
d.Aplikasi;
e.Infrastruktur;
f.Organisasi dan Manajemen;
g.Manajemen Risiko;
h.pemantauan dan pengawasan;
i.Audit teknologi informasi dan komunikasi;
j.Pendanaan; dan
k.Partisipasi masyarakat dan Pelaku Usaha.

Pasal 4

(1)SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip :
1. a.efisiensi;
2. b.efektivitas;
3. c.keterpaduan;
4. d.kesinambungan;
5. e.interoperabilitas;
6. f.akuntabilitas; dan
7. g.keamanan.
(2)Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
(3)Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
(4)Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
(5)Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
(6)Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
(7)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggung jawaban dari pelaksanaan SPBE.
(8)Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi.

BAB IV

ARSITEKTUR SPBE

Pasal 5

(1)Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah mengacu pada Arsitektur SPBE.
(2)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(3)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(4)Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aparatur Negara untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional.
(5)Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu- waktu sesuai dengan kebutuhan.
(6)Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah; atau
4. d.perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(7)Pelaksaaan reviu arsitektur SPBE dilakukan oleh tim koordinasi SPBE yang telah ditetapkan oleh Bupati.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PETA RENCANA SPBE DAN PROSES BISNIS

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyusun Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
(2)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4)Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(5)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu- waktu sesuai dengan kebutuhan.
(6)Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
2. b.perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
4. d.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
(7)Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bupati.
(8)Bupati Dalam rangka pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
(2)Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE, serta mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
(3)Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan proses bisnis kabupaten
(4)Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
(5)Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

DATA DAN INFORMASI

Pasal 8

(1)Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
(2)Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
(3)Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah, Pemerintah daerah lainnya dan/atau dengan Instansi Pusat dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
(4)Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Setiap Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi, dapat diintegrasikan dengan data yang lainnya, serta keutuhan data dan informasinya.
(3)Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
(4)Penyedian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

Pasal 10

(1)Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi,integrasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
(2)Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan melalui :
1. a.menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
2. b.menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
3. c.menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi;
4. d.menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…