DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang jenis dan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah, penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah, penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah, pengawasan, pelaporan, patisipasi masyarakat, dan pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; Menimbang BUPATIPURWAKARTA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA • PENYELENGGARAANCADANGANPANGAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG NOMOR 2 TAHUN 2025 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT f 21 /

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4.Perangkat Daerah adalah un sur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pangan.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai un sur penyelenggarapemerintahan Desa.
7.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.
8.Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
9.Pangan PokokTertentu adalah Pangan Pokokyang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomidan menimbulkan gejolaksosial di masyarakat.
10.Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11.Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut CPPDesadalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
12.Beras adalah butir padi yang sudah terkelupas dari kulitnya, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies oryza sativa.
13.Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan biologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
14.Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.
15.Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung Meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. • • f / It III~I Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.jenis dan jumlah CPPD;
b.penyelenggaraan CPPD;
c.penyelenggaraan CPPDes;
d.pengawasan;
e.pelaporan;
f.partisipasi masyarakat; dan
g.pembiayaan.
a.menjaga keseimbangan dan meningkatkan pengelolaan cadangan Pangan;
b.meningkatkan penyediaan Pangan untuk menjamin pasokan Pangan yang stabil antar waktu dan antar Daerah di wilayah Daerah; dan
c.memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang mengalami Keadaan Darurat dan kerawanan Pangan pasca Bencana Alam dan Bencana Sosial. • Pasal 3 CPPDdimaksudkan untuk:
a.pengelolaan cadangan pangan;
b.menyediakan CPPD dalam menghadapi Keadaan Darurat, Bencana Alam, Bencana Sosial dan pasca bencana. • Bagian Kedua Maksud dan Tujuan
1. 16.Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat serta teror.
2. 17.Anggaran Pendapatan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. 18.Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disingkat BUMNadalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang Pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya.
4. 19.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMDadalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. 20.BUMDESadalah Usaha Milik Desa (BUMDes)adalah badan hukum yang didirikan oleh desa danj'atau bersama desa-desa untuk mengelola usaha, mengembangkan investasi, dan menyediakan jasa pelayanan. BUMDes berfungsi sebagai penggerak perekonomian di tingkat desa. Pasa12 Bagian Kesatu Umum BABIII PENYELENGGARAANCADANGANPANGANPEMERINTAHDAERAH Pasa16

(1)Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan Cadangan Pangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara perhitungan jumlah cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
(2)Penetapanjumlah CPPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1)disertai dengan penetapan standar mutu Pangan Pokok Tertentu berupa Beras dan Pangan 4Rinnyasebagai CPPD.
(3)Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: ~" produksi Pangan Pokok Tertentu;
1. b.kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat, Bencana Alam dan Bencana Sosial; dan
2. c.kerawanan Pangan;
(4)Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(5)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan Keputusan Bupati. • Pasa15
(1)CPPD berupa Pangan Pokok Tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.
(2)Jenis Pangan Pokok tertentu yang ditetapkan sebagai CPPD meliputi Beras dan Pangan lainnya.
(3)Penyelenggaraan CPPD atas jenis Pangan Pokok Tertentu berupa Beras dan Pangan lainnya sebagai CPPDsebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan sesuai dengan kemampuan APBD.
(4)Penetapan jenis Pangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Keputusan Bupati .
(1)Pengelolaan CPPDdisimpan di Gudang BUMNatau BUMDdan atau gudang badan usaha lainnya sebagai Pengelola.
(2)Pengelola sebagairnana dimaksud ayat (1) bertanggung iawab untuk rnernelihara dan menjaga kualitas cadangan Pangan agar tetap sesuai dengan kondisi asalnya.
(3)Pengelolaharus rnemperbaharui cadangan pangan tersebut agar kualitasnya tetap terjaga.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
(1)Pengadaan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pernbelian Pangan Pokok Tertentu dan Pangan lainnya yang ditetapkan
2. b.sebagai CPPD dan/ atau rnenggunakan rnetode pengadaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. fr. diutamakan pembelian produksi dalam negeri termasuk pembelian dari stok kornersial BUMNdan/ atau BUMD;dan
3. c.pernbelian CPPD produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada
4. d.huruf b mengacu pada ketentuan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
5. d.diutamakan pembelian produksi dalam negeri termasuk pembelian dari stok komersial BUMNdarr/atau BUMD;dan
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diatur dalarn Peraturan Bupati.
1. a.BUMNyang bergerak di bidang pangan;
2. b.BUMDyang bergerak di bidang pangan; dan/ atau
3. c.Bumdes yang bergerak dibidang pangan.
(2)Penyelenggaraan CPPD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan rnelalui:
1. a.pengadaan;
2. b.pengelolaan; dan
3. c.penyaluran.

BAB II

JENIS DANJUMLAHCADANGANPANGANPEMERINTAHDAERAH

Pasal 7

(1)Dalam rangka penyelenggaraan CPPD,Dinas dapat bekerja sarna dengan : • • sebagaimana

Pasal 12

(1)Pemerintah Desa menindaklanjuti penetapan CPPDes dimaksud dalam Pasal 11, dengan menyelenggarakan : 1 71 b? 1 i 1'--1 r--r---l~~-J-f---,

Pasal 11

(1)Kepala Desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai CPPDes.
(2)Bupati berdasarkan usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPDes.
(3)Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Desa;
2. b.kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
3. c.kerawanan Pangan di wilayah Desa.
(4)Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3)disesuaikan dengan :
1. a.kebutuhan konsumsi masyarakat Desa; dan
2. b.potensi sumber daya Desa. BABIV PENYELENGGARAANCADANGANPANGANPEMERINTAHDESA

Pasal 10

(1)Penyaluran CPPDdilaksanakan oleh Dinas.
(2)Penyaluran CPPDdilaksanakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),untuk menanggulangi:
1. a.kekurangan Pangan;
2. b.gejolak harga Pangan;
3. c.bencana Alam;
4. d.bencana Sosial; dan / atau
5. e.keadaan Darurat.
(3)Selain untuk penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyaluran Cadangan Pangan, dapat dimanfaatkan untuk :
1. a.masyarakat miskin darr/atau yang mengalami Rawan Pangan dan gizi;
2. b.stabilisasi harga pangan;
3. c.mengatasi krisis pangan;
4. d.mengatasi masalah pangan;
5. e.pemberian bantuan pangan;
6. f.keperluan pemerintah daerah lain; dan/ atau
7. g.Keperluan lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Bupati.
(1)KepalaDesa menyampaikan laporan Penyelenggaraan CPPDeskepada Camat.
(2)Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan CPPDeskepada Dinas.
(3)Dinas menyampaikan laporan Penyelenggaraan CPPDkepada Bupati.
(4)Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan CPPDkepada Gubernur. BABVI PELAPORAN Pasal 14
(1)Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan CPPD.
(2)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pengawasan terhadap penyelenggaraan CPPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.penyaluran CPPDsampai dengan titik distribusi; dan
2. b.penyaluran CPPDdari titik distribusi kepada masyarakat.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan penyelenggaraan CPPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. BABV PENGAWASAN Pasal 13
(1)Pengadaan CPPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Desa setempat.
(2)Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah .
(3)Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk CPPDesyang ditetapkan oleh gubernur.
(4)Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk CPPDesyang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Dalam penyelenggaraan CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pengelola CPPDesdapat bekerjasama dengan Badan Usaha MilikDesa.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pengelola CPPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dalam Peraturan Bupati.
1. a.pengadaan;
2. b.pengelolaan; dan
3. c.penyaluran.
(2)Dalam melaksanakan penyelenggaraan CPPDessebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pemerintah Desa dapat membentuk unit pengelola CPPDes. • • I Pasal 20 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor93 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 93) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai CPPDdan CPPDes dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 153) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. • BABIX KETENTUANPENUTUP BAB VIn PEMBIAYAAN • Pasal 17

(1)Pembiayaan Penyelenggaraan CPPD bersumber dari :
1. a.APBD; dan
2. b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pembiayaan penyelenggaraan CPPDes bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1)Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. BAS VII PARTISIPASIMASYARAKAT
(5)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun darr/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan penyelenggaraan CPPD diatur dalam Peraturan Bupati. 10 LEMBARANDA RAH KABUPATENPURWAKARTATAHUN 2025 NOMOR 2 81 PERATURANDAERAH KABUPATENPURWAKARTA ROVIN81JAWA BARAT : (2/34/2025) URWAKARTA,KABUPA ,,_fSAEPUL AHRIBINZEIN Diundangkan di Purwakarta pada tan al.2.lt April 1.O.25'" SEKRE ARIS DAERAH Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta. • • 11 III. Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

PASALOEMIPASALII. UMUM Cadangan pangan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilisasi harga pangan, terutama pada komoditi pangan pokok seperti beras, jagung dan kedelai yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Saat terjadi lonjakan harga disebabkan kurangnya pasokan, cadangan pangan dapat dilepas ke pasar untuk menstabilkan harga. Sebaliknya jika harga berasa anjlok dapat disimpan sebagai cadangan pangan untuk mengurangi pasokan yang berlimpah di pasar. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pengelolaan cadangan Pangan Nasional setidaknya mencakup cadangan pangan pemerintah, cadangan pemerintah daerah yang meliputi cadangan pangan provinsi, kabupaten dan desa serta cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan ini sangat penting untuk mengantisipasi kurangya ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan atau keadaan darurat. Dalam pelaksanaannya proses pengelolaan cadangan pangan Kabupaten tidak semudah membalik telapak tangan, untuk itu perlu sinergi dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan karena idealnya cadangan beras sebagai komiditi utama yang dikelola dengan sistem pengelolaan/ disposal stok yang akan diberlakukan, jumlah stok Cadangan Beras Pemerintah nantinya akan berada dalam kisaran aman. Disisi lain tidak kalah pentingnya dengan Cadangan Pangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaterr/Kota dan/atau Pemerintah Oesa juga berkewajiban menetapkan jenis dan jumlah Cadangan Pangan tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat setempat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Hal ini nantinya akan berdampak pula dengan pengelolaan Cadangan Pangan Provinsi dan Kabupaten /Kota yang juga berkewajiban dalam menjaga keseimbangan Cadangan Pangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan. I. PENJELASANATAS PERATURANDAERAHKABUPATENPURWAKARTA NOMOR2 TAHUN2025 TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGANPANGANPEMERINTAHDAERAH • • 12 TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENPURWAKARTATAHUN2025 NOM OR 2; Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…