DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purwakarta

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan peran serta masyarakat, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mengatur lebih lanjut pengelolaan sampah dengan Peraturan Daerah sesuai kewenangannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3910);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2000 Nomor 6);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 11);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 7);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA dan BUPATI PURWAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Purwakarta
2.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengelolaan sampah.
6.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPMPTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
7.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
8.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
10.Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11.Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/ kantong/keranjang sampah.
12.Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
13.Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
15.Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
16.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
17.Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan Sampah.
18.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
20.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
21.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
22.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah.
23.Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
24.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing- masing.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi tugas dan wewenang pemerintah daerah, penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, lembaga pengelola Sampah, hak dan kewajiban, perizinan, insentif dan disinsentif, kerja sama dan kemitraan, pembiayaan dan kompensasi, bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dan penyelesaian sengketa, larangan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, sanksi administratif, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan.

Pasal 3

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas :

a.tanggung jawab;
b.berkelanjutan;
c.manfaat;
d.keadilan;
e.kesadaran;
f.kebersamaan;
g.keselamatan;
h.keamanan; dan
i.nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan Sampah bertujuan :

a.mengurangi kuantitas dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh Sampah;
b.meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
c.meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
d.menjadikan Sampah sebagai sumber daya; dan
e.mengubah perilaku masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah, meliputi :

a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
b.melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan Sampah;
c.memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan Sampah;
d.melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan Sampah;
f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola Sampah; dan
g.melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

Pasal 6

(1)Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang :
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. b.menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. d.menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA Sampah;
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA Sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
6. f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Penetapan lokasi TPST dan TPA Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 7

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi :

a.pengurangan Sampah; dan
b.penanganan Sampah.

Pasal 8

(1)Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi kegiatan :
1. a.pembatasan timbulan Sampah;
2. b.pendauran ulang Sampah; dan/atau
3. c.pemanfaatan kembali Sampah.
(2)Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah- langkah sebagai berikut :
1. a.menetapkan target pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
2. b.memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
3. c.memfasilitasi penerapan label yang ramah lingkungan;
4. d.memfasilitasi kegiatan yang mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
5. e.memfasilitasi pemasaran produk daur ulang.
(3)Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan Sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
(4)Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
(5)Prosedur dan tata cara pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam menangani Sampah dilakukan dengan cara :

a.pemilahan;
b.pengumpulan;
c.pengangkutan;
d.pengolahan; dan
e.pemrosesan akhir Sampah.

Pasal 10

(1)Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui pemilahan Sampah rumah tangga sesuai dengan jenis Sampah.
(2)Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat Sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan peran serta masyarakat, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mengatur lebih lanjut pengelolaan sampah dengan Peraturan Daerah sesuai kewenangannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3910);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2000 Nomor 6);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 11);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 7);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA dan BUPATI PURWAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Purwakarta
2.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengelolaan sampah.
6.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPMPTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
7.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
8.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
10.Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11.Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/ kantong/keranjang sampah.
12.Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
13.Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
15.Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
16.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
17.Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan Sampah.
18.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
20.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
21.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
22.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah.
23.Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
24.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing- masing.

Pasal 2

Pasal 3

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas :

a.tanggung jawab;
b.berkelanjutan;
c.manfaat;
d.keadilan;
e.kesadaran;
f.kebersamaan;
g.keselamatan;
h.keamanan; dan
i.nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan Sampah bertujuan :

a.mengurangi kuantitas dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh Sampah;
b.meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
c.meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
d.menjadikan Sampah sebagai sumber daya; dan
e.mengubah perilaku masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah, meliputi :

a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
b.melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan Sampah;
c.memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan Sampah;
d.melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan Sampah;
f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola Sampah; dan
g.melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

Pasal 6

(1)Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang :
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. b.menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. d.menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA Sampah;
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA Sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
6. f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Penetapan lokasi TPST dan TPA Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 7

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi :

a.pengurangan Sampah; dan
b.penanganan Sampah.

Pasal 8

(1)Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi kegiatan :
1. a.pembatasan timbulan Sampah;
2. b.pendauran ulang Sampah; dan/atau
3. c.pemanfaatan kembali Sampah.
(2)Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah- langkah sebagai berikut :
1. a.menetapkan target pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
2. b.memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
3. c.memfasilitasi penerapan label yang ramah lingkungan;
4. d.memfasilitasi kegiatan yang mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
5. e.memfasilitasi pemasaran produk daur ulang.
(3)Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan Sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
(4)Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
(5)Prosedur dan tata cara pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam menangani Sampah dilakukan dengan cara :

a.pemilahan;
b.pengumpulan;
c.pengangkutan;
d.pengolahan; dan
e.pemrosesan akhir Sampah.

Pasal 10

(1)Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui pemilahan Sampah rumah tangga sesuai dengan jenis Sampah.
(2)Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat Sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.