DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 212

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Nama, Tempat Kedudukan, dan Jangka Waktu, Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha, Modal, Organ dan Pegawai, Tarif, Satuan Pengawas Intern, Komiter Audit dan Komite Lainnya, Perencanaan, Operasional dan Pelaporan, Penggunaan Laba, Kepailitan, Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai, Pembinaan dan Pengawasan, Asosiasi, Pembubaran, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa badan usaha yang mengelola air minum di Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada huruf a telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 3/PD/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 3/PD/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5802);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA dan BUPATI PURWAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM GAPURA TIRTA RAHAYU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu, selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
7.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
8.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
10.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum serta mewakili Perumda Air Minum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan BUMD.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan nama Perusahaan Daerah Air Minum, yang semula bernama Perusahaan Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu menjadi Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai nama dan lambang Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Wilayah Daerah.

Pasal 4

Jangka waktu pendirian Perumda Air Minum diatur dalam Anggaran Dasar Perumda Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Maksud dan Tujuan Pendirian Perumda Air Minum meliputi :
1. a.menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya;
2. b.mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
3. c.memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda Air Minum melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
1. a.memproduksi air dan menyediakan air bersih;
2. b.mendistribusikan air bersih dan air minum kepada pelanggan;
3. c.mendirikan, membangun dan/atau mengelola instalasi air bersih; dan
4. d.membentuk dan mengembangkan unit usaha.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Pelayanan air minum perpipaan hanya dapat diusahakan oleh Perumda Air Minum.
(2)Kewenangan Perumda Air Minum yaitu:
1. a.Mengambil Air Baku dari sumber air permukaan dan/ atau air tanah;
2. b.Mengolah Air Baku untuk diolah menjadi air minum;
3. c.Menyalurkan air minum melalui pipa tranmisi / distribusi kepada pelanggan;
4. d.Menjual air minum kepada pelanggan baik secara langsung maupun melalui pipa transmisi / distribusi / pipa dinas;
5. e.Menjual air minum kepada pelanggan khusus dalam bentuk air curah; dan atau
6. f.Memberikan rekomendasi teknis Izin Penyelenggaraan SPAM kepada badan usaha.

BAB IV

TARIF

Pasal 7

(1)Modal dasar Perumda Air Minum ditetapkan sebesar Rp. 92.731.000.000,- (sembilan puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah).
(2)Modal yang disetor Perumda Air Minum sampai dengan 31 Desember 2018 berdasarkan audit sebesar Rp. 23.428.164.276,- (dua puluh tiga milyar empat ratus dua puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
(3)Sisa kewajiban penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum yang belum dipenuhi sebesar Rp. 69.302.835.724,- (enam puluh sembilan milyar tiga ratus dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).
(4)Pemenuhan kewajiban penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

ORGAN DAN PEGAWAI

Pasal 8

(1)Organ Perumda Air Minum, terdiri dari :
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.
(2)Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diangkat dan diberhentikan oleh KPM.

Pasal 9

(1)Organ Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum.
(2)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.rapat tahunan;
2. b.rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum; dan
3. c.rapat luar biasa.

Pasal 10

(1)Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping.
(2)Selain hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum dilarang memiliki hubungan yang timbul karena perkawinan.

Isi peraturan

Teks212PDFHirarki

Memuat teks peraturan…