DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 6 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif yang meliputi Ketentuan Umum, Pelaksanaan Ekonomi Kreatif, Ekosistem Ekonomi Kreatif, Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemantauan dan Evaluasi, Kelembagaan, Pengenaan dan Pegawasan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dcngan:

l.Darrah Kabupare n yang selanju tnya disebut Darrah adalah Dacrah Kabupaten Purwakarta.
1. 2.Bupati adalah Ilupati Purwakarta.
2. 3.Pcmcrintah Dacrah adalah Bupati scbagai unsur pcnyclenggara pcmerintahan dacrah yang memimpin PENGEMDANGANTENTJ\NGP8RJ\TURAN J)J\8RAH EKONOMI KR£J\TIF Dcngan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWJ\KILAN r~AKYAT DJ\ERAHKAI3UPATEN PURWAKJ\I~TA dan IlUPATI PURWAKARTA MEMUTUSKJ\N: 217);
3. 11.Pcraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tcntang Rencana Pcmbangunan Jangka Mcncngah Dacrah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 [Lernbaran Darrah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nornor 1) sebagairnana telah diubah dcngan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tcntang Pcrubahan Atas Peraturan Darrah Nomor 1 Tahun 2019 tcntang Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Dar-rah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3, Tarnbahan Lernbaran Daerah Kabupatcn Purwakarta Nomor 3); Tarnbahan Lernbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nornor 6802);
4. 9.Pcraturan Preside n Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rcncana Ind uk Perigembangan Ekonomi Kreat.if Nasional Tahun 2018-2025 (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2018 ornor 272);
5. 10.Pcraturan Darrah Provinsi .Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pcngcmbangan Ekonorni Krca tif (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 15, Tarnbahan Lcrnbaran Dacrah Provinsi .Iawa Barat Nornor Mcnctapkan tugas t ugas yang mcmpumai mcndukung pclaksa naan struktural independen mcngoordinasika n dan kcwcnangan dacrah otonorn.
6. 4.Perangkat Dar-rah adalah unsur pembantu Hupati dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah dalarn penvclcnggaraan urusan perncrintahan yang mcnjadi kcwenanga n Daerah.
7. 5.Ekonorni KrCHt if adalah pcrwujudan nilai tarnbah dad ~·ang br rsurnber dari krearivitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pcngetahuan, dan/atau tcknologi.
8. 6.Pclaku Ekonorni Kreatif adalah orang perseorangan atau kclornpok orang warga ncgara Indonesia atau badan usaha bcrbadan hukurn arau bukan lx-rbadan hukurn yang didirikan bcrdasarkan h ukurn Indonesia yang mclakukan kcgiatan Ekonomi Kreat if
9. 7.Pcngelola Kekavaan lntelektual adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekavaan intclr kt ual yang dimiliki sendiri atau yan dimiliki pihak lain bcrdasarkan pcrja njia n tertr-nt u.
10. 8.Ekosistern I~:k()nomi Krcatif adalah ketcrhubu ngan sisu-m vang mendukung ranted nilai Ekonomi Kreat if, vaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konscrvasi, .vang dilakukan olch Pelaku I~konomj Krcatif unt uk mcmberikan nilai tam bah pada produknya sehingga berdava saing tinggi, mudah diakscs, dan terlindungi secant hukum.
11. 9.Kckayaan lntclcktual acla lah kckavaan yang timbul atau lahir karcna kcmarnpuan intelektual manusia mclalui dava cipia. rasa, dan karsanva vang dapat bcrupa karva eli bidang teknoiogi, ilmu pr ngetahuan. seni, dan sastra.
12. 10.Prmbiavaan atau Krcdit vang sclanjutnya disebut Pcmbiayaan adalah pr nvcdiaan uang atau tagihan vang dipcrsamaka n dengan itu berdasarkan persetujuan atau kcscpakatan pinjarn mcrninjam antara lernbaga ke uangan bank atau lernbaga keuangan nonbank dengan pihak lain .\ang mewajibkan pihak yang dibiavai unt uk nu-ngcmbalikan liang atau tagihan tcrsebut sctclah jangka waktu tcrtcru u dcngan pcmbcrian imbalan bcrupa bunga atau bagi hasil.
13. 11.Komite Ekonorni Kreat if Daerah adalah lcrnbaga non menjadiyangpemerintahanurusanpelaksanaan Pasal 5

(1)Pelaku kreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a yakni orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang mempertunjukkan kreativitasnya atau proses kreatif, dan/ atau menghasilkan suatu karya meliputi 17 subsektor
1. a.pelaku kreasi; dan
2. b.pengelola Kekayaan Lntelektual.

Pasal 4

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas: Setiap pelaku Ekoriorni Kreatif di Daerah berhak mernperoleh dukungan dari Pcmerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistern Ekonomi Kreatif.

BAB II

PELAKSANAAN EKONOMI KREATIF'

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, yakni:

a.Pelaksanaan Ekonomi Kreatif;
b.Ekosistem Ekonomi Kreatif;
c.Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonorni Kreatif
d.Pengembangan Ekonorni Kreatif;
e.Pengembangan Ekosistcm Ekonomi Kreatif dan
f.Pemantauan dan Evaluasi;
g.Kelembagaan;
h.Pernbinaan dan Pengawasan; perangkat daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang mewadahi fungsi pengembangan Ekonorni Kreatif.Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi muLai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap Pengembangan Ekonomi Kreatif.
1. 12.Pembinaan adaJah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, akadernisi, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha Kreatif. komersialisasi kekayaan intelektual sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pada 17 (tujuh belas) subsektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(3)Subsektor Ekonorni Kreatif selain sebagaimana dimaksud pactaayat (1) dapat ditetapkan sebagaisubsektor yang baru sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
(4)Para Pengelo1aKekayaanIntelcktual sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan kekayaan intelektual melakukanyangintelektualkekayaan(2) Pcngelola Pasal 6
(1)Pengelola kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalarn pasal 4 huruf b rnerupakan pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tcrtentu. Ekonomi Kreatif yaitu:
1. a.seni Pertunjukan;
2. b.aplikasi;
3. c.arsitektur;
4. d.mode (fashion);
5. e.desain interior;
6. f.desain komunikasi visual;
7. g.desain produ k;
8. h.musik;
  1. 1.pcnerbitan;
9. j.periklan an;
10. k.kriya; J. film, animasi, dan video;
11. m.televisi dan radio;
12. n.pengembangperrnainan;
13. o.fotografi;
14. p.seni rupa; dan
15. q.kuliner.
(2)Subsektor Ekonomi Kreatif selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagaisubsektor yang baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PengernbanganPcndidikan Pasal 9 Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Krcatif disusun untuk rnenciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala global. PengembanganRiset Pasal 8
(1)Perncrintah Kabupaten bertanggung jawab lerhadap pcngembanganriset Ekonomi Kreatif.
(2)Pengembanganriset sebagaimana dimaksud pada ayat [I] dapat dilaku kan oleh lernbaga penelitian dan pengernbangan,perguruan tinggi, dan/ atau rnasyarakat.
(3)l lasil pengembanganriset sebagaimanadimaksud pada ayat
(2)digunakan scbagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.
(4)Pengembangan riset Ekonomi Kreatif scbagaimana dimaksud pada avat (2) dilaksanakan sesuai dengan kercntuan peraturan perundang-undangan.
1. a.pengembanganriset;
2. b.pengembanganpendidikan;
3. c.fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
4. d.penyediaan infrastruktur;
5. c.pengembangansistem pemasaran;
6. f.pemberian inscntif;
7. g.fasilitasi kekayaan intelektual; dan
8. h.peLindunganhasiJkreativitas. dalam

BAB III

EKOSrSTEM EKONOMI KREAT1F

Pasal 7

(1)Pcrnerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkanEkosistern Ekonorni Kreatif.
(2)Pengembangan I':kosistem Ekonorni Kreatif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: yang dimiliki scsuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Selain memfasilitasi skcma pernbiayaan sebagairnanadimaksud dalarn Pasal 13, Pernerintah danjatau Pernerintah Daerah

Pasal 13

(1)Pemerintah memfasilitasi skerna pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonorni Kreatif.
(2)Ketentuan mengenai skema pcmbiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pernerintah.

Pasal 12

(1)PembiayaanEkonorni Kreatif bersurnberdari:
1. a.anggaran pendapatandan belanja negara;
2. b.anggaran pendapatandan belanja daerab; danjatau
3. c.sumber lainnya yang sah dan tidak rnengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pernbiayaansebagaimanadirnaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank.
(3)Pembiayaanyang bersumber dari sumber lainnya yang sah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan

Pasal 11

Pendanaanuntuk kegiatan Ekonomi Kreatif bersumber dan:

a.anggaran pendapatandan belanja.negara;
b.anggaranpendapatan dan belanja.daerab; danjatau
c.dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikcmbangkan berdasarkan sistcrn pendidikan nasional melalui:

a.intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
b.intrakurikuler dan kokurikuler daJam jalur pendidikan nonformal. Pemberian lnsentif Pasal 22

(1)Pemerintah Kabupaten dapat mernberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
(2)lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.fiskal; danjatau
2. b.nonfiskal.
(3)Pernberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pengembangan Sistem Pemasaran rasa! 18
(1)Pernerintah Kabupaten mernfasilitasi pengembangan sistern perna saran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.
(2)Ketentuan mengenai fasilitasi pengembangan sistem pernasaran produk Ekonorni Kreatif berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Infrastruktur Ekonorni Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:

a.infrastruktur fisik; dan
b.infrastruktur teknologi in formasi dan komunikasi. Penyediaan Infrastruktur

Pasal 16

Pemerintah Kabupaten mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.

Pasal 15

(1)Dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum.
(2)Pembentukan Badan Layanan Umurn sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dapat mengembangkan sumber pembiayaan altematif di luar mekanisme lembaga pembiayaan.
(2)Dalam pengembangan kapasitas pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud daJam Pasal 25, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan: Pasa126
(1)Dalam rangka pengembangan kapasitas pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan:
1. a.Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pernerintah Daerah Provinsi. BABN PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATTF Pasal 25 Pemerintah Daerah melakukan pengernbangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif rnelalui:
3. a.pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
4. b.dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi ill dunia usaha; dan
5. c.standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif. Pelindungan Hasil Kreativitas Pasa124
(1)Pemerintah Kabupaten melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatifyang berupa kekayaan intelektual.
(2)Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketent.uan peraturan perundang- undangan. Fasilitasi Kekayaan Intelektual Pasal 23
(1)Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi KreatiI.
(2)Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
(3)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan peru ndang- undangan. BABVI PENGEMBANGAN EKONOMl KREATIF Pasal 29 Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan melaJui:
1. a.Pembiayaan Ekonomi Kreatif;
2. b.Fasilitasi pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi KreatiI Berbasis Kekayaan Intelektual;
3. c.lnfrastruktur Ekonomi Kreatif
4. d.Lnsentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif; dan PasaI28
(1)Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Ekonorni Kreatif.
(2)Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berupa:
1. a.mernberikan penghargaan terhadap Kekayaan InteIektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif dan
2. b.menjaga dan melindungi Kekayaan lntelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi diatur dalarn Peraturan Bupati. KreatiJEkonomipengembangan(3) Penyelenggaraan BABV PENGEMBANGAN EKONOM! KREATlF

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…