DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pelindungan produk unggulan daerah, perencanaan, pelaksanaan, jenis produk unggulan daerah, pemasaran produk unggulan daerah, penggunaan produk unggulan daerah, pembinaan dan pemberdayaan, pemberian insentif dan kemudahan investasi, pengawasan, peran serta masyarakat, dan pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa potensi Produk Unggulan Daerah perlu dilindungi, dikelola dan dikembangkan, didayagunakan dan dipertahankan dengan berbasis kondisi dan kekhasan daerah agar memiliki daya saing sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa untuk menjamin tercapainya Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Purwakarta memiliki kekhasan dan keunggulan, yang berpotensi untuk dikembangkan perlu dilakukannyanya pemberdayaan sehingga masyarakat dan usaha mikro kecil dan menengah di Daerah dengan upaya memfasilitasi dalam peningkatan kualitas maupun kualitas produk unggulan melalui pelindungan, pengembangan dan pemberdayaan Produk Unggulan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta ten tang Pelindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kota Purwakarta dan Kota Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecildan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran BUPATI PURWAKARTA, Mengingat Menimbang PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA TENTANG NOMOR 3 TAHUN 2025 PERATURANDAERAH KABUPATEN PURWAKARTA BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGANPRODUKUNGGULANDAERAH. MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENPURWAKARTA dan BUPATIPURWAKARTA Dengan Persetujuan Bersama Negara Republik Indonesia Nomor 4486) sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tam bah an Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);

Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalarn penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang merniliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, danjatau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
7.Produk Unggulan Daerah adalah produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumberdaya yang dimiliki oleh daerah baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9.Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang perseorangan danj atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalarn ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasasi atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dan usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalarn ketentuan peraturan perundang- undangan.
11.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan

a.perlindungan dan advokasi; Pasa13

(1)Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan terhadap Produk Unggulan Daerah.
(2)Pelindungan Produk Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Produk Unggulan Daerah yang mempunyai kekhasan dan berasal dari Daerah.
(1)Pengaturan Pelindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah dimaksudkan:
1. a.sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam upaya mengembangkan produk unggulan;
2. b.memberikan fasilitas kemudahan bagi pelaku usaha dalam mempromosikan produknya sebagai produk unggulan; dan
3. c.memberikan kepastian hukum terhadap upaya pengembangan Produk Unggulan Daerah.
(2)Pengaturan Pelindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah disusun dengan tujuan:
1. a.mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal;
2. b.mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
3. c.memotivasi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
4. d.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan khususnya bagi pelaku usaha.
  1. 13.Pelaku Usaha adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi dan badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perj anj ian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
  2. 14.Kemitraan adalah kerja sarna dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.
  3. 15.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat danj atau Investor untuk meningkatkan lnvestasi di Daerah.
  4. 16.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat danjatau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah.

BAB II

PELINDUNGANPRODUKUNGGULANDAERAH Pasal 2

Pasal 8

Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang Usaha Mikro menyusun rencana pelindungan dan pengembangan Produk Unggulan Daerah.

Pasal 7

(1)Perencanaan pengembangan Produk Unggulan Daerah dapat dilakukan dengan model:
1. a.inkubator;
2. b.klaster;
3. c.one village one product/OVOP (Satu Desa Satu Produk); dan
4. d.kompetensi inti.
(2)Model pengembangan Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dengan cara:
1. a.peningkatan kualitas daya tarik Produk Unggulan Daerah;
2. b.peningkatan daya saing produk unggulan Daerah;
3. c.peningkatan kualitas infrastruktur;
4. d.peningkatan promosi dan investasi Produk Unggulan Daerah;
5. e.peningkatan kerjasama;
6. f.peningkatan peran serta masyarakat; dan
7. g.peningkatan standarisasi Produk Unggulan Daerah.
8. h.Peningkatan perlindungan terhadap Produk Unggulan Daerah.

Pasal 6

(1)Produk Unggulan Daerah disusun dan ditetapkan sesuai kriteria Produk Unggulan Daerah.
(2)Kriteria Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyerapan tenaga kerja;
2. b.sumbangan terhadap perekonomian;
3. c.sektor basis ekonomi daerah;
4. d.dapat diperbaharui;
5. e.sosial budaya;
6. f.ketersediaan pasar;
7. g.bahan baku;
8. h.modal;
  1. 1.sarana dan prasarana produksi; J. teknologi;
9. k.manajemen usaha; dan
  1. 1.harga.
(3)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruffwajib dipenuhi dalam penetapan Produk Unggulan Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
1. b.fasilitasi Hak Kekayaan lntelektual;
2. c.fasilitasi sertifikasi;
3. d.fasilitasi pembiayaan dan permodalan; dan
4. e.menjaga stabilitas harga Produk Unggulan Daerah tertentu.

BAB III

PERENCANAAN PasalS Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelindungan terhadap Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1)Peningkatan promosi dan investasi Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)huruf d dilaksanakan secara terpadu dan sistemik.

Pasal 13

Peningkatan kualitas infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(2)huruf c dilaksanakan dengan cara:
1. a.peningkatan infrastruktur transportasi;
2. b.peningkatan infrastruktur umum;
3. c.peningkatan infrastruktur produksi; dan
4. d.peningkatan infrastruktur pemasaran.

Pasal 12

(1)Peningkatan daya saing Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan.
(2)Peningkatan daya saing Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dengan cara:
1. a.fasilitasi dan bimbingan teknis;
2. b.standarisasi produk; dan
3. c.pengembangan potensi bisnis yang berbasis informasi teknologi

Pasal 11

(1)Peningkatan kualitas daya tarik Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)huruf a berdasarkan:
1. a.daya tarikjenis Produk Unggulan Daerah; dan
2. b.daya tarik kekhasan atau keunikan Produk Unggulan Daerah.
(2)Selain memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud dalatn Pasal 10, peningkatan kualitas daya tarik Produk Unggulan Daerah dapat dilaksanakan dengan cara:
1. a.penyehatan iklim investasi;
2. b.inovasiproduk;
3. c.peningkatan kapasitas produksi Produk Unggulan Daerah;
4. d.pengembangankeragamanjenis Produk Unggulan Daerah;
5. e.peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembanganProduk Unggulan Daerah; dan
6. f.revitalisasi struktur, elemen, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan penguatan Produk Unggulan Daerah.

Pasal 10

Pelaksanaan Pengembangan Produk Unggulan Daerah memperhatikan prinsip:

a.nilai budaya;
b.nilai sosial;
c.kelestarian lingkungan hidup; dan
d.keberlanjutan sumber daya yang dimiliki oleh Daerah.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan Pengembangan Produk Unggulan Daerah dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, masyarakat dan lembaga pendidikan.
(2)Pelaksanaan Pengembangan Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan pengembangan Produk Unggulan Daerah. BABIV PELAKSANAAN

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…