DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purwakarta

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa manfaat ekonomis yang diperoleh dari kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Purwakarta cukup tinggi, namun demikian kegiatan usaha perikanan dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan lestari, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat secara berkelanjutan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalam rangka pengendalian kegiatan usaha perikanan, perlu menmjau kembali batas kepemilikan izin usaha perikanan di Kabupaten Purwakarta;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Da1am Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara BUPATI PURWAKARTA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN TENTANG NOMOR 4 TAHUN 2018 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ·· tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 Nomor 2), diubah sebagai berikut : Pasal I PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTANOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : BUPATI PURWAKARTA Dan DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA Dengan Persetujuan Bersama Indonesia Nomor 5161);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 6 seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 2);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1); Menetapkan

(3)Tata cara daftar ulang Ijin Usaha Perikanan cliatur oleh Peraturan Bupati.
(2)Pemegang ljin Usaha Perikanan wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun. (I) Izin Usaha Perikanan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku sepanjang pemegang Izin Usaha Perikanan (IUP)menjalankan usahanya.

Pasal 6

2.Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP} sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar penerbitan sewa lahan oleh pengelola kawasan perairan.
(3)IUP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Bupati,
(2)Batas kepemilikan 1ZlD. untuk jenis usaha pembudidaya ikan :
1. a.keramba jaring apung paling banyak 8 petak dengan ketentuan 1 (satu) petak adalah berukuran 7 X 7 X 2 m";
2. b.kolam air deras paling banyak 15 unit (1.500 m2); dan
3. c.kolam air tenang paling banyak 5 Ha.
(1)Orang pribadi atau badan hukum yang akan memanfaatkan ikan untuk kegiatan usaha diwajibkan mempunyai Izin Usaha Perikanan (IUP).

Pasal 4

1.Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT: (4/43/2018) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR4 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURW AKARTA, ---ti---~ H. RUSLAN SUBANDA, SH. Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 10 April 2018 Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 10 April 2018 Pj. BUPATI PURWAKARTA1 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta. Pasal II .-------------------------------·-----

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa manfaat ekonomis yang diperoleh dari kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Purwakarta cukup tinggi, namun demikian kegiatan usaha perikanan dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan lestari, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat secara berkelanjutan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalam rangka pengendalian kegiatan usaha perikanan, perlu menmjau kembali batas kepemilikan izin usaha perikanan di Kabupaten Purwakarta;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Da1am Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara BUPATI PURWAKARTA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN TENTANG NOMOR 4 TAHUN 2018 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ·· tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 Nomor 2), diubah sebagai berikut : Pasal I PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTANOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : BUPATI PURWAKARTA Dan DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA Dengan Persetujuan Bersama Indonesia Nomor 5161);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 6 seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 2);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1); Menetapkan

(3)Tata cara daftar ulang Ijin Usaha Perikanan cliatur oleh Peraturan Bupati.
(2)Pemegang ljin Usaha Perikanan wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun. (I) Izin Usaha Perikanan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku sepanjang pemegang Izin Usaha Perikanan (IUP)menjalankan usahanya.

Pasal 6

2.Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP} sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar penerbitan sewa lahan oleh pengelola kawasan perairan.
(3)IUP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Bupati,
(2)Batas kepemilikan 1ZlD. untuk jenis usaha pembudidaya ikan :
1. a.keramba jaring apung paling banyak 8 petak dengan ketentuan 1 (satu) petak adalah berukuran 7 X 7 X 2 m";
2. b.kolam air deras paling banyak 15 unit (1.500 m2); dan
3. c.kolam air tenang paling banyak 5 Ha.
(1)Orang pribadi atau badan hukum yang akan memanfaatkan ikan untuk kegiatan usaha diwajibkan mempunyai Izin Usaha Perikanan (IUP).

Pasal 4

1.Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT: (4/43/2018) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR4 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURW AKARTA, ---ti---~ H. RUSLAN SUBANDA, SH. Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 10 April 2018 Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 10 April 2018 Pj. BUPATI PURWAKARTA1 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta. Pasal II .-------------------------------·-----