DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Hak, Kewajiban dan Kewenangan, Penyelenggaraan Perpustakaan, Standar Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan, Organisasi Profesi, Pendanaan, Kerja Sama dan Kemitraan, Pem budayaan Kegemaran Membaca, Naskah Kuno, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah UndangUndang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);

3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4774);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transasksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republim Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahuan 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5531);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 17 Seri E. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 109);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 22 Tahun 2007 tentang Retribusi Jasa Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 22);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA dan BUPATI PURWAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan perpustakaan di Kabupaten Purwakarta.
7.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
8.Penyelenggaraan Perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
9.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
10.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
11.Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
12.Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi dan publikasi yang menjadi milik perpustakaan di Kabupaten dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di Daerah, nasional maupun di luar negeri.
13.Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, pembelajaran dan kekaryaan yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
14.Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia.
15.Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial- ekonomi.
16.Perpustakaan Kabupaten adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
17.Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
18.Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah.
19.Perpustakaan Pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di Daerah dan Kabupaten, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.
20.Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
21.Alih Media Bahan Perpustakaan adalah pengalihan bentuk bahan perpustakaan dari bentuk tercetak ke media lain atau sebaliknya.
22.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
23.Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non- pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya, tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.
24.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
25.Nota kesepahaman adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Pasal 2

(1)Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
1. a.memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
2. b.mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
3. c.berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
(2)Masyarakat di daerah yang sulit terjangkau berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah yang berlaku.
(3)Masyarakat yang memiliki cacat dan /atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
(4)Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 3

(1)Masyarakat berkewajiban:
1. a.menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
2. b.menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Kabupaten;
3. c.menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
4. d.mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan dilingkungannya;
5. e.mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
6. f.menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.
(2)Masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan/atau
3. c.denda administratif.
(4)Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban:

a.menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
b.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai wahana informasi, wahana pelestarian dan wahana rekreasi, edukasi, penelitian;
d.menggerakkan budaya gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
e.memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di daerah; dan
f.menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Kabupaten berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat pendidikan, penelitian, pelestarian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang :

a.merencanakan dan menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
b.mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
c.mengalihmediakan dan mengalihbahasakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan; dan
d.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dan bimbingan teknis perpustakaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

a.perpustakaan Kabupaten;
b.perpustakaan Kecamatan;
c.perpustakaan Desa/Kelurahan; dan
d.perpustakaan Masyarakat, Keluarga, dan Pribadi.

Pasal 7

Perpustakan di daerah berdasarkan jenisnya terdiri atas :

a.perpustakaan umum;
b.perpustakaan sekolah;
c.perpustakaan khusus;
d.perpustakaan keliling;
e.taman bacaan masyarakat; dan
f.sudut baca.

Pasal 8

(1)Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berkedudukan di ibukota Kabupaten, dipimpin oleh kepala Perangkat Daerah dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Bupati.
(2)Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian di Daerah.
(3)Perpustakaan Kabupaten sebagai perpustakaan pembina, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan di Daerah, meliputi:
1. a.penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional;
2. b.sumber daya manusia bidang perpustakaan;
3. c.sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
4. d.koleksi bahan perpustakaan;
5. e.layanan perpustakaan;
6. f.kerja sama dan jaringan perpustakaan;
7. g.sistem informasi perpustakaan;
8. h.pembudayaan gemar membaca;
9. i.pelestarian dan restorasi bahan perpustakaan;
10. j.kajian perpustakaan; dan
11. k.monitoring dan evaluasi perpustakaan.
12. l.Perpustakaan Kabupaten menyelenggarakan Perpustakaan Keliling untuk melayani masyarakat yang belum dan sulit dijangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
13. m.melakukan Nota Kesepahaman dengan semua Perangkat Daerah dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam rangka pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Pasal 9

(1)Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, berkedudukan di Kecamatan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat.
(2)Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kecamatan.
(3)Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan budaya gemar membaca pada masyarakat.

Pasal 10

(1)Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, berkedudukan di Desa/Kelurahan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Kepala Desa/Lurah.
(2)Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan.
(3)Perpustakaan Desa/Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan budaya gemar membaca pada masyarakat.
(4)Nota Kesepahaman dilaksanakan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 11

(1)Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum yang selanjutnya disebut Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Kabupaten.
(2)Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat, Keluarga, dan Pribadi menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…