DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purwakarta

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menekan atau meniadakan terjadinya tawuran peserta didik, pemerintah daerah perlu melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tawuran peserta didik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan tawuran peserta didik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Di Kabupaten Purwakarta; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan BUPATI PURWAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TAWURAN PESERTA DIDIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Derah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3.Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Disdikpora adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
5.Peserta Didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Purwakarta.
6.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7.Tawuran peserta didik adalah suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok peserta didik yang dilatarbelakangi oleh suatu hal tertentu yang bebeda kepentingan antar kelompok peserta didik.
8.Pencegahan dan penanggulangan tawuran peserta didik adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif atau represif serta dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencegah dan menangani masalah tawuran pelajar agar tercipta kerukunan, ketertiban, keharmonisan dan keteraturan di lingkungan masyarakat, di kalangan peserta didik.

Pasal 2

(1)Maksud pencegahan dan penanggulangan tawuran peserta didik dalam peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah baik preventif maupun represif terhadap perbuatan atau perilaku tawuran oleh peserta didik.
(2)Tujuan Pencegahan dan penanggulangan tawuran bagi peserta didik dalam peraturan daerah ini adalah :
1. a.menciptakan Kabupaten Purwakarta yang bebas dari tawuran peserta didik;
2. b.menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi satuan pendidikan dalam upaya pencegahan tawuran peserta didik di lingkungannya; dan
3. c.menumbuhkan sikap anti tawuran di kalangan peserta didik.

Pasal 3

Pencegahan dan penanggulangan tawuran pelajar dilaksanakan berdasarkan asas :

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.keterpaduan;
d.partisipatif dan aspiratif;
e.keterbukaan;
f.berkelanjutan; dan
g.kemandirian.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan tawuran dalam peraturan daerah ini adalah pencegahan dan penanggulangan tawuran yang dilakukan oleh peserta didik pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK.

BAB III

PENCEGAHAN

Pasal 5

Dalam melakukan pencegahan tawuran, Disdikpora wajib melakukan kegiatan yang meliputi :

a.menyusun pedoman pembinaan kesiswaan bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta;
b.melakukan kegiatan pembinaan kesiswaan yang berkoordinasi dengan OPD dan/atau lembaga lain yang terkait; dan
c.melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan perbuatan tawuran kepada peserta didik.

Pasal 6

(1)Pedoman pembinaan kesiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib ditindaklanjuti oleh setiap satuan pendidikan dalam bentuk peraturan sekolah.
(2)Materi peraturan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Dalam rangka melakukan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b setiap OPD wajib melakukan pembinaan kesiswaan pada waktu tertentu yang dikoordinasikan oleh Disdikpora.
(2)OPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban wajib melakukan patroli secara berkala dalam rangka pencegahan tawuran.

Pasal 8

Dalam melakukan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c Disdikpora bekerja sama dengan Bagian Hukum dan lembaga lain yang terkait.

Pasal 9

(1)Dalam rangka pengkoordinasian pencegahan dan penanggulangan tawuran dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tawuran Peserta Didik.
(2)Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tawuran Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat.
(3)Susunan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tawuran Peserta Dididk dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 10

Dalam rangka pembinaan kesiswaan Disdikpora wajib :

a.memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada setiap satuan pendidikan berkenaan dengan pencegahan tawuran dan program pembinaan kesiswaan;
b.memantau dan mengawasi pelaksanaan pembinaan kesiswaan oleh setiap satuan pendidikan;
c.berkoordinasi dengan OPD terkait, pihak kepolisian atau lembaga lain dalam upaya pencegahan tawuran dan pelaksanaan pembinaan kesiswaan;
d.memberikan laporan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atas pelaksanaan program pembinaan kesiswaan, atau sewaktu- waktu apabila terjadi tawuran atau terdapat indikasi yang mengarah kepada terjadinya tawuran peserta didik.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menekan atau meniadakan terjadinya tawuran peserta didik, pemerintah daerah perlu melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tawuran peserta didik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Di Kabupaten Purwakarta; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan BUPATI PURWAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TAWURAN PESERTA DIDIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Derah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3.Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Disdikpora adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
5.Peserta Didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Purwakarta.
6.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7.Tawuran peserta didik adalah suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok peserta didik yang dilatarbelakangi oleh suatu hal tertentu yang bebeda kepentingan antar kelompok peserta didik.
8.Pencegahan dan penanggulangan tawuran peserta didik adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif atau represif serta dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencegah dan menangani masalah tawuran pelajar agar tercipta kerukunan, ketertiban, keharmonisan dan keteraturan di lingkungan masyarakat, di kalangan peserta didik.

Pasal 2

(1)Maksud pencegahan dan penanggulangan tawuran peserta didik dalam peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah baik preventif maupun represif terhadap perbuatan atau perilaku tawuran oleh peserta didik.
(2)Tujuan Pencegahan dan penanggulangan tawuran bagi peserta didik dalam peraturan daerah ini adalah :
1. a.menciptakan Kabupaten Purwakarta yang bebas dari tawuran peserta didik;
2. b.menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi satuan pendidikan dalam upaya pencegahan tawuran peserta didik di lingkungannya; dan
3. c.menumbuhkan sikap anti tawuran di kalangan peserta didik.

Pasal 3

Pencegahan dan penanggulangan tawuran pelajar dilaksanakan berdasarkan asas :

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.keterpaduan;
d.partisipatif dan aspiratif;
e.keterbukaan;
f.berkelanjutan; dan
g.kemandirian.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

BAB III

PENCEGAHAN

Pasal 5

Dalam melakukan pencegahan tawuran, Disdikpora wajib melakukan kegiatan yang meliputi :

a.menyusun pedoman pembinaan kesiswaan bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta;
b.melakukan kegiatan pembinaan kesiswaan yang berkoordinasi dengan OPD dan/atau lembaga lain yang terkait; dan
c.melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan perbuatan tawuran kepada peserta didik.

Pasal 6

(1)Pedoman pembinaan kesiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib ditindaklanjuti oleh setiap satuan pendidikan dalam bentuk peraturan sekolah.
(2)Materi peraturan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Dalam rangka melakukan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b setiap OPD wajib melakukan pembinaan kesiswaan pada waktu tertentu yang dikoordinasikan oleh Disdikpora.
(2)OPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban wajib melakukan patroli secara berkala dalam rangka pencegahan tawuran.

Pasal 8

Dalam melakukan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c Disdikpora bekerja sama dengan Bagian Hukum dan lembaga lain yang terkait.

Pasal 9

(1)Dalam rangka pengkoordinasian pencegahan dan penanggulangan tawuran dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tawuran Peserta Didik.
(2)Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tawuran Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat.
(3)Susunan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tawuran Peserta Dididk dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 10

Dalam rangka pembinaan kesiswaan Disdikpora wajib :

a.memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada setiap satuan pendidikan berkenaan dengan pencegahan tawuran dan program pembinaan kesiswaan;
b.memantau dan mengawasi pelaksanaan pembinaan kesiswaan oleh setiap satuan pendidikan;
c.berkoordinasi dengan OPD terkait, pihak kepolisian atau lembaga lain dalam upaya pencegahan tawuran dan pelaksanaan pembinaan kesiswaan;
d.memberikan laporan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atas pelaksanaan program pembinaan kesiswaan, atau sewaktu- waktu apabila terjadi tawuran atau terdapat indikasi yang mengarah kepada terjadinya tawuran peserta didik.