menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik: Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam . Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan · Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang · Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan · Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor -31, · Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-UndangNomor6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum · dan Tata Cara Perpajekan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN.RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA, TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAK.ARTA NOMOR 5 TAHUN 2018 - \ BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BAR.AT Mengingat Menimbang ... ten tang Republik
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Ondang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 5 Tahun ·. 2008 ten tang Perubahan Keempat Atas Undang-Urtdang Nomor 6 Tahun · 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpejakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4.Undang-Undang Nomor 28 - Tahun 1999 · tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nom01, 75, Tambahan · Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang .· Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor . 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang ~stem Perencanaan Pembangunan Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang · Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan -· Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); ·
11.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014· Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12.Undang-Undang Nomor 6 'rahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); · Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 _ tentang Perubahan - Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahurt 2014 tentang Pemerintahan · Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Undang-Undang Nomor - 30 -Tahun · 2014 tentang Administrasi Pemerintahan {Lembaran Negara- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); ;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala · Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas · Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun _2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 201;2 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind~esia . Nomor 5340); . · .
17.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang _ Dana Periinbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara _RepublikIndonesia.Nomor 4575);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 -tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah · - Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 . Tahun 2005 ten tang - Sistem Infonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangart Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia . -,. . f Nomor 4614);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Penierintah, La.poran Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dart Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); ·
22.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Ta.bun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); .
23.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Le:tnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik . (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, · Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); . ·.
24.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi J)aerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, .Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang · Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 26, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negaia/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia . Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533};
29.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang. Nomor 6 Tahun I 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun · · 2015 tentang · Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun · 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 157, Tambahan · Lembaran Negara Republik Indonesia . Nomor 5717);· · .
30.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lenibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); ·
31.Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman · Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tenta.ng Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenta.ng Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah (Serita Negara Republik · · IndonesiaTahun 2011 Nomor 310)_;
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari A!lggaran Pendapata.n dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam.Negeri Nomor 14 fahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita · Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); '
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sta.ndar Akunta.nsi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, · Dan Laporan Perta.nggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor .1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 . tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran . Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Perta.nggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ., I . "{ ·. PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAER.AH TAHUNANGGARAN 2017 Menetapkan MEMUTUSKAN : BUPATI-PURWAKARTA dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENPURWAKARTA Dengan Persetujuan Bersama .
38.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 [Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 15);
39.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 · Nomor l); · ·
40.Peraturan Daerah - Kabupaten Purwakarta Nomor 10 _ Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun~O 16 Nomor 1 O); -
41.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun ·2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun _2016 tentang - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 6); I · 2017 Nomor 19~);
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 _ tentang Pedoman Pengelolaan Barang · Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
36.- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2005 tentang _ Tata · Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan _ dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran · _ Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 4); - -
37.Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 7); .. : Rp. 2.151.598.579.948.00 : Rp·. (424.022.385.476,00)
2.Realisasi Selisih kurang Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: