DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Agustus 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Pendirian, Asas dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Modal, Organ, KPM, Dewan Pengawas, Direksi, Rapat Dewan Pengawas dan Direksi, Pegawai, Pejabat Eksekutif, Perencanaan dan Pelaporan, Tahun Buku dan Penggunaan Laba, Kerjasama, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat, Pembinaan dan Pengawasan, Perubahan Kegiatan Usaha, Pembubaran, Peraturan Peralihan, Ketentuan Penutup, Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otaritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI PURWAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PURWAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Pengawas.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Purwakarta.
6.Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta yang selanjutnya disebut Perumda BPR Purwakarta adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7.Direksi adalah organ Perumda BPR Purwakarta yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perumda BPR Purwakarta, serta mewakili Perumda BPR Purwakarta baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
8.Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR Purwakarta yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda BPR Purwakarta.
9.Pejabat Eksekutif adalah pejabat Perumda BPR Purwakarta yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Perumda BPR Purwakarta, antara lain pemimpin kantor cabang, pemimpin kantor pusat operasional, kepaala satuan kerja audit intern dan/atau pejabat lainnya yang setara.
10.Kegiatan Pelayanan Kas adalah kegiatan kas keliling, payment point dan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu Automated Teller Machine (Anjungan Tunai Mandiri ) dan/atau kartu debet
11.Pegawai adalah pegawai Perumda BPR Purwakarta Kabupaten Purwakarta.
12.Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Perumda BPR Purwakarta.
13.Kantor Cabang adalah kantor Perumda BPR Purwakarta yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Perumda BPR Purwakarta dengan alamat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
14.Kantor Kas adalah kantor Perumda BPR Purwakarta yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta yang berkedudukan di Wilayah Daerah Kabupaten.
(2)Logo Perumda BPR Purwakarta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat, Perumda BPR Purwakarta dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Perumda BPR Purwakarta dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi, kepercayaan, kerahasian, kehati-hatian dan profesionalisme.

Pasal 5

Tujuan pendirian Perumda BPR Purwakarta adalah :

a.Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.Memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.Mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.Mendirikan Perumda BPR Purwakarta dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
e.Memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha Perumda BPR Purwakarta meliputi :

a.Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.Memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro dan kecil;
c.Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan/atau lembaga lainnya;
d.Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, giro di bank lain, deposito berjangka dan/atau tabungan di bank lainnya;
e.Membantu Pemerintah Daerah optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.Membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan desa adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.Menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MODAL

Pasal 7

(1)Modal Perumda BPR Purwakarta bersumber dari :
1. a.Penyertaan modal;
2. b.Hibah;dan
3. c.Sumber modal lainnya
(2)Modal Perumda BPR Purwakarta yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda BPR Purwakarta.
(3)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, meliputi :
1. a.Kapitalisasi cadangan;dan
2. b.Keuntungan revaluasi asset

Pasal 8

(1)Modal Perumda BPR Purwakarta seluruh modalnya dimiliki Kabupaten Purwakarta dan tidak terbagi atas saham;
(2)Modal dasar Perumda BPR Purwakarta ditetapkan sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
(3)Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta sampai saat ini sebesar Rp14.275.000.000,00 (empat belas milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
(4)Pemenuhan sisa kewajiban pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyertaan modal daerah secara bertahap sesuai dengan kebutuhan Perumda BPR Purwakarta berdasarkan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten yang besarannya dianggarkan dalam Peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

ORGAN

Pasal 9

Organ Perumda BPR Purwakarta terdiri dari :

a.KPM;
b.Dewan Pengawas; dan
c.Direksi.

BAB VII

KPM

Pasal 10

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda BPR Purwakarta dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan sehubungan dengan segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…