DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang asas pembentukan dan materi muatan, produk hukum daerah, peraturan daerah, peraturan bupati, peraturan DPRD, fasilitasi dan evaluasi rancangan produk hukum daerah, produk hukum berbentuk penetapan, partisipasi masyarakat, pembatalan produk hukum daerah, pendokumentasian dan penyebarluasan, dan pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

memutuskan usul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:

a.persetujuan;
b.persetujuan dengan pengubahan; dan/ atau
c.penolakan.

Pasal 32

(1)Dalam hal Fraksi menyatakan persetujuan dengan pengubahan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b, alasan dan usul pengubahan dengan tegas dimuat dalam pendapat Fraksi.
(2)Pengubahan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk penyempurnaan rumusan Rancangan Peraturan Daerah.
(3)Berdasarkan usulan penyempurnaan rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pirnpinan DPRD menugaskan kepada pengusul untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah.
(4)Pengusul sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari dalam masa sidang.
(5)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, Badan Musyawarah memperpanjang waktu penyempumaaan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan permintaan tertulis dari pengusul, untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari dalam masa sidang.
(6)Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempumakan pengusul, disampaikan kepada Pimpinan DPRD lambat 7 1,/VI Pasal 37 Apabila dalarn satu masa sidang, DPRD dan Bupati rnenyampaikan Rancangan Peraturan Daerah rnengenai materi yang sarna, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disarnpaikan oleh DPRD dan rancangan Peraturan Daerah

Pasal 36

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 disarnpaikan pimpinan DPRDkepada Bupati untuk dilakukan pernbahasan.

(1)Setiap Tahap Persiapan Rancangan Peraturan Daerah usulan DPRDdifasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga menyediakan dan memperbanyak naskah Rancangan Peraturan Daerah dalarn jurnlah yang diperlukan.

Pasal 34

(1)Pimpinan DPRD dapat menetapkan alat kelengkapan DPRD yang diberi tugas membahas Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD.
(2)Dalarn hal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditugaskan kepada Panitia Khusus, maka Panitia Khusus dibentuk dan ditetapkan dalam rapat paripuma DPRDsetelah pembicaraan Rancangan Peraturan Daerah pada tingkat I. Pasa133 Dalam hal usulan Rancangan Peraturan Daerah prakarsa DPRD dilakukan penolakan dalam rapat paripuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf c, usulan Rancangan Peraturan Daerah prakarsa tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRDpada masa persidangan yang sarna. (tujuh) Hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I. pendapat Bupati. pemandangan umum Fraksi.
(2)Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a untuk Rancangan Peraturan Daerah usulan DPRD, meliputi:
1. a.penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna rnengenai rancangan Peraturan Daerah;
2. b.pendapat Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah, dan tanggapan dan/ atau jawaban fraksi terhadap
3. a.penjelasan Bupati dalam rapat paripurna DPRDmengenai Rancangan Peraturan Daerah;
4. b.pemandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
5. c.tanggapan dan Zatau jawaban Bupati terhadap
(1)Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a untuk Rancangan Peraturan Daerah usulan Bupati, meliputi:

Pasal 39

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, meliputi:

a.pembicaraan tingkat I; dan
b.pembicaraan tingkat II. yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Pasa142

(1)Untuk mendapatkan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dalam rapat kerja atau dengar pendapat umum, Panitia Khusus dapat menghadirkan/rnengundang:
1. a.Perangkat Daerah;
2. b.pimpinan lembaga Pemerintah Daerah; dan/ atau
3. c.masyarakat;
(2)Dalam rangka mendapatkan tambahan referensi dan masukan sebagai bahan penyempurnaan materi Rancangan Peraturan Paragraf2 Pembicaraan Tingkat II Pasal 41
(1)Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalarn Pasa139 huruf b, terdiri atas:
1. a.pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD; dan
2. b.pendapat akhir Bupati.
(2)Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didahului dengan:
1. a.penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
2. b.permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rap at paripurna.
(3)Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
(4)Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRDpada masa sidang yang sarna.
1. c.pembahasan dalarn rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersarna dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
(3)pembahasan dalarn rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersarna dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 44

(1)Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kernbali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
(2)Penarikan kernbali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripuma DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
(3)Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada rnasa sidang yang sarna.

Pasal 43

(1)Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kernbali sebelurn dibahas bersarna oleh DPRD dan Bupati.
(2)Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
(3)Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan. Daerah, Panitia Khusus dapat mengadakan Konsultasi dan/ atau kunjungan kerja ke :
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah Provinsi;
3. c.DPRD dan/ atau pemerintah daerah lain; dan/ atau
4. d.lernbaga terkait.
(3)Usulan rencana Konsultasi dan Zatau kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan mernuat alasan berupa:
1. a.urgensi;
2. b.kernanfaatan; dan
3. c.keterkaitan daerah tujuan dengan materi Rancangan Peraturan Daerah. penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Bupati dengan mendapatkan ijin dari Menteri Dalam Negeri.
(5)Dalam hal Bupati tidak menandatangani Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
(6)Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahan berbunyi Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
(7)Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam lembaran daerah. tetapberhalanganatausementaraberhalangan
(1)Rancangan Peraturan Daerah yang telah disepakati oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati, disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
(2)Bupati wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg Peraturan Daerah.
(3)Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
(4)Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasa147
(1)Bupati melakukan penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah yang telah diberikan Noreg menjadi Peraturan Daerah.
(2)Peraturan Daerah yang telah ditetapkan diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat.
(3)Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah dalam lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah untuk memuat penjelasan Peraturan Daerah.
(4)Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, sehingga mempunyai day a ikat pada masyarakat.
(1)Bupati mengajukan pennohonan Noreg kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan daerah yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi.
(2)Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati yang dapat disampaikan secara langsung dan/ atau disampaikan ke alamat surat elektronik resmi Biro Hukum Provinsi.
(3)Pengajuan surat pennohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) melampirkan:
1. a.surat hasil fasilitasi:
2. b.Hardcopy dan softcopy Rancangan Peraturan Daerah dalam bentuk pdf yang telah di paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum di setiap halaman; dan
3. c.Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
(4)Rancangan Peraturan Daerah yang belum mendapat Noreg, belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah
(5)Susunan keanggotaan tim sebagaimana climaksud pada ayat
(3)ditetapkan dengan Keputusan Bupati. tetappemrakarsaDaerahPerangkatprmpman

Pasal 50

(1)Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
(2)Bupati membentuk tim pembahasan Rancangan Peraturan Bupati.
(3)Tim sebagaimana climaksud pada ayat (2), terdiri dari:
1. a.Ketua Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang clitunjuk oleh pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa;
2. b.Kepala Bagian Hukum menjabat sebagai Sekretaris; dan
3. c.Anggota sesuai dengan kebutuhan.
(4)Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang clitunjuk, BABV PERATURANBUPATJ
(1)Bupati menetapkan Peraturan Bupati berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
(2)Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun Rancangan Peraturan Bupati.
(3)Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), clisampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 48

Peraturan Daerah yang telah ditandatangani dan cliberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi oleh KepaJa

(1)Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Bupati dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

Pasal 54

Pasal 53 Peraturan Bupati yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam Berita Daerah diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Pasal 52

(1)Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan Zatau penyempumaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).
(2)Perubahan dan /atau penyempumaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
(3)Hasil penyempumaan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
(4)Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan Bupati yang telah disempumakan.
(5)Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Bupati untuk ditetapkan.

Pasal 51

(1)Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas.
(2)Ketua tim mengajukan Rancangan Peraturan Bupatiyang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
(6)Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah. Pasa157
(1)Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan Rancangan Peraturan DPRD.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…